[{"_1":2,"_1877":-5,"_1878":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ccc0f9da-d0df-4855-aa90-ed22ed5ba1b2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_1873":1874,"_1875":1876},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_1280":1281,"_1282":1283,"_1856":1857,"_1858":1859,"_1860":1861,"_1862":1863,"_1864":1865,"_1866":1867,"_1868":1869,"_1870":-5,"_1871":1872},"title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional","short_title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023","number","1","year","2023","published_date","2023-01-06","effective_date","2023-07-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","53ceb3db-a73c-4b08-bbbf-497152f2f387","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","short_name","Permen PANRB","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jabatan Fungsional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Jabatan Fungsional
2023
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 1, BN.2023/No.54, jdih.menpan.go.id: 80 hlm.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TENTANG Jabatan Fungsional
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (2), Pasal 73 ayat (3), Pasal 86 ayat (2), Pasal 97, Pasal 99 ayat (7), dan Pasal 101 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional. \n Dasar hukum Permen PANRB ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 11 Tahun 2017; Perpres Nomor 47 Tahun 2021; dan Permen PANRB Nomor 60 Tahun 2021. \n Permen PANRB ini mengatur mengenai: 1) kedudukan dan tanggung jawab, tugas, dan klasifikasi Jabatan Fungsional/JF; 2) kategori dan jenjang JF; 3) pengusulan dan penetapan JF; 4) pengangkatan dalam JF; 5) pengelolaan kinerja pejabat fungsional; 6) kenaikan pangkat; 7) penghentian dari JF; 8) kompetensi; 9) instansi pembina dan tugas instansi pembina; dan 10) organisasi profesi. JF memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan. Kategori JF terdiri atas JF keahlian dan JF keterampilan. JF keahlian tersebut ditetapkan berdasarkan dominasi karakteristik pekerjaan ranah kognitif, yaitu pengetahuan dan perilaku sesuai dengan jenjang pendidikan. Sedangkan JF keterampilan ditetapkan berdasarkan dominasi karakteristik pekerjaan pada ranah psikomotor, yaitu keterampilan dan perilaku sesuai dengan jenjang pendidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2023. \n Permen PANRB ini mencabut Permen PANRB Nomor 13 Tahun 2019 dan mencabut Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF dalam 293 Keputusan/Peraturan Menteri PANRB sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 Permen PANRB ini. \n Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, penilaian Angka Kredit JF berdasarkan konversi predikat Evaluasi Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Permen PANRB ini dilaksanakan untuk evaluasi kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155) yang ditetapkan untuk periode kinerja mulai 1 Januari 2023. \n Lampiran file: 83 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 80, lampiran hlm 81 sd 83) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/MENPAN/2/1989 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Jaksa sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/1990;\n2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 42/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan dan Angka Kreditnya;\n3. [dan seterusnya hingga] Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1345),\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur tentang Jabatan Fungsional (JF) yang meliputi kedudukan, tanggung jawab, tugas, dan klasifikasi JF. JF diklasifikasikan berdasarkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja dalam unit organisasi. Kategori JF terdiri atas JF keahlian dan JF keterampilan, dengan jenjang yang berbeda untuk masing-masing kategori. Pengusulan dan penetapan JF baru atau perubahan JF yang sudah ada dilakukan berdasarkan usulan dari pimpinan instansi pemerintah kepada Menteri. Pengangkatan PNS ke dalam JF dapat dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian, atau promosi, dengan persyaratan yang berbeda untuk setiap jalur. Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan tindak lanjut evaluasi kinerja, yang berorientasi pada pengembangan kinerja dan pencapaian target organisasi. Kenaikan pangkat JF diberikan berdasarkan pemenuhan Angka Kredit Kumulatif, dan dapat diberikan kenaikan pangkat istimewa bagi yang memiliki penilaian kinerja luar biasa. Pemberhentian dari JF dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk pengunduran diri, diberhentikan sementara, atau tidak memenuhi persyaratan JF. Setiap JF memiliki standar kompetensi yang terdiri atas kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural, yang pengembangannya dilakukan secara berkelanjutan. Instansi pembina JF memiliki tugas menyusun pedoman, standar kompetensi, kurikulum pelatihan, dan melakukan pemantauan serta evaluasi penerapan JF. Setiap JF harus memiliki organisasi profesi yang bertugas menyusun kode etik dan memberikan advokasi.","transitional_provisions","1. Angka Kredit Kumulatif yang telah diperoleh berdasarkan ketentuan JF masing-masing, disesuaikan ke dalam Angka Kredit Kumulatif berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lambat 31 Desember 2023.\n2. Hasil kerja Pejabat Fungsional yang dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2022, tetap dinilai Angka Kreditnya berdasarkan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai JF masing-masing.\n3. Proses penilaian Angka Kredit terhadap hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 Juni 2023.","sanctions","(-)","revokes",[96,102,106,110,114,118,122,126,130,134,138,142,146,150,154,158,162,166,170,174,178,182,186,190,194,198,202,206,210,214,218,222,226,230,234,238,242,246,250,254,258,262,266,270,274,278,282,286,290,294,298,302,306,310,314,318,322,326,330,334,338,342,346,350,354,358,362,366,370,374,378,382,386,390,394,398,402,406,410,414,418,422,426,430,434,438,442,446,450,454,458,462,466,470,474,478,482,486,490,494,498,502,506,510,514,518,522,526,530,534,538,542,546,550,554,558,562,566,570,574,578,582,586,590,594,598,602,606,610,614,618,622,626,630,634,638,642,646,650,654,658,662,666,670,674,678,682,686,690,694,698,702,706,710,714,718,722,726,730,734,738,742,746,750,754,758,762,766,770,774,778,782,786,790,794,798,802,806,810,814,818,822,826,830,834,838,842,846,850,854,858,862,866,870,874,878,882,886,890,894,898,902,906,910,914,918,922,926,930,934,938,942,946,950,954,958,962,966,970,974,978,982,986,990,994,998,1002,1006,1010,1014,1018,1022,1026,1030,1034,1038,1042,1046,1050,1054,1058,1062,1066,1070,1074,1078,1082,1086,1090,1094,1098,1102,1106,1110,1114,1118,1122,1126,1130,1134,1138,1142,1146,1150,1154,1158,1162,1166,1170,1174,1178,1182,1186,1190,1194,1198,1202,1206,1210,1214,1215,1219,1223,1227,1231,1235,1239,1243,1246,1248,1250,1252,1254,1256,1258,1260,1262,1264,1266,1268,1270,1272,1276],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Permen PAN & RB No. 56 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/240814/permen-pan-rb-no-56-tahun-2022","24c8cd91-2f24-464b-807a-9afe8b6a51cc",{"_97":103,"_99":104,"_36":105},"Permen PAN & RB No. 55 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/240813/permen-pan-rb-no-55-tahun-2022","ecdc1f07-3f21-4ffa-a108-ad4e67c6e186",{"_97":107,"_99":108,"_36":109},"Permen PAN & RB No. 54 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Manggala Agni","https://peraturan.bpk.go.id/Details/240812/permen-pan-rb-no-54-tahun-2022","9e8249cc-9b22-48f9-ad16-09c6ec6e339a",{"_97":111,"_99":112,"_36":113},"Permen PAN & RB No. 53 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana","https://peraturan.bpk.go.id/Details/240811/permen-pan-rb-no-53-tahun-2022","fab834ec-0244-49ca-a3a0-af533d2ef34d",{"_97":115,"_99":116,"_36":117},"Permen PAN & RB No. 52 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana","https://peraturan.bpk.go.id/Details/240810/permen-pan-rb-no-52-tahun-2022","e6bac622-805d-47a4-bd9c-6a78a16555cd",{"_97":119,"_99":120,"_36":121},"Permen PAN & RB No. 51 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal","https://peraturan.bpk.go.id/Details/240809/permen-pan-rb-no-51-tahun-2022","5c17d89c-c9d3-40ab-827a-f5e5c0782ad8",{"_97":123,"_99":124,"_36":125},"Permen PAN & RB No. 50 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Tafsir Al-Qur’an","https://peraturan.bpk.go.id/Details/240808/permen-pan-rb-no-50-tahun-2022","165d300c-3c8d-4031-9656-7a9dd6038d26",{"_97":127,"_99":128,"_36":129},"Permen PAN & RB No. 49 Tahun 2022 tentang Peralihan Instansi Pembina Jabatan Fungsional ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional, Perubahan Tim Penilai Angka Kredit, Pejabat Pengusul Angka Kredit, Pejabat Penetap Angka Kredit, Penilaian Karya Tulis Ilmiah, dan Organisasi Profesi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/240807/permen-pan-rb-no-49-tahun-2022","d005e682-8f48-4a09-a091-69ed9da51d8e",{"_97":131,"_99":132,"_36":133},"Permen PAN & RB No. 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor","https://peraturan.bpk.go.id/Details/240806/permen-pan-rb-no-48-tahun-2022","d16bf825-3c2e-41da-9a8d-1e365d24a5ca",{"_97":135,"_99":136,"_36":137},"Permen PAN & RB No. 47 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/231451/permen-pan-rb-no-47-tahun-2022","e47f73db-6abd-4371-9245-f1021c3421f1",{"_97":139,"_99":140,"_36":141},"Permen PAN & RB No. 46 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/231450/permen-pan-rb-no-46-tahun-2022","59c2caad-3498-4b49-bdc9-9171cfe7dcd0",{"_97":143,"_99":144,"_36":145},"Permen PAN & RB No. 44 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/231448/permen-pan-rb-no-44-tahun-2022","c9fbdf8d-5234-4340-9145-604814e58343",{"_97":147,"_99":148,"_36":149},"Permen PAN & RB No. 43 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/231447/permen-pan-rb-no-43-tahun-2022","ccf0522f-499a-44cc-af82-ebcaeba180b3",{"_97":151,"_99":152,"_36":153},"Permen PAN & RB No. 41 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/231445/permen-pan-rb-no-41-tahun-2022","a734a3b4-d9e1-4c44-a276-a4217a28a106",{"_97":155,"_99":156,"_36":157},"Permen PAN & RB No. 40 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/231443/permen-pan-rb-no-40-tahun-2022","40cc525c-a378-41d3-b7b8-5c3bb363d890",{"_97":159,"_99":160,"_36":161},"Permen PAN & RB No. 38 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian","https://peraturan.bpk.go.id/Details/231441/permen-pan-rb-no-38-tahun-2022","b9086889-5ab3-473f-ba94-397f47e681ef",{"_97":163,"_99":164,"_36":165},"Permen PAN & RB No. 37 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian","https://peraturan.bpk.go.id/Details/231440/permen-pan-rb-no-37-tahun-2022","af3bf81b-dea5-4ac6-a7b6-9404be25b202",{"_97":167,"_99":168,"_36":169},"Permen PAN & RB No. 36 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor Perkeretaapian","https://peraturan.bpk.go.id/Details/231439/permen-pan-rb-no-36-tahun-2022","ec0073e3-d4eb-4f9e-a55d-10f2502bd2dd",{"_97":171,"_99":172,"_36":173},"Permen PAN & RB No. 35 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian","https://peraturan.bpk.go.id/Details/231438/permen-pan-rb-no-35-tahun-2022","cf0c02c4-952d-4806-b999-a1656fd33c3c",{"_97":175,"_99":176,"_36":177},"Permen PAN & RB No. 34 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian","https://peraturan.bpk.go.id/Details/231437/permen-pan-rb-no-34-tahun-2022","dbeec831-6929-4fe9-bb8e-986483f1698d",{"_97":179,"_99":180,"_36":181},"Permen PAN & RB No. 33 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian","https://peraturan.bpk.go.id/Details/231436/permen-pan-rb-no-33-tahun-2022","839a7cbe-1d90-4612-9293-d4f1e08f5ffe",{"_97":183,"_99":184,"_36":185},"Permen PAN & RB No. 32 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian","https://peraturan.bpk.go.id/Details/231435/permen-pan-rb-no-32-tahun-2022","c13851c0-f8b8-41ec-a37f-31154e755836",{"_97":187,"_99":188,"_36":189},"Permen PAN & RB No. 31 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Manggala Informatika","https://peraturan.bpk.go.id/Details/231434/permen-pan-rb-no-31-tahun-2022","21268ff5-c5c6-4d7d-89b8-efd47489fce2",{"_97":191,"_99":192,"_36":193},"Permen PAN & RB No. 28 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman","https://peraturan.bpk.go.id/Details/231425/permen-pan-rb-no-28-tahun-2022","b9869c58-969a-49fc-82a1-f4245be2c09a",{"_97":195,"_99":196,"_36":197},"Permen PAN & RB No. 22 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Perizinan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/216781/permen-pan-rb-no-22-tahun-2022","eb143179-2c8b-4950-8749-ca05d6f766cf",{"_97":199,"_99":200,"_36":201},"Permen PAN & RB No. 21 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual","https://peraturan.bpk.go.id/Details/216780/permen-pan-rb-no-21-tahun-2022","ce46a6ec-e693-40c4-a91b-63a0d76a0797",{"_97":203,"_99":204,"_36":205},"Permen PAN & RB No. 2 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Widyabasa","https://peraturan.bpk.go.id/Details/202228/permen-pan-rb-no-2-tahun-2022","9e51e839-dfc5-4dcf-8f30-a0ad7593e7f9",{"_97":207,"_99":208,"_36":209},"Permen PAN & RB No. 19 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/216714/permen-pan-rb-no-19-tahun-2022","fd9cfeaa-28ce-4f8e-8745-3a9544fb6dc0",{"_97":211,"_99":212,"_36":213},"Permen PAN & RB No. 18 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/216713/permen-pan-rb-no-18-tahun-2022","e4f49ee6-7eb7-495a-b404-aecd962528d6",{"_97":215,"_99":216,"_36":217},"Permen PAN & RB No. 17 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/216710/permen-pan-rb-no-17-tahun-2022","8d106c4c-5b84-48dd-a40e-997f01402ade",{"_97":219,"_99":220,"_36":221},"Permen PAN & RB No. 16 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/216709/permen-pan-rb-no-16-tahun-2022","5e213ed2-3bae-4f70-bcff-3af4abad220a",{"_97":223,"_99":224,"_36":225},"Permen PAN & RB No. 15 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Perikanan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/216638/permen-pan-rb-no-15-tahun-2022","fbd506a6-126b-41f9-8a6d-fea91d7eea23",{"_97":227,"_99":228,"_36":229},"Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/216632/permen-pan-rb-no-14-tahun-2022","2ac7d0a1-cc2a-426d-bdfa-f057e8220044",{"_97":231,"_99":232,"_36":233},"Permen PAN & RB No. 13 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Statistisi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/216631/permen-pan-rb-no-13-tahun-2022","8508df11-56ad-4ffc-ace2-c798a945ab95",{"_97":235,"_99":236,"_36":237},"Permen PAN & RB No. 12 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Statistisi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/216629/permen-pan-rb-no-12-tahun-2022","ab6676ca-bdf4-485b-b131-f1f9e7bfc53e",{"_97":239,"_99":240,"_36":241},"Permen PAN & RB No. 11 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Analis Legislatif","https://peraturan.bpk.go.id/Details/216627/permen-pan-rb-no-11-tahun-2022","da1492cc-d2c1-453d-be72-314d043fdbbe",{"_97":243,"_99":244,"_36":245},"Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja","https://peraturan.bpk.go.id/Details/202227/permen-pan-rb-no-1-tahun-2022","57c8eb31-eb41-488b-ab16-8117347cefdb",{"_97":247,"_99":248,"_36":249},"Permen PAN & RB No. 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama","https://peraturan.bpk.go.id/Details/170604/permen-pan-rb-no-9-tahun-2021","fbd635b5-f932-4f23-a8a3-73e9c78b2ec3",{"_97":251,"_99":252,"_36":253},"Permen PAN & RB No. 87 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/202220/permen-pan-rb-no-87-tahun-2021","8f3fb8d5-03db-4c75-bf90-77452bc95b83",{"_97":255,"_99":256,"_36":257},"Permen PAN & RB No. 86 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penata Laksana Penyehatan Lingkungan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/202219/permen-pan-rb-no-86-tahun-2021","3a2e20d9-337d-477e-b6c4-21db2545a5c7",{"_97":259,"_99":260,"_36":261},"Permen PAN & RB No. 85 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/202218/permen-pan-rb-no-85-tahun-2021","c01553a3-931d-45b0-af1d-361603c1177e",{"_97":263,"_99":264,"_36":265},"Permen PAN & RB No. 84 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman","https://peraturan.bpk.go.id/Details/202217/permen-pan-rb-no-84-tahun-2021","1ad59fa0-3c8a-4a16-9c58-c1852e0f1fc1",{"_97":267,"_99":268,"_36":269},"Permen PAN & RB No. 83 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman","https://peraturan.bpk.go.id/Details/202216/permen-pan-rb-no-83-tahun-2021","dd494472-6e76-4309-a64c-46fcf9392e57",{"_97":271,"_99":272,"_36":273},"Permen PAN & RB No. 82 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/202215/permen-pan-rb-no-82-tahun-2021","efedfedd-50b1-4295-8663-f131047096f2",{"_97":275,"_99":276,"_36":277},"Permen PAN & RB No. 81 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Jalan dan Jembatan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/202214/permen-pan-rb-no-81-tahun-2021","2837d36e-c466-49b9-957e-20e4b42bb985",{"_97":279,"_99":280,"_36":281},"Permen PAN & RB No. 80 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penata Laksana Sumber Daya Air","https://peraturan.bpk.go.id/Details/202213/permen-pan-rb-no-80-tahun-2021","9217eb01-e7ef-437f-9c81-20695b429431",{"_97":283,"_99":284,"_36":285},"Permen PAN & RB No. 79 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Sumber Daya Air","https://peraturan.bpk.go.id/Details/202212/permen-pan-rb-no-79-tahun-2021","e235e057-2db9-4f4b-ac1c-d2f9ac5753db",{"_97":287,"_99":288,"_36":289},"Permen PAN & RB No. 71 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Tenaga Sanitasi Lingkungan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/202204/permen-pan-rb-no-71-tahun-2021","17271191-50f5-4d2d-8d8f-95f79bae2548",{"_97":291,"_99":292,"_36":293},"Permen PAN & RB No. 70 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku","https://peraturan.bpk.go.id/Details/202203/permen-pan-rb-no-70-tahun-2021","03684f10-2b21-44cc-a371-f9d613cbdfc0",{"_97":295,"_99":296,"_36":297},"Permen PAN & RB No. 69 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/202202/permen-pan-rb-no-69-tahun-2021","14d863f5-1bd5-458f-9059-1290abd7b50b",{"_97":299,"_99":300,"_36":301},"Permen PAN & RB No. 68 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/202201/permen-pan-rb-no-68-tahun-2021","a13dccb2-d25f-46f9-8c35-834d7bf3eb6d",{"_97":303,"_99":304,"_36":305},"Permen PAN & RB No. 67 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak","https://peraturan.bpk.go.id/Details/202200/permen-pan-rb-no-67-tahun-2021","90afc23b-b0c8-4c5b-a53e-8c225f101725",{"_97":307,"_99":308,"_36":309},"Permen PAN & RB No. 66 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak","https://peraturan.bpk.go.id/Details/202199/permen-pan-rb-no-66-tahun-2021","3cfc3400-512f-4775-8279-4618f7998eb7",{"_97":311,"_99":312,"_36":313},"Permen PAN & RB No. 65 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/202198/permen-pan-rb-no-65-tahun-2021","bee386f5-36fa-4ddf-9186-3a31415b3136",{"_97":315,"_99":316,"_36":317},"Permen PAN & RB No. 64 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Bea dan Cukai","https://peraturan.bpk.go.id/Details/202197/permen-pan-rb-no-64-tahun-2021","99fb13a6-8f60-4582-b6c8-d7409615551b",{"_97":319,"_99":320,"_36":321},"Permen PAN & RB No. 63 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai","https://peraturan.bpk.go.id/Details/202196/permen-pan-rb-no-63-tahun-2021","f863cb35-68f6-4435-8f71-7a052bcf873b",{"_97":323,"_99":324,"_36":325},"Permen PAN & RB No. 62 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban","https://peraturan.bpk.go.id/Details/202195/permen-pan-rb-no-62-tahun-2021","960b6f0e-5e3f-4df1-879f-98944094f99c",{"_97":327,"_99":328,"_36":329},"Permen PAN & RB No. 61 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/202194/permen-pan-rb-no-61-tahun-2021","08569e30-9a62-4d7a-a012-e13a9d89c250",{"_97":331,"_99":332,"_36":333},"Permen PAN & RB No. 56 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyidik Tindak Pidana Korupsi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/202189/permen-pan-rb-no-56-tahun-2021","7878a1c9-3aa1-460f-a0ae-b3fae65a255c",{"_97":335,"_99":336,"_36":337},"Permen PAN & RB No. 55 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak Pidana Korupsi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/202188/permen-pan-rb-no-55-tahun-2021","471ff992-0347-48fb-bb84-7040081d00c2",{"_97":339,"_99":340,"_36":341},"Permen PAN & RB No. 54 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pranata Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/202187/permen-pan-rb-no-54-tahun-2021","c006de4f-cfac-4895-a294-35a5caf7ecc3",{"_97":343,"_99":344,"_36":345},"Permen PAN & RB No. 53 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/202186/permen-pan-rb-no-53-tahun-2021","c55e81c6-84fb-4f30-b626-5aa54bf533ff",{"_97":347,"_99":348,"_36":349},"Permen PAN & RB No. 51 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/202184/permen-pan-rb-no-51-tahun-2021","e93ef967-3720-44ed-bc69-30f938188ca6",{"_97":351,"_99":352,"_36":353},"Permen PAN & RB No. 42 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/202175/permen-pan-rb-no-42-tahun-2021","f1ef2f2d-0e00-4e4e-95c6-cd7e3f6d6c18",{"_97":355,"_99":356,"_36":357},"Permen PAN & RB No. 41 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir","https://peraturan.bpk.go.id/Details/202174/permen-pan-rb-no-41-tahun-2021","698e0282-7088-49bc-8832-c622329b2f5f",{"_97":359,"_99":360,"_36":361},"Permen PAN & RB No. 39 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/202172/permen-pan-rb-no-39-tahun-2021","9909e0c8-54b6-40b3-964e-1066c50e95a8",{"_97":363,"_99":364,"_36":365},"Permen PAN & RB No. 38 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/202171/permen-pan-rb-no-38-tahun-2021","17f40ad1-1cfe-418f-b44b-824bdc48f2c2",{"_97":367,"_99":368,"_36":369},"Permen PAN & RB No. 37 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/202170/permen-pan-rb-no-37-tahun-2021","981ef2e4-ea55-4f04-8ca2-f3a4f079c00a",{"_97":371,"_99":372,"_36":373},"Permen PAN & RB No. 36 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pembina Industri","https://peraturan.bpk.go.id/Details/202169/permen-pan-rb-no-36-tahun-2021","a6daa318-e2b4-47e9-8b6e-b2b678caba1c",{"_97":375,"_99":376,"_36":377},"Permen PAN & RB No. 35 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pengaman Pemasyarakatan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/202168/permen-pan-rb-no-35-tahun-2021","3bdbcabc-5af8-4042-a5b5-7be5e48e9d34",{"_97":379,"_99":380,"_36":381},"Permen PAN & RB No. 34 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/202167/permen-pan-rb-no-34-tahun-2021","bf26877a-a676-4a2d-9a6c-5c18d3438c1b",{"_97":383,"_99":384,"_36":385},"Permen PAN & RB No. 33 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/202166/permen-pan-rb-no-33-tahun-2021","6c851e39-e688-4f6c-a454-c5c0ba34cf62",{"_97":387,"_99":388,"_36":389},"Permen PAN & RB No. 32 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/202165/permen-pan-rb-no-32-tahun-2021","5a806e42-f92d-477a-ac86-f4a8e0c67a64",{"_97":391,"_99":392,"_36":393},"Permen PAN & RB No. 30 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/170622/permen-pan-rb-no-30-tahun-2021","7d10c70d-52f9-490f-b19e-3193ea47ec91",{"_97":395,"_99":396,"_36":397},"Permen PAN & RB No. 26 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/170621/permen-pan-rb-no-26-tahun-2021","1cb12cf9-37f1-49d2-bcd2-89c846c07ee7",{"_97":399,"_99":400,"_36":401},"Permen PAN & RB No. 24 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pembina Profesi Keuangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/170619/permen-pan-rb-no-24-tahun-2021","4026dfc2-a466-499f-8aff-1295315ba649",{"_97":403,"_99":404,"_36":405},"Permen PAN & RB No. 23 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/170618/permen-pan-rb-no-23-tahun-2021","f5f11294-c91b-4939-8fd9-2808ddc01f32",{"_97":407,"_99":408,"_36":409},"Permen PAN & RB No. 2 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir","https://peraturan.bpk.go.id/Details/170597/permen-pan-rb-no-2-tahun-2021","bfa7ed65-5c52-4960-a880-cb8de2dc57f3",{"_97":411,"_99":412,"_36":413},"Permen PAN & RB No. 16 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian","https://peraturan.bpk.go.id/Details/170612/permen-pan-rb-no-16-tahun-2021","411b57e8-edc1-4a28-8b23-6a1a59bd564b",{"_97":415,"_99":416,"_36":417},"Permen PAN & RB No. 15 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian","https://peraturan.bpk.go.id/Details/170611/permen-pan-rb-no-15-tahun-2021","39cc3e1a-eeea-423d-a40c-72945f61e69c",{"_97":419,"_99":420,"_36":421},"Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa","https://peraturan.bpk.go.id/Details/170610/permen-pan-rb-no-14-tahun-2021","d0a67b84-b440-4ca8-91dc-cc1d50283396",{"_97":423,"_99":424,"_36":425},"Permen PAN & RB No. 13 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Apoteker","https://peraturan.bpk.go.id/Details/170609/permen-pan-rb-no-13-tahun-2021","25976596-fdea-42e3-8692-ec2b5addbb12",{"_97":427,"_99":428,"_36":429},"Permen PAN & RB No. 12 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia","https://peraturan.bpk.go.id/Details/170608/permen-pan-rb-no-12-tahun-2021","61fdee38-ac0b-47a0-9131-c5030246bcc4",{"_97":431,"_99":432,"_36":433},"Permen PAN & RB No. 11 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif","https://peraturan.bpk.go.id/Details/170607/permen-pan-rb-no-11-tahun-2021","31b52163-246c-4360-8140-f895d6a86b09",{"_97":435,"_99":436,"_36":437},"Permen PAN & RB No. 94 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/170680/permen-pan-rb-no-94-tahun-2020","6c7e5903-6029-4a08-9e80-0bb28051cac1",{"_97":439,"_99":440,"_36":441},"Permen PAN & RB No. 9 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143668/permen-pan-rb-no-9-tahun-2020","d2ad3a21-1ac3-41c6-8615-766094582cfb",{"_97":443,"_99":444,"_36":445},"Permen PAN & RB No. 88 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana","https://peraturan.bpk.go.id/Details/170667/permen-pan-rb-no-88-tahun-2020","def3b055-e6ae-45d6-9c98-2250e64df546",{"_97":447,"_99":448,"_36":449},"Permen PAN & RB No. 87 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/170665/permen-pan-rb-no-87-tahun-2020","35fa806e-4f54-446a-8e98-058f41bd4541",{"_97":451,"_99":452,"_36":453},"Permen PAN & RB No. 85 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/170658/permen-pan-rb-no-85-tahun-2020","48be8045-bde0-4f96-a5b6-b34d6e65c93b",{"_97":455,"_99":456,"_36":457},"Permen PAN & RB No. 84 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman","https://peraturan.bpk.go.id/Details/170656/permen-pan-rb-no-84-tahun-2020","4456bd73-282f-4220-bfcd-741e16a0e56e",{"_97":459,"_99":460,"_36":461},"Permen PAN & RB No. 83 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial","https://peraturan.bpk.go.id/Details/170654/permen-pan-rb-no-83-tahun-2020","5282b73f-5711-409c-92c5-a2858c2810ba",{"_97":463,"_99":464,"_36":465},"Permen PAN & RB No. 82 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Instruktur","https://peraturan.bpk.go.id/Details/170651/permen-pan-rb-no-82-tahun-2020","e23af0ee-5058-4661-b052-4672b8e5d01e",{"_97":467,"_99":468,"_36":469},"Permen PAN & RB No. 81 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana","https://peraturan.bpk.go.id/Details/170649/permen-pan-rb-no-81-tahun-2020","e968f611-366f-4461-899b-acc20882fdb8",{"_97":471,"_99":472,"_36":473},"Permen PAN & RB No. 80 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati","https://peraturan.bpk.go.id/Details/170645/permen-pan-rb-no-80-tahun-2020","03d2ad53-d0cc-4701-9746-d29dd9e7fc25",{"_97":475,"_99":476,"_36":477},"Permen PAN & RB No. 8 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Agen Intelijen","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143667/permen-pan-rb-no-8-tahun-2020","14234528-1e1d-4873-b901-c4da50fa7084",{"_97":479,"_99":480,"_36":481},"Permen PAN & RB No. 79 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/170643/permen-pan-rb-no-79-tahun-2020","0058e724-6a77-4af3-a4c9-5616f8975728",{"_97":483,"_99":484,"_36":485},"Permen PAN & RB No. 78 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Ruang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/170639/permen-pan-rb-no-78-tahun-2020","5193c73d-9b12-4fda-ae11-d8802b47ca8a",{"_97":487,"_99":488,"_36":489},"Permen PAN & RB No. 77 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Pertanahan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/170637/permen-pan-rb-no-77-tahun-2020","3c7e8291-bbe6-4f58-989b-9967b4472da3",{"_97":491,"_99":492,"_36":493},"Permen PAN & RB No. 76 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/170635/permen-pan-rb-no-76-tahun-2020","e36048f0-c670-44cf-885c-f17bd2e1340e",{"_97":495,"_99":496,"_36":497},"Permen PAN & RB No. 75 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir","https://peraturan.bpk.go.id/Details/170632/permen-pan-rb-no-75-tahun-2020","c73616d6-8dab-4ef3-ae14-2f09d8729f14",{"_97":499,"_99":500,"_36":501},"Permen PAN & RB No. 74 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/170626/permen-pan-rb-no-74-tahun-2020","9590f00f-204b-4a3d-8456-06d92536e784",{"_97":503,"_99":504,"_36":505},"Permen PAN & RB No. 73 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/170624/permen-pan-rb-no-73-tahun-2020","a2a56245-3f92-4680-b012-376c8d6c573f",{"_97":507,"_99":508,"_36":509},"Permen PAN & RB No. 7 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pamong Budaya","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143666/permen-pan-rb-no-7-tahun-2020","55c2324b-1ec4-44a8-9c02-dd5fb51687c5",{"_97":511,"_99":512,"_36":513},"Permen PAN & RB No. 69 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk","https://peraturan.bpk.go.id/Details/150423/permen-pan-rb-no-69-tahun-2020","6b5cbd38-d5c9-4a3f-a9d6-b34d07640461",{"_97":515,"_99":516,"_36":517},"Permen PAN & RB No. 68 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Perdagangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/150418/permen-pan-rb-no-68-tahun-2020","187676f4-ece8-4662-854f-3e507c437e95",{"_97":519,"_99":520,"_36":521},"Permen PAN & RB No. 67 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/150408/permen-pan-rb-no-67-tahun-2020","b54417d0-3866-4746-a6b6-ac5f70f42c77",{"_97":523,"_99":524,"_36":525},"Permen PAN & RB No. 64 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika","https://peraturan.bpk.go.id/Details/150393/permen-pan-rb-no-64-tahun-2020","38b74777-78bd-4e0c-a234-bb0d5662b6b2",{"_97":527,"_99":528,"_36":529},"Permen PAN & RB No. 63 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika","https://peraturan.bpk.go.id/Details/150390/permen-pan-rb-no-63-tahun-2020","1621c69d-8f30-4319-b74c-2c23d82d0100",{"_97":531,"_99":532,"_36":533},"Permen PAN & RB No. 61 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/150384/permen-pan-rb-no-61-tahun-2020","8e2f8cf6-e12d-496b-b443-639db8ac8145",{"_97":535,"_99":536,"_36":537},"Permen PAN & RB No. 6 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Manggala Informatika","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143665/permen-pan-rb-no-6-tahun-2020","303257bf-a615-49e9-958c-4aff2b55cee4",{"_97":539,"_99":540,"_36":541},"Permen PAN & RB No. 58 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/150379/permen-pan-rb-no-58-tahun-2020","e04d676b-117e-4ec0-be54-b07b1d1df671",{"_97":543,"_99":544,"_36":545},"Permen PAN & RB No. 57 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/150377/permen-pan-rb-no-57-tahun-2020","74628dfb-f0ff-466f-851b-a4a3278bb68d",{"_97":547,"_99":548,"_36":549},"Permen PAN & RB No. 56 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143759/permen-pan-rb-no-56-tahun-2020","231caf19-57f0-470e-8166-5fc73a52a1a6",{"_97":551,"_99":552,"_36":553},"Permen PAN & RB No. 55 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143758/permen-pan-rb-no-55-tahun-2020","cb46633b-670d-4471-bcab-cb09c48706a1",{"_97":555,"_99":556,"_36":557},"Permen PAN & RB No. 54 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143757/permen-pan-rb-no-54-tahun-2020","98f1c9b3-7e54-435d-84fa-934ebbf376ff",{"_97":559,"_99":560,"_36":561},"Permen PAN & RB No. 51 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143753/permen-pan-rb-no-51-tahun-2020","a018a676-83b2-4c73-8210-9846f2bd6e8b",{"_97":563,"_99":564,"_36":565},"Permen PAN & RB No. 50 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143752/permen-pan-rb-no-50-tahun-2020","02b98b5b-c536-4cc6-adc1-4999ed827d3e",{"_97":567,"_99":568,"_36":569},"Permen PAN & RB No. 49 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143747/permen-pan-rb-no-49-tahun-2020","c3a350cb-e8df-4d1a-bbce-74dab37db7c7",{"_97":571,"_99":572,"_36":573},"Permen PAN & RB No. 45 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143741/permen-pan-rb-no-45-tahun-2020","9a796337-6b3c-4741-bb94-289f10b87792",{"_97":575,"_99":576,"_36":577},"Permen PAN & RB No. 44 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143740/permen-pan-rb-no-44-tahun-2020","e56f3805-edff-4c6d-910b-b2294ca1ebc9",{"_97":579,"_99":580,"_36":581},"Permen PAN & RB No. 43 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Metrolog","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143739/permen-pan-rb-no-43-tahun-2020","5d8dc7c1-6041-4bb6-8444-21e838b4d00d",{"_97":583,"_99":584,"_36":585},"Permen PAN & RB No. 42 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143738/permen-pan-rb-no-42-tahun-2020","887babc4-a4bd-4e56-ae36-fad3a3efa04c",{"_97":587,"_99":588,"_36":589},"Permen PAN & RB No. 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143663/permen-pan-rb-no-4-tahun-2020","fd901cce-2548-4f27-890b-820ed009760c",{"_97":591,"_99":592,"_36":593},"Permen PAN & RB No. 39 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143734/permen-pan-rb-no-39-tahun-2020","635e1f29-46cb-401f-948d-bb2c853e5024",{"_97":595,"_99":596,"_36":597},"Permen PAN & RB No. 38 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143733/permen-pan-rb-no-38-tahun-2020","03d23015-9965-48c6-921c-37c278937ef4",{"_97":599,"_99":600,"_36":601},"Permen PAN & RB No. 37 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143732/permen-pan-rb-no-37-tahun-2020","4eb52df1-c01c-4475-9e8e-92b6a20f8f54",{"_97":603,"_99":604,"_36":605},"Permen PAN & RB No. 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143731/permen-pan-rb-no-36-tahun-2020","9252ed58-fdf6-4725-b0d6-ff29ef420365",{"_97":607,"_99":608,"_36":609},"Permen PAN & RB No. 35 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143730/permen-pan-rb-no-35-tahun-2020","14d9173f-0610-4c2b-8dc3-9e80e3288833",{"_97":611,"_99":612,"_36":613},"Permen PAN & RB No. 34 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143729/permen-pan-rb-no-34-tahun-2020","400ac791-01dd-414f-8c2b-491d85c9acbf",{"_97":615,"_99":616,"_36":617},"Permen PAN & RB No. 33 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143728/permen-pan-rb-no-33-tahun-2020","0b003789-9b59-4fdb-b01d-956f0554a22f",{"_97":619,"_99":620,"_36":621},"Permen PAN & RB No. 32 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143727/permen-pan-rb-no-32-tahun-2020","70be7df7-31df-4ec7-8100-dbabc717d599",{"_97":623,"_99":624,"_36":625},"Permen PAN & RB No. 31 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143726/permen-pan-rb-no-31-tahun-2020","f8ed2e56-aa81-4aa9-834c-74ae58584940",{"_97":627,"_99":628,"_36":629},"Permen PAN & RB No. 30 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143708/permen-pan-rb-no-30-tahun-2020","6c3ddba7-b070-4833-b7da-5faab49ed003",{"_97":631,"_99":632,"_36":633},"Permen PAN & RB No. 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143707/permen-pan-rb-no-29-tahun-2020","07a2ccbb-fe1a-45d7-a2b6-b6ec2acbc5c8",{"_97":635,"_99":636,"_36":637},"Permen PAN & RB No. 28 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Standardisasi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143706/permen-pan-rb-no-28-tahun-2020","9a9d4ce8-7869-4816-826b-768a01287efa",{"_97":639,"_99":640,"_36":641},"Permen PAN & RB No. 27 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143705/permen-pan-rb-no-27-tahun-2020","da6432ab-3122-495f-8b10-50277b4dc9df",{"_97":643,"_99":644,"_36":645},"Permen PAN & RB No. 23 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143699/permen-pan-rb-no-23-tahun-2020","78e12da7-7c58-4a36-a695-78296c85fa5b",{"_97":647,"_99":648,"_36":649},"Permen PAN & RB No. 22 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kadastral","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143698/permen-pan-rb-no-22-tahun-2020","9268f0ed-7b9a-4f6e-b092-91a294c1a742",{"_97":651,"_99":652,"_36":653},"Permen PAN & RB No. 21 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143696/permen-pan-rb-no-21-tahun-2020","12eaec5f-d229-4447-a7f0-50009410b6f7",{"_97":655,"_99":656,"_36":657},"Permen PAN & RB No. 20 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143695/permen-pan-rb-no-20-tahun-2020","0427f64e-4857-4d93-a790-586fd8e3a7ef",{"_97":659,"_99":660,"_36":661},"Permen PAN & RB No. 2 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143661/permen-pan-rb-no-2-tahun-2020","9242b0e9-1c08-48bd-aa10-bde01338a20e",{"_97":663,"_99":664,"_36":665},"Permen PAN & RB No. 19 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143694/permen-pan-rb-no-19-tahun-2020","99db73cd-6c60-4a52-9319-7d1d117eaa03",{"_97":667,"_99":668,"_36":669},"Permen PAN & RB No. 18 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143691/permen-pan-rb-no-18-tahun-2020","27f1acdd-7607-49fe-9f0b-05ee9842ec7e",{"_97":671,"_99":672,"_36":673},"Permen PAN & RB No. 17 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143680/permen-pan-rb-no-17-tahun-2020","1323d92d-dfc3-45a2-a2ef-e2f6b2541076",{"_97":675,"_99":676,"_36":677},"Permen PAN & RB No. 16 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143678/permen-pan-rb-no-16-tahun-2020","fd857290-1762-42b9-9888-581ae2da0773",{"_97":679,"_99":680,"_36":681},"Permen PAN & RB No. 15 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143676/permen-pan-rb-no-15-tahun-2020","e242433a-b833-462c-a561-5dfc4fefe77e",{"_97":683,"_99":684,"_36":685},"Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Intelijen","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143675/permen-pan-rb-no-14-tahun-2020","6d827695-dea3-40c1-bfd0-23b2e00d6c03",{"_97":687,"_99":688,"_36":689},"Permen PAN & RB No. 13 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143674/permen-pan-rb-no-13-tahun-2020","81517c82-ee5a-487c-b6c8-c6c4e71ad781",{"_97":691,"_99":692,"_36":693},"Permen PAN & RB No. 12 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143672/permen-pan-rb-no-12-tahun-2020","57e4cc88-a395-4591-99fc-b52ca4b03e1e",{"_97":695,"_99":696,"_36":697},"Permen PAN & RB No. 11 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Kelola Intelijen","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143671/permen-pan-rb-no-11-tahun-2020","a7a075d5-81f1-405a-a1db-d8bda3dff43a",{"_97":699,"_99":700,"_36":701},"Permen PAN & RB No. 10 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143669/permen-pan-rb-no-10-tahun-2020","0dd54246-fbe1-40fa-b6cc-3f9ee31462cd",{"_97":703,"_99":704,"_36":705},"Permen PAN & RB No. 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143764/permen-pan-rb-no-9-tahun-2019","625c8c4e-0e76-4061-b0e1-225957b8dcbf",{"_97":707,"_99":708,"_36":709},"Permen PAN & RB No. 7 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132491/permen-pan-rb-no-7-tahun-2019","e18287dd-5822-4da1-a021-353a839a323d",{"_97":711,"_99":712,"_36":713},"Permen PAN & RB No. 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143796/permen-pan-rb-no-37-tahun-2019","5c39f239-b381-4c83-98f0-c8fbdbc13941",{"_97":715,"_99":716,"_36":717},"Permen PAN & RB No. 36 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Bidan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143794/permen-pan-rb-no-36-tahun-2019","ca5e92c8-95bb-4021-a751-d9456a33f676",{"_97":719,"_99":720,"_36":721},"Permen PAN & RB No. 35 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Perawat","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143793/permen-pan-rb-no-35-tahun-2019","a783700a-635e-47d4-9ccb-bfd30b5b9e86",{"_97":723,"_99":724,"_36":725},"Permen PAN & RB No. 34 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143792/permen-pan-rb-no-34-tahun-2019","48955530-2d82-4dcb-8e71-f2fe9da62076",{"_97":727,"_99":728,"_36":729},"Permen PAN & RB No. 33 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143791/permen-pan-rb-no-33-tahun-2019","32b3b194-bdb9-4593-9228-e43ed470ca1a",{"_97":731,"_99":732,"_36":733},"Permen PAN & RB No. 32 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143790/permen-pan-rb-no-32-tahun-2019","962c1ea2-e770-49d3-8e96-da7fb88c5f1d",{"_97":735,"_99":736,"_36":737},"Permen PAN & RB No. 31 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Akuakultur","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143789/permen-pan-rb-no-31-tahun-2019","d3e5b688-39c6-4e21-b749-3fe476f91ed8",{"_97":739,"_99":740,"_36":741},"Permen PAN & RB No. 30 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143788/permen-pan-rb-no-30-tahun-2019","8f3dac83-0a72-4820-a583-9af1907cbac7",{"_97":743,"_99":744,"_36":745},"Permen PAN & RB No. 3 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Widyaprada","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132487/permen-pan-rb-no-3-tahun-2019","e165a797-9634-42c2-8c26-75f30fa0c01a",{"_97":747,"_99":748,"_36":749},"Permen PAN & RB No. 29 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143787/permen-pan-rb-no-29-tahun-2019","b93afd9c-d079-4731-95a6-f38c6559f838",{"_97":751,"_99":752,"_36":753},"Permen PAN & RB No. 26 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pranata Peradilan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143784/permen-pan-rb-no-26-tahun-2019","66c543d9-af63-459b-bbb9-0638691a5cb3",{"_97":755,"_99":756,"_36":757},"Permen PAN & RB No. 22 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143779/permen-pan-rb-no-22-tahun-2019","68a3e695-7040-43f9-b8fe-7bd7ede6f04c",{"_97":759,"_99":760,"_36":761},"Permen PAN & RB No. 21 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143778/permen-pan-rb-no-21-tahun-2019","08e72cbf-7ea5-49b1-9291-fa34af41ebe9",{"_97":763,"_99":764,"_36":765},"Permen PAN & RB No. 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Peneliti","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143777/permen-pan-rb-no-20-tahun-2019","2695d7a8-71ac-4b6a-adfa-e8001cf67d3f",{"_97":767,"_99":768,"_36":769},"Permen PAN & RB No. 19 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Quran","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143776/permen-pan-rb-no-19-tahun-2019","d1e85c7c-96bb-4d52-87e4-ed21063f072f",{"_97":771,"_99":772,"_36":773},"Permen PAN & RB No. 18 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Sandiman","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143775/permen-pan-rb-no-18-tahun-2019","13b820b0-8c31-425c-9fda-b0b42a8e44bf",{"_97":775,"_99":776,"_36":777},"Permen PAN & RB No. 17 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebakaran","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143774/permen-pan-rb-no-17-tahun-2019","00361f29-844a-423d-b449-b839c5935dfc",{"_97":779,"_99":780,"_36":781},"Permen PAN & RB No. 16 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143773/permen-pan-rb-no-16-tahun-2019","deba4f44-5ffe-4007-a554-ce684b71ef4c",{"_97":783,"_99":784,"_36":785},"Permen PAN & RB No. 9 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132505/permen-pan-rb-no-9-tahun-2018","e7176d2a-4d60-4fe1-aff9-b2445291f3ec",{"_97":787,"_99":788,"_36":789},"Permen PAN & RB No. 8 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132503/permen-pan-rb-no-8-tahun-2018","0de35d3d-5925-4e5b-9bb5-2d10e5e9dceb",{"_97":791,"_99":792,"_36":793},"Permen PAN & RB No. 7 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132502/permen-pan-rb-no-7-tahun-2018","9967aecf-0908-4def-bc4e-9dd359afe41a",{"_97":795,"_99":796,"_36":797},"Permen PAN & RB No. 60 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132578/permen-pan-rb-no-60-tahun-2018","78d5c230-f0c2-4f9f-826f-5fedbec7b85e",{"_97":799,"_99":800,"_36":801},"Permen PAN & RB No. 59 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Angkutan Udara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132577/permen-pan-rb-no-59-tahun-2018","d21ac84d-0a63-418e-af8b-0914200ff47d",{"_97":803,"_99":804,"_36":805},"Permen PAN & RB No. 58 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektru Bandar Udara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132576/permen-pan-rb-no-58-tahun-2018","54227af0-6e10-4b9b-b4dc-727338eb44e0",{"_97":807,"_99":808,"_36":809},"Permen PAN & RB No. 57 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132575/permen-pan-rb-no-57-tahun-2018","10315f1a-9c91-454b-9bd7-ebd19680dfba",{"_97":811,"_99":812,"_36":813},"Permen PAN & RB No. 56 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132574/permen-pan-rb-no-56-tahun-2018","0916a5ed-d6aa-4519-bbc9-fe7d6edeabbf",{"_97":815,"_99":816,"_36":817},"Permen PAN & RB No. 55 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132573/permen-pan-rb-no-55-tahun-2018","6c8026cf-f3e2-4afb-a581-3986dbccfbca",{"_97":819,"_99":820,"_36":821},"Permen PAN & RB No. 54 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Prantara Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132572/permen-pan-rb-no-54-tahun-2018","6e7ed91e-223a-4a0a-8da1-0b9f3b388fd3",{"_97":823,"_99":824,"_36":825},"Permen PAN & RB No. 53 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132571/permen-pan-rb-no-53-tahun-2018","78bd2fca-44d8-4a6d-bdf4-48ebf0c23ca4",{"_97":827,"_99":828,"_36":829},"Permen PAN & RB No. 51 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132569/permen-pan-rb-no-51-tahun-2018","91fccdea-bd4f-4c91-930f-cc9aaf51e21f",{"_97":831,"_99":832,"_36":833},"Permen PAN & RB No. 50 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Dan Resiko Keuangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132568/permen-pan-rb-no-50-tahun-2018","f24f6885-e722-4965-9923-b65e16021502",{"_97":835,"_99":836,"_36":837},"Permen PAN & RB No. 49 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132566/permen-pan-rb-no-49-tahun-2018","6e92e35a-fab2-4669-98a9-5a980f3b18ac",{"_97":839,"_99":840,"_36":841},"Permen PAN & RB No. 48 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132564/permen-pan-rb-no-48-tahun-2018","12443d4e-a739-4504-a1b1-3010e1fb1b69",{"_97":843,"_99":844,"_36":845},"Permen PAN & RB No. 47 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132563/permen-pan-rb-no-47-tahun-2018","0e8f2dd0-5d0d-4400-8550-cba3527b9d46",{"_97":847,"_99":848,"_36":849},"Permen PAN & RB No. 46 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Alat Dan Mesin Pertanian","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132562/permen-pan-rb-no-46-tahun-2018","febf37c0-5938-4d65-bf57-af25601ccf46",{"_97":851,"_99":852,"_36":853},"Permen PAN & RB No. 45 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Konselor Adiksi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132561/permen-pan-rb-no-45-tahun-2018","27ead82a-bf16-41a9-9b2c-aabcb3c84f86",{"_97":855,"_99":856,"_36":857},"Permen PAN & RB No. 44 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Konselor Adiksi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132560/permen-pan-rb-no-44-tahun-2018","d4c51909-d3a3-4704-897c-0d94ea3680ca",{"_97":859,"_99":860,"_36":861},"Permen PAN & RB No. 43 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132559/permen-pan-rb-no-43-tahun-2018","7508e69a-2569-4b6f-af35-00c8c16d534c",{"_97":863,"_99":864,"_36":865},"Permen PAN & RB No. 4 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Diplomat","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132498/permen-pan-rb-no-4-tahun-2018","2f71fad6-eeaa-4618-bbfa-2a971e716b7d",{"_97":867,"_99":868,"_36":869},"Permen PAN & RB No. 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132547/permen-pan-rb-no-34-tahun-2018","3f93fed4-dcfb-4122-b565-23c441da5879",{"_97":871,"_99":872,"_36":873},"Permen PAN & RB No. 32 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132544/permen-pan-rb-no-32-tahun-2018","29f910bf-cbce-4bbb-b4c6-4f517d883d24",{"_97":875,"_99":876,"_36":877},"Permen PAN & RB No. 31 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132540/permen-pan-rb-no-31-tahun-2018","ad8cb0bf-1dc5-4024-87a7-30fb6ed9d9f4",{"_97":879,"_99":880,"_36":881},"Permen PAN & RB No. 28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadya Masyarakat","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132535/permen-pan-rb-no-28-tahun-2018","54bfe503-97aa-4dd3-8d23-f177c5bbaecd",{"_97":883,"_99":884,"_36":885},"Permen PAN & RB No. 27 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132534/permen-pan-rb-no-27-tahun-2018","73600aa3-3496-4941-974a-4deb23a2338f",{"_97":887,"_99":888,"_36":889},"Permen PAN & RB No. 23 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneta Laksana Barang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132529/permen-pan-rb-no-23-tahun-2018","c6214846-762b-4fa6-ba26-ebbd23ff5f75",{"_97":891,"_99":892,"_36":893},"Permen PAN & RB No. 2 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132494/permen-pan-rb-no-2-tahun-2018","cf91b94e-f7a8-4ef8-89c8-035da3fdb384",{"_97":895,"_99":896,"_36":897},"Permen PAN & RB No. 18 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132520/permen-pan-rb-no-18-tahun-2018","f4bcbd3e-0f62-493c-ae50-64336a6253f2",{"_97":899,"_99":900,"_36":901},"Permen PAN & RB No. 17 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132518/permen-pan-rb-no-17-tahun-2018","156bb1ed-c17d-499e-a0d7-395a042a734a",{"_97":903,"_99":904,"_36":905},"Permen PAN & RB No. 16 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132517/permen-pan-rb-no-16-tahun-2018","c794c095-bcd1-4575-88f5-97743b39a4a5",{"_97":907,"_99":908,"_36":909},"Permen PAN & RB No. 15 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132516/permen-pan-rb-no-15-tahun-2018","7a7ebc8f-55f5-4b14-a520-82bb2446adae",{"_97":911,"_99":912,"_36":913},"Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132515/permen-pan-rb-no-14-tahun-2018","e2cfc53c-609c-440c-96a0-6a06dbe38d1b",{"_97":915,"_99":916,"_36":917},"Permen PAN & RB No. 13 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penata Kanselerai","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132514/permen-pan-rb-no-13-tahun-2018","9df70c2d-fc1d-4f14-ac04-ce1fed0b941a",{"_97":919,"_99":920,"_36":921},"Permen PAN & RB No. 12 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Peniilai Pajak","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132512/permen-pan-rb-no-12-tahun-2018","424933d9-48d1-4ba3-9bc7-b22b473df62a",{"_97":923,"_99":924,"_36":925},"Permen PAN & RB No. 11 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penilai Pajak","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132510/permen-pan-rb-no-11-tahun-2018","e5f58cba-a082-48b4-b90f-7de91761549d",{"_97":927,"_99":928,"_36":929},"Permen PAN & RB No. 10 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132506/permen-pan-rb-no-10-tahun-2018","c18ee69a-f54b-48f5-ad3f-d782c386c75d",{"_97":931,"_99":932,"_36":933},"Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyidik Badan Narkotika Nasional","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132493/permen-pan-rb-no-1-tahun-2018","a57b7f78-d7a6-497e-8050-a4b0acd11eca",{"_97":935,"_99":936,"_36":937},"Permen PAN & RB No. 8 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132593/permen-pan-rb-no-8-tahun-2017","95928906-14ea-4db4-be1b-46f9fc63b42e",{"_97":939,"_99":940,"_36":941},"Permen PAN & RB No. 6 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132589/permen-pan-rb-no-6-tahun-2017","cd5bc860-34d8-4c39-bd7a-5161b9a68d05",{"_97":943,"_99":944,"_36":945},"Permen PAN & RB No. 4 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132587/permen-pan-rb-no-4-tahun-2017","57f58f1c-e005-4c52-b9f3-8540216c2432",{"_97":947,"_99":948,"_36":949},"Permen PAN & RB No. 37 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132632/permen-pan-rb-no-37-tahun-2017","595959ec-51d3-4e05-a71c-80f15a8bf1bf",{"_97":951,"_99":952,"_36":953},"Permen PAN & RB No. 36 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Tambang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132631/permen-pan-rb-no-36-tahun-2017","68b26a9e-18ef-4350-8ed4-bac00b867e05",{"_97":955,"_99":956,"_36":957},"Permen PAN & RB No. 35 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132630/permen-pan-rb-no-35-tahun-2017","ed0d8b11-9444-4326-b677-273186431a4e",{"_97":959,"_99":960,"_36":961},"Permen PAN & RB No. 34 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132629/permen-pan-rb-no-34-tahun-2017","ec990223-ffad-44eb-99e9-5e31afb216e2",{"_97":963,"_99":964,"_36":965},"Permen PAN & RB No. 32 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132628/permen-pan-rb-no-32-tahun-2017","097465dc-d000-4dc5-8366-9170a06f3107",{"_97":967,"_99":968,"_36":969},"Permen PAN & RB No. 31 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132627/permen-pan-rb-no-31-tahun-2017","671194d3-49f9-478d-a0ac-0a64bc089ce4",{"_97":971,"_99":972,"_36":973},"Permen PAN & RB No. 30 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pranata Siaran","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132626/permen-pan-rb-no-30-tahun-2017","a1b5f880-293b-49dd-aabd-71ae75821ac8",{"_97":975,"_99":976,"_36":977},"Permen PAN & RB No. 3 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132586/permen-pan-rb-no-3-tahun-2017","bb0b183b-1d97-4475-99b3-88b2ae49d3d1",{"_97":979,"_99":980,"_36":981},"Permen PAN & RB No. 29 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Siaran","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132625/permen-pan-rb-no-29-tahun-2017","d7c3660a-c39d-43b8-babe-1053aea23e51",{"_97":983,"_99":984,"_36":985},"Permen PAN & RB No. 28 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132624/permen-pan-rb-no-28-tahun-2017","51d4a53c-82b1-4608-9b20-f4f5c46bb90c",{"_97":987,"_99":988,"_36":989},"Permen PAN & RB No. 27 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132623/permen-pan-rb-no-27-tahun-2017","1c1e958d-9336-4243-94e3-bc767972e1c2",{"_97":991,"_99":992,"_36":993},"Permen PAN & RB No. 26 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132621/permen-pan-rb-no-26-tahun-2017","62f6666f-06bd-461f-89e3-6b95b5eba0cd",{"_97":995,"_99":996,"_36":997},"Permen PAN & RB No. 11 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Penata Anestesi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132597/permen-pan-rb-no-11-tahun-2017","ca74cd5a-2745-42f6-883d-a37c80f7f11f",{"_97":999,"_99":1000,"_36":1001},"Permen PAN & RB No. 10 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132595/permen-pan-rb-no-10-tahun-2017","aefde343-90b5-4309-95ef-746db3ed76a1",{"_97":1003,"_99":1004,"_36":1005},"Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Iklan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132584/permen-pan-rb-no-1-tahun-2017","7bbc1097-1bc4-4c68-b6a2-4d72477d4034",{"_97":1007,"_99":1008,"_36":1009},"Permen PAN & RB No. 23 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakataan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132657/permen-pan-rb-no-23-tahun-2016","88be6cf8-951d-4698-a999-5bc6d4cd0705",{"_97":1011,"_99":1012,"_36":1013},"Permen PAN & RB No. 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemaysarakatan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132656/permen-pan-rb-no-22-tahun-2016","ee7a5716-ff26-443b-b820-eae9c777c4a5",{"_97":1015,"_99":1016,"_36":1017},"Permen PAN & RB No. 21 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132655/permen-pan-rb-no-21-tahun-2016","ed85f2d9-195d-4d1b-b91a-4ee7c0febd44",{"_97":1019,"_99":1020,"_36":1021},"Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka KreditnyaKetentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132648/permen-pan-rb-no-14-tahun-2016","ef437639-8322-4f9f-8385-789862ab508a",{"_97":1023,"_99":1024,"_36":1025},"Permen PAN & RB No. 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132647/permen-pan-rb-no-13-tahun-2016","0c3e08dd-5c93-4d54-9f1b-ce408eabc87b",{"_97":1027,"_99":1028,"_36":1029},"Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132634/permen-pan-rb-no-1-tahun-2016","47e80512-0075-44d0-800c-1b0ff2e1763c",{"_97":1031,"_99":1032,"_36":1033},"Permen PAN & RB No. 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Prantara Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132724/permen-pan-rb-no-6-tahun-2014","f86fa82c-163e-41bf-9aea-917dcdd104c2",{"_97":1035,"_99":1036,"_36":1037},"Permen PAN & RB No. 49 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132768/permen-pan-rb-no-49-tahun-2014","4ae919cd-5eb2-4c9a-b27d-ca6806ffb676",{"_97":1039,"_99":1040,"_36":1041},"Permen PAN & RB No. 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132766/permen-pan-rb-no-48-tahun-2014","1fb2c123-cf97-4fb5-813c-6c5d7348c84f",{"_97":1043,"_99":1044,"_36":1045},"Permen PAN & RB No. 46 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132764/permen-pan-rb-no-46-tahun-2014","f4f6cbbb-3e47-4cdb-a5e1-5ea907083579",{"_97":1047,"_99":1048,"_36":1049},"Permen PAN & RB No. 45 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132763/permen-pan-rb-no-45-tahun-2014","ca0cfd10-6579-4cdc-9bef-b40c915f8c7d",{"_97":1051,"_99":1052,"_36":1053},"Permen PAN & RB No. 43 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pelelang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132761/permen-pan-rb-no-43-tahun-2014","2594758f-83d9-4646-9d19-7a8601c274fd",{"_97":1055,"_99":1056,"_36":1057},"Permen PAN & RB No. 42 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132760/permen-pan-rb-no-42-tahun-2014","7e958338-a6d5-4271-92e9-f00b99bb55b0",{"_97":1059,"_99":1060,"_36":1061},"Permen PAN & RB No. 41 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132759/permen-pan-rb-no-41-tahun-2014","c6641b4e-f70c-4ea3-aee7-cea2cc404b71",{"_97":1063,"_99":1064,"_36":1065},"Permen PAN & RB No. 40 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132758/permen-pan-rb-no-40-tahun-2014","5ad93d74-d367-48cf-956b-35d76a93e8cb",{"_97":1067,"_99":1068,"_36":1069},"Permen PAN & RB No. 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132722/permen-pan-rb-no-4-tahun-2014","7d228f3c-4bae-4080-b6bc-06a35cdfaa71",{"_97":1071,"_99":1072,"_36":1073},"Permen PAN & RB No. 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132757/permen-pan-rb-no-39-tahun-2014","f8d6a9fc-0c72-4dd6-ad68-320fc37979af",{"_97":1075,"_99":1076,"_36":1077},"Permen PAN & RB No. 35 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian dan Angka Kreditnya","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132753/permen-pan-rb-no-35-tahun-2014","bead6301-2863-4e48-be34-08b6d6e6a96c",{"_97":1079,"_99":1080,"_36":1081},"Permen PAN & RB No. 34 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian dan Angka Kreditnya","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132752/permen-pan-rb-no-34-tahun-2014","ee676a39-5fe7-4ad6-9f9d-7090563428d8",{"_97":1083,"_99":1084,"_36":1085},"Permen PAN & RB No. 33 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengamat Tera dan Angka Kreditnya","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132751/permen-pan-rb-no-33-tahun-2014","a0ba4e70-235e-4bbf-914b-9fe1c381a7b9",{"_97":1087,"_99":1088,"_36":1089},"Permen PAN & RB No. 32 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penera dan Angka Kreditnya","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132750/permen-pan-rb-no-32-tahun-2014","b8b9ffc2-6eb9-4ab9-82c4-f8ed014d3545",{"_97":1091,"_99":1092,"_36":1093},"Permen PAN & RB No. 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132721/permen-pan-rb-no-3-tahun-2014","44b81f3e-acc9-4452-b6bb-818a9e9c0d7f",{"_97":1095,"_99":1096,"_36":1097},"Permen PAN & RB No. 47 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dan Angka KreditnyaKetentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132810/permen-pan-rb-no-47-tahun-2013","d5e6a6ac-f8d9-4260-8c43-9db964fe12c8",{"_97":1099,"_99":1100,"_36":1101},"Permen PAN & RB No. 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka KreditnyaKetentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132809/permen-pan-rb-no-46-tahun-2013","f43917f7-00aa-4d8c-a01e-3fe39b453c7b",{"_97":1103,"_99":1104,"_36":1105},"Permen PAN & RB No. 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132808/permen-pan-rb-no-45-tahun-2013","ec6c4d30-ea8f-4e29-a9c6-6c6e6b0c0c4f",{"_97":1107,"_99":1108,"_36":1109},"Permen PAN & RB No. 36 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri dan Angka Kreditnya","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132803/permen-pan-rb-no-36-tahun-2013","64ee8edf-ff1a-4016-a53c-4147df7735f4",{"_97":1111,"_99":1112,"_36":1113},"Permen PAN & RB No. 34 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132801/permen-pan-rb-no-34-tahun-2013","36770f3d-e254-43f8-a253-b0c1377b1356",{"_97":1115,"_99":1116,"_36":1117},"Permen PAN & RB No. 30 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Perekam Medis dan Angka Kreditnya","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132797/permen-pan-rb-no-30-tahun-2013","daacb342-598b-44ff-a3e4-5700520c280e",{"_97":1119,"_99":1120,"_36":1121},"Permen PAN & RB No. 29 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132796/permen-pan-rb-no-29-tahun-2013","da55eae0-f5f7-476e-9cca-4a61f7180c5b",{"_97":1123,"_99":1124,"_36":1125},"Permen PAN & RB No. 28 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka KreditnyaKetentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132795/permen-pan-rb-no-28-tahun-2013","f9327ea0-f607-431d-8d6c-5b2abd49f866",{"_97":1127,"_99":1128,"_36":1129},"Permen PAN & RB No. 26 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Angka Kreditnya","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132793/permen-pan-rb-no-26-tahun-2013","841ad61b-fa13-44da-bdc7-6eb5ea8937a7",{"_97":1131,"_99":1132,"_36":1133},"Permen PAN & RB No. 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132790/permen-pan-rb-no-23-tahun-2013","773c4e66-f24b-4616-86bd-df4c19e1330e",{"_97":1135,"_99":1136,"_36":1137},"Permen PAN & RB No. 22 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka KreditnyaKetentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132789/permen-pan-rb-no-22-tahun-2013","0984e914-028b-40c9-a494-fb041c6cb046",{"_97":1139,"_99":1140,"_36":1141},"Permen PAN & RB No. 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132783/permen-pan-rb-no-17-tahun-2013","4902f3f4-cdc6-4570-b4d6-5d6020e60864",{"_97":1143,"_99":1144,"_36":1145},"Permen PAN & RB No. 13 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132778/permen-pan-rb-no-13-tahun-2013","54d45c39-60b0-4772-82ce-bf094a503d0a",{"_97":1147,"_99":1148,"_36":1149},"Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dan Angka KreditnyaKetentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF","https://peraturan.bpk.go.id/Details/150019/permen-pan-rb-no-1-tahun-2013","62b98411-3635-44b4-b207-93a751e73fb2",{"_97":1151,"_99":1152,"_36":1153},"Permen PAN & RB No. 6 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132820/permen-pan-rb-no-6-tahun-2012","e428c0e7-8b19-42d5-b439-56cda76db8ef",{"_97":1155,"_99":1156,"_36":1157},"Permen PAN & RB No. 52 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka KreditnyaKetentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132837/permen-pan-rb-no-52-tahun-2012","a2764bfb-91af-4057-b6e5-917bf6d4216d",{"_97":1159,"_99":1160,"_36":1161},"Permen PAN & RB No. 46 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dan Angka KreditnyaKetentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132834/permen-pan-rb-no-46-tahun-2012","81bd261c-c351-4e54-b500-62da4746f24d",{"_97":1163,"_99":1164,"_36":1165},"Permen PAN & RB No. 2 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka KreditnyaKetentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132850/permen-pan-rb-no-2-tahun-2011","e1576f23-5be7-4784-84da-f666ce83f325",{"_97":1167,"_99":1168,"_36":1169},"Permen PAN & RB No. 9 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka KreditnyaKetentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132895/permen-pan-rb-no-9-tahun-2010","31a1f1f1-8d72-4f59-b9a4-8db365fa3b81",{"_97":1171,"_99":1172,"_36":1173},"Permen PAN & RB No. 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya","https://peraturan.bpk.go.id/Details/149622/permen-pan-rb-no-21-tahun-2010","ed5b8714-f1c5-48a6-a9b9-95d83f1af503",{"_97":1175,"_99":1176,"_36":1177},"Permen PAN & RB No. 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka KreditnyaKetentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132899/permen-pan-rb-no-15-tahun-2010","f62b7f90-421b-42b8-bbdc-aee1faa5683a",{"_97":1179,"_99":1180,"_36":1181},"Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka KreditnyaKetentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132898/permen-pan-rb-no-14-tahun-2010","2fdfa464-cce8-473d-ad78-ed6d1f3fbee0",{"_97":1183,"_99":1184,"_36":1185},"Permen PAN & RB No. 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka KreditnyaKetentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132929/permen-pan-rb-no-16-tahun-2009","133091b4-506e-44c8-b49a-5424e1dfc895",{"_97":1187,"_99":1188,"_36":1189},"Permen PAN & RB No. PER/12/M.PAN/5/2008 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Fisikawan Medis dan Angka KreditnyaKetentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF","https://peraturan.bpk.go.id/Details/133003/permen-pan-rb-no-per12mpan52008-tahun-2008","968b4161-d9af-4f9c-b52c-f82fb788116e",{"_97":1191,"_99":1192,"_36":1193},"Permen PAN & RB No. PER/11/M.PAN/5/2008 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Psikolog Klinis dan Angka KreditnyaKetentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF","https://peraturan.bpk.go.id/Details/133001/permen-pan-rb-no-per11mpan52008-tahun-2008","6594db27-a2e1-4db7-8a08-b1c545cb696d",{"_97":1195,"_99":1196,"_36":1197},"Permen PAN & RB No. PER/08/M.PAN/4/2008 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka KreditnyaKetentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132999/permen-pan-rb-no-per08mpan42008-tahun-2008","647f9697-b18f-4416-bf8a-b175a23fb05c",{"_97":1199,"_99":1200,"_36":1201},"Permen PAN & RB No. PER/06/M.PAN/4/2008 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dan Angka KreditnyaKetentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132996/permen-pan-rb-no-per06mpan42008-tahun-2008","16999ed3-3fce-4534-99ea-6452a40c111c",{"_97":1203,"_99":1204,"_36":1205},"Permen PAN & RB No. PER/07/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Jabatan Fungsional Kataloger dan Angka KreditnyaKetentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF","https://peraturan.bpk.go.id/Details/133022/permen-pan-rb-no-per07mpan52007-tahun-2007","6a7bf6ee-3bea-4c7e-8e47-b6c3d964e94a",{"_97":1207,"_99":1208,"_36":1209},"Permen PAN & RB No. PER/06/M.PAN/4/2007 Tahun 2007 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Gigi dan Angka KreditnyaKetentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF","https://peraturan.bpk.go.id/Details/133021/permen-pan-rb-no-per06mpan42007-tahun-2007","935e9a3e-b158-47d2-ada5-7c146ea5a3c3",{"_97":1211,"_99":1212,"_36":1213},"Permen PAN & RB No. PER/05/M.PAN/4/2007 Tahun 2007 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Transfusi Darah dan Angka KreditnyaKetentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF","https://peraturan.bpk.go.id/Details/133020/permen-pan-rb-no-per05mpan42007-tahun-2007","3138d465-2085-4852-87d5-8ed3ac04ea05",{"_97":1211,"_99":1212,"_36":1213},{"_97":1216,"_99":1217,"_36":1218},"Permen PAN & RB No. PER/27/M.PAN/5/2006 Tahun 2006 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio dan Angka KreditnyaKetentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF","https://peraturan.bpk.go.id/Details/133047/permen-pan-rb-no-per27mpan52006-tahun-2006","fc0b6f99-cda0-484c-bf66-ecca84720c71",{"_97":1220,"_99":1221,"_36":1222},"Permen PAN & RB No. PER/12/M.PAN/3/2006 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004 tentang Jabatan Fungsional Fisioterapis dan Angka KreditnyaKetentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF","https://peraturan.bpk.go.id/Details/133035/permen-pan-rb-no-per12mpan32006-tahun-2006","3ef8e689-e6c5-4db3-9274-9af18b136039",{"_97":1224,"_99":1225,"_36":1226},"Permen PAN & RB No. PER/08/M.PAN/3/2006 Tahun 2006 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dan Angka KreditnyaKetentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF","https://peraturan.bpk.go.id/Details/133029/permen-pan-rb-no-per08mpan32006-tahun-2006","212a7115-63d0-450c-965b-917ea4d42c60",{"_97":1228,"_99":1229,"_36":1230},"Permen PAN & RB No. PER/48/M.PAN/4/2005 Tahun 2005 tentang Jabatan Fungsional Terapis Wicara dan Angka KreditnyaKetentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF","https://peraturan.bpk.go.id/Details/133066/permen-pan-rb-no-per48mpan42005-tahun-2005","2ccdd002-22b7-48bf-b5f7-79536b0e7f68",{"_97":1232,"_99":1233,"_36":1234},"Permen PAN & RB No. PER/47/M.PAN/4/2005 Tahun 2005 tentang Jabatan Fungsional Refraksionis Optisien dan Angka KreditnyaKetentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF","https://peraturan.bpk.go.id/Details/133064/permen-pan-rb-no-per47mpan42005-tahun-2005","419ba9ec-50b5-4091-9aa1-276291b88052",{"_97":1236,"_99":1237,"_36":1238},"Permen PAN & RB No. PER/123/M.PAN/12/2005 Tahun 2005 tentang Jabatan Fungsional Okupasi Terapis dan Angka KreditnyaKetentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF","https://peraturan.bpk.go.id/Details/133073/permen-pan-rb-no-per123mpan122005-tahun-2005","d338390d-6bcd-4c4b-b1a5-d7b3015cf70d",{"_97":1240,"_99":1241,"_36":1242},"Permen PAN & RB No. PER/122/M.PAN/12/2005 Tahun 2005 tentang Jabatan Fungsional Ortotis Prostetis dan Angka KreditnyaKetentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF","https://peraturan.bpk.go.id/Details/133072/permen-pan-rb-no-per122mpan122005-tahun-2005","c44798a3-bb4d-4443-8d1d-44c7aca87aa2",{"_97":1244,"_99":1245},"Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/MENPAN/2/1989 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Jaksa sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/1990Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF","",{"_97":1247,"_99":1245},"Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 42/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan dan Angka KreditnyaKetentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF",{"_97":1249,"_99":1245},"Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi dan Angka KreditnyaKetentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF",{"_97":1251,"_99":1245},"Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Angka KreditnyaKetentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF",{"_97":1253,"_99":1245},"Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 129/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/04/M.PAN/1/2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 129/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan dan Angka KreditnyaKetentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF",{"_97":1255,"_99":1245},"Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 136/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengamat Gunung Api dan Angka KreditnyaKetentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF",{"_97":1257,"_99":1245},"Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka KreditnyaKetentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF",{"_97":1259,"_99":1245},"Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 141/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka KreditnyaKetentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF",{"_97":1261,"_99":1245},"Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka KreditnyaKetentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF",{"_97":1263,"_99":1245},"Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/18/M.PAN/2/2004 tentang Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika dan Angka KreditnyaKetentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF",{"_97":1265,"_99":1245},"Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/192/M.PAN/11/2004 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Penerbangan dan Angka KreditnyaKetentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF",{"_97":1267,"_99":1245},"Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/195/M.PAN/12/2004 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran dan Angka KreditnyaKetentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF",{"_97":1269,"_99":1245},"Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka KreditnyaKetentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF",{"_97":1271,"_99":1245},"Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17/M.PAN/9/2008 tentang Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis dan Angka KreditnyaKetentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF",{"_97":1273,"_99":1274,"_36":1275},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara dan Angka Kreditnya","https://peraturan.go.id/id/permenpanrb-no-7-tahun-2016","70d57b51-ac58-4ffd-b4f8-edbc72c1f242",{"_97":1277,"_99":1278,"_36":1279},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143770/permen-pan-rb-no-13-tahun-2019","da3930f6-5c2a-42cf-9070-2e6b2af831a2","revoked_by",[],"partially_revokes",[1284,1286,1288,1290,1292,1294,1296,1298,1300,1302,1304,1306,1308,1310,1312,1314,1316,1318,1320,1322,1324,1326,1328,1330,1332,1334,1336,1338,1340,1342,1344,1346,1348,1350,1352,1354,1356,1358,1360,1362,1364,1366,1368,1370,1372,1374,1376,1378,1380,1382,1384,1386,1388,1390,1392,1394,1396,1398,1400,1402,1404,1406,1408,1410,1412,1414,1416,1418,1420,1422,1424,1426,1428,1430,1432,1434,1436,1438,1440,1442,1444,1446,1448,1450,1452,1454,1456,1458,1460,1462,1464,1466,1468,1470,1472,1474,1476,1478,1480,1482,1484,1486,1488,1490,1492,1494,1496,1498,1500,1502,1504,1506,1508,1510,1512,1514,1516,1518,1520,1522,1524,1526,1528,1530,1532,1534,1536,1538,1540,1542,1544,1546,1548,1550,1552,1554,1556,1558,1560,1562,1564,1566,1568,1570,1572,1574,1576,1578,1580,1582,1584,1586,1588,1590,1592,1594,1596,1598,1600,1602,1604,1606,1608,1610,1612,1614,1616,1618,1620,1622,1624,1626,1628,1630,1632,1634,1636,1638,1640,1642,1644,1646,1648,1650,1652,1654,1656,1658,1660,1662,1664,1666,1668,1670,1672,1674,1676,1678,1680,1682,1684,1686,1688,1690,1692,1694,1696,1698,1700,1702,1704,1706,1708,1710,1712,1714,1716,1718,1720,1722,1724,1726,1728,1730,1732,1734,1736,1738,1740,1742,1744,1746,1748,1750,1752,1754,1756,1758,1760,1762,1764,1766,1768,1770,1772,1774,1776,1778,1780,1782,1784,1786,1788,1790,1792,1794,1796,1798,1800,1802,1804,1806,1808,1810,1812,1814,1816,1818,1820,1822,1824,1826,1828,1830,1832,1834,1836,1838,1840,1842,1844,1846,1848,1850,1852,1854],{"_97":1285,"_99":880,"_36":881},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018",{"_97":1287,"_99":740,"_36":741},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2019",{"_97":1289,"_99":256,"_36":257},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 86 Tahun 2021",{"_97":1291,"_99":584,"_36":585},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2020",{"_97":1293,"_99":364,"_36":365},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2021",{"_97":1295,"_99":120,"_36":121},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2022",{"_97":1297,"_99":1096,"_36":1097},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2013",{"_97":1299,"_99":628,"_36":629},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2020",{"_97":1301,"_99":448,"_36":449},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 87 Tahun 2020",{"_97":1303,"_99":780,"_36":781},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2019",{"_97":1305,"_99":820,"_36":821},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018",{"_97":1307,"_99":656,"_36":657},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2020",{"_97":1309,"_99":488,"_36":489},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2020",{"_97":1311,"_99":676,"_36":677},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2020",{"_97":1313,"_99":388,"_36":389},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2021",{"_97":1315,"_99":116,"_36":117},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2022",{"_97":1317,"_99":156,"_36":157},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2022",{"_97":1319,"_99":648,"_36":649},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2020",{"_97":1321,"_99":720,"_36":721},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2019",{"_97":1323,"_99":440,"_36":441},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2020",{"_97":1325,"_99":736,"_36":737},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2019",{"_97":1327,"_99":984,"_36":985},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2017",{"_97":1329,"_99":356,"_36":357},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2021",{"_97":1331,"_99":1229,"_36":1230},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/48/M.PAN/4/2005 Tahun 2005",{"_97":1333,"_99":368,"_36":369},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2021",{"_97":1335,"_99":980,"_36":981},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2017",{"_97":1337,"_99":176,"_36":177},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2022",{"_97":1339,"_99":224,"_36":225},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2022",{"_97":1341,"_99":480,"_36":481},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 79 Tahun 2020",{"_97":1343,"_99":228,"_36":229},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2022",{"_97":1345,"_99":432,"_36":433},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2021",{"_97":1347,"_99":544,"_36":545},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2020",{"_97":1349,"_99":644,"_36":645},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2020",{"_97":1351,"_99":540,"_36":541},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020",{"_97":1353,"_99":484,"_36":485},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 78 Tahun 2020",{"_97":1355,"_99":852,"_36":853},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2018",{"_97":1357,"_99":328,"_36":329},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2021",{"_97":1359,"_99":468,"_36":469},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun 2020",{"_97":1361,"_99":680,"_36":681},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2020",{"_97":1363,"_99":1040,"_36":1041},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014",{"_97":1365,"_99":1156,"_36":1157},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2012",{"_97":1367,"_99":596,"_36":597},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2020",{"_97":1369,"_99":1104,"_36":1105},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2013",{"_97":1371,"_99":1192,"_36":1193},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/11/M.PAN/5/2008 Tahun 2008",{"_97":1373,"_99":380,"_36":381},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2021",{"_97":1375,"_99":760,"_36":761},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2019",{"_97":1377,"_99":772,"_36":773},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2019",{"_97":1379,"_99":632,"_36":633},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020",{"_97":1381,"_99":268,"_36":269},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2021",{"_97":1383,"_99":340,"_36":341},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2021",{"_97":1385,"_99":1208,"_36":1209},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/06/M.PAN/4/2007 Tahun 2007",{"_97":1387,"_99":404,"_36":405},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021",{"_97":1389,"_99":972,"_36":973},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2017",{"_97":1391,"_99":144,"_36":145},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2022",{"_97":1393,"_99":884,"_36":885},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018",{"_97":1395,"_99":552,"_36":553},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2020",{"_97":1397,"_99":944,"_36":945},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017",{"_97":1399,"_99":1092,"_36":1093},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014",{"_97":1401,"_99":1032,"_36":1033},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2014",{"_97":1403,"_99":728,"_36":729},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2019",{"_97":1405,"_99":1020,"_36":1021},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016",{"_97":1407,"_99":296,"_36":297},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 69 Tahun 2021",{"_97":1409,"_99":640,"_36":641},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2020",{"_97":1411,"_99":1056,"_36":1057},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2014",{"_97":1413,"_99":724,"_36":725},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2019",{"_97":1415,"_99":504,"_36":505},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 73 Tahun 2020",{"_97":1417,"_99":836,"_36":837},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018",{"_97":1419,"_99":1128,"_36":1129},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2013",{"_97":1421,"_99":1024,"_36":1025},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2016",{"_97":1423,"_99":1225,"_36":1226},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/08/M.PAN/3/2006 Tahun 2006",{"_97":1425,"_99":808,"_36":809},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018",{"_97":1427,"_99":136,"_36":137},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2022",{"_97":1429,"_99":128,"_36":129},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2022",{"_97":1431,"_99":1112,"_36":1113},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2013",{"_97":1433,"_99":528,"_36":529},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2020",{"_97":1435,"_99":604,"_36":605},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020",{"_97":1437,"_99":616,"_36":617},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2020",{"_97":1439,"_99":1168,"_36":1169},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2010",{"_97":1441,"_99":232,"_36":233},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2022",{"_97":1443,"_99":920,"_36":921},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2018",{"_97":1445,"_99":452,"_36":453},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 85 Tahun 2020",{"_97":1447,"_99":964,"_36":965},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017",{"_97":1449,"_99":788,"_36":789},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018",{"_97":1451,"_99":324,"_36":325},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2021",{"_97":1453,"_99":148,"_36":149},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 43 Tahun 2022",{"_97":1455,"_99":1012,"_36":1013},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016",{"_97":1457,"_99":1000,"_36":1001},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017",{"_97":1459,"_99":892,"_36":893},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018",{"_97":1461,"_99":548,"_36":549},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 56 Tahun 2020",{"_97":1463,"_99":1068,"_36":1069},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014",{"_97":1465,"_99":768,"_36":769},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2019",{"_97":1467,"_99":580,"_36":581},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 43 Tahun 2020",{"_97":1469,"_99":316,"_36":317},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2021",{"_97":1471,"_99":704,"_36":705},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019",{"_97":1473,"_99":688,"_36":689},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2020",{"_97":1475,"_99":1008,"_36":1009},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016",{"_97":1477,"_99":576,"_36":577},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2020",{"_97":1479,"_99":828,"_36":829},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018",{"_97":1481,"_99":208,"_36":209},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022",{"_97":1483,"_99":252,"_36":253},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 87 Tahun 2021",{"_97":1485,"_99":288,"_36":289},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 71 Tahun 2021",{"_97":1487,"_99":564,"_36":565},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020",{"_97":1489,"_99":940,"_36":941},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017",{"_97":1491,"_99":320,"_36":321},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2021",{"_97":1493,"_99":100,"_36":101},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 56 Tahun 2022",{"_97":1495,"_99":1036,"_36":1037},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2014",{"_97":1497,"_99":204,"_36":205},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2022",{"_97":1499,"_99":196,"_36":197},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2022",{"_97":1501,"_99":384,"_36":385},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2021",{"_97":1503,"_99":124,"_36":125},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2022",{"_97":1505,"_99":668,"_36":669},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2020",{"_97":1507,"_99":592,"_36":593},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2020",{"_97":1509,"_99":492,"_36":493},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 76 Tahun 2020",{"_97":1511,"_99":396,"_36":397},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2021",{"_97":1513,"_99":212,"_36":213},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022",{"_97":1515,"_99":280,"_36":281},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2021",{"_97":1517,"_99":932,"_36":933},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018",{"_97":1519,"_99":900,"_36":901},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018",{"_97":1521,"_99":860,"_36":861},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018",{"_97":1523,"_99":1233,"_36":1234},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/47/M.PAN/4/2005 Tahun 2005",{"_97":1525,"_99":184,"_36":185},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2022",{"_97":1527,"_99":752,"_36":753},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2019",{"_97":1529,"_99":792,"_36":793},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018",{"_97":1531,"_99":684,"_36":685},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2020",{"_97":1533,"_99":864,"_36":865},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2018",{"_97":1535,"_99":716,"_36":717},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2019",{"_97":1537,"_99":200,"_36":201},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2022",{"_97":1539,"_99":812,"_36":813},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018",{"_97":1541,"_99":1048,"_36":1049},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2014",{"_97":1543,"_99":1124,"_36":1125},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2013",{"_97":1545,"_99":1100,"_36":1101},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013",{"_97":1547,"_99":260,"_36":261},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 85 Tahun 2021",{"_97":1549,"_99":192,"_36":193},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2022",{"_97":1551,"_99":1164,"_36":1165},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2011",{"_97":1553,"_99":1212,"_36":1213},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2007 Tahun 2007",{"_97":1555,"_99":588,"_36":589},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020",{"_97":1557,"_99":464,"_36":465},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 82 Tahun 2020",{"_97":1559,"_99":872,"_36":873},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018",{"_97":1561,"_99":132,"_36":133},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022",{"_97":1563,"_99":896,"_36":897},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018",{"_97":1565,"_99":352,"_36":353},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2021",{"_97":1567,"_99":472,"_36":473},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2020",{"_97":1569,"_99":868,"_36":869},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018",{"_97":1571,"_99":168,"_36":169},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2022",{"_97":1573,"_99":428,"_36":429},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2021",{"_97":1575,"_99":360,"_36":361},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2021",{"_97":1577,"_99":912,"_36":913},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018",{"_97":1579,"_99":276,"_36":277},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun 2021",{"_97":1581,"_99":1140,"_36":1141},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013",{"_97":1583,"_99":636,"_36":637},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2020",{"_97":1585,"_99":840,"_36":841},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2018",{"_97":1587,"_99":1172,"_36":1173},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010",{"_97":1589,"_99":236,"_36":237},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2022",{"_97":1591,"_99":1204,"_36":1205},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/07/M.PAN/5/2007 Tahun 2007",{"_97":1593,"_99":476,"_36":477},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2020",{"_97":1595,"_99":312,"_36":313},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 Tahun 2021",{"_97":1597,"_99":824,"_36":825},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2018",{"_97":1599,"_99":1108,"_36":1109},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2013",{"_97":1601,"_99":244,"_36":245},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022",{"_97":1603,"_99":536,"_36":537},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2020",{"_97":1605,"_99":456,"_36":457},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 84 Tahun 2020",{"_97":1607,"_99":112,"_36":113},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2022",{"_97":1609,"_99":1148,"_36":1149},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2013",{"_97":1611,"_99":1200,"_36":1201},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/06/M.PAN/4/2008 Tahun 2008",{"_97":1613,"_99":700,"_36":701},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2020",{"_97":1615,"_99":508,"_36":509},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2020",{"_97":1617,"_99":936,"_36":937},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017",{"_97":1619,"_99":556,"_36":557},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2020",{"_97":1621,"_99":308,"_36":309},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 66 Tahun 2021",{"_97":1623,"_99":336,"_36":337},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2021",{"_97":1625,"_99":608,"_36":609},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2020",{"_97":1627,"_99":332,"_36":333},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 56 Tahun 2021",{"_97":1629,"_99":140,"_36":141},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2022",{"_97":1631,"_99":692,"_36":693},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2020",{"_97":1633,"_99":992,"_36":993},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017",{"_97":1635,"_99":776,"_36":777},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2019",{"_97":1637,"_99":1028,"_36":1029},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016",{"_97":1639,"_99":188,"_36":189},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2022",{"_97":1641,"_99":816,"_36":817},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2018",{"_97":1643,"_99":216,"_36":217},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2022",{"_97":1645,"_99":696,"_36":697},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2020",{"_97":1647,"_99":108,"_36":109},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2022",{"_97":1649,"_99":1184,"_36":1185},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009",{"_97":1651,"_99":832,"_36":833},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018",{"_97":1653,"_99":1088,"_36":1089},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2014",{"_97":1655,"_99":248,"_36":249},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021",{"_97":1657,"_99":764,"_36":765},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2019",{"_97":1659,"_99":988,"_36":989},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017",{"_97":1661,"_99":924,"_36":925},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2018",{"_97":1663,"_99":1052,"_36":1053},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 43 Tahun 2014",{"_97":1665,"_99":1180,"_36":1181},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010",{"_97":1667,"_99":348,"_36":349},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2021",{"_97":1669,"_99":400,"_36":401},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2021",{"_97":1671,"_99":624,"_36":625},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2020",{"_97":1673,"_99":460,"_36":461},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2020",{"_97":1675,"_99":500,"_36":501},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 74 Tahun 2020",{"_97":1677,"_99":532,"_36":533},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2020",{"_97":1679,"_99":888,"_36":889},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018",{"_97":1681,"_99":240,"_36":241},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2022",{"_97":1683,"_99":996,"_36":997},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017",{"_97":1685,"_99":660,"_36":661},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020",{"_97":1687,"_99":164,"_36":165},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2022",{"_97":1689,"_99":1072,"_36":1073},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2014",{"_97":1691,"_99":424,"_36":425},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2021",{"_97":1693,"_99":372,"_36":373},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2021",{"_97":1695,"_99":344,"_36":345},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2021",{"_97":1697,"_99":160,"_36":161},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2022",{"_97":1699,"_99":444,"_36":445},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2020",{"_97":1701,"_99":220,"_36":221},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2022",{"_97":1703,"_99":1060,"_36":1061},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2014",{"_97":1705,"_99":1132,"_36":1133},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2013",{"_97":1707,"_99":1176,"_36":1177},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010",{"_97":1709,"_99":804,"_36":805},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2018",{"_97":1711,"_99":284,"_36":285},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 79 Tahun 2021",{"_97":1713,"_99":948,"_36":949},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2017",{"_97":1715,"_99":1044,"_36":1045},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2014",{"_97":1717,"_99":952,"_36":953},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017",{"_97":1719,"_99":1152,"_36":1153},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2012",{"_97":1721,"_99":1136,"_36":1137},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2013",{"_97":1723,"_99":876,"_36":877},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018",{"_97":1725,"_99":904,"_36":905},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2018",{"_97":1727,"_99":856,"_36":857},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018",{"_97":1729,"_99":568,"_36":569},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2020",{"_97":1731,"_99":412,"_36":413},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2021",{"_97":1733,"_99":1160,"_36":1161},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2012",{"_97":1735,"_99":180,"_36":181},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2022",{"_97":1737,"_99":664,"_36":665},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020",{"_97":1739,"_99":1120,"_36":1121},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2013",{"_97":1741,"_99":272,"_36":273},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 82 Tahun 2021",{"_97":1743,"_99":520,"_36":521},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020",{"_97":1745,"_99":600,"_36":601},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2020",{"_97":1747,"_99":172,"_36":173},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2022",{"_97":1749,"_99":152,"_36":153},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2022",{"_97":1751,"_99":104,"_36":105},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2022",{"_97":1753,"_99":612,"_36":613},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020",{"_97":1755,"_99":652,"_36":653},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2020",{"_97":1757,"_99":436,"_36":437},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2020",{"_97":1759,"_99":732,"_36":733},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2019",{"_97":1761,"_99":796,"_36":797},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2018",{"_97":1763,"_99":1004,"_36":1005},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017",{"_97":1765,"_99":848,"_36":849},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2018",{"_97":1767,"_99":928,"_36":929},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018",{"_97":1769,"_99":784,"_36":785},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018",{"_97":1771,"_99":1116,"_36":1117},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2013",{"_97":1773,"_99":1241,"_36":1242},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/122/M.PAN/12/2005 Tahun 2005",{"_97":1775,"_99":1221,"_36":1222},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/12/M.PAN/3/2006 Tahun 2006",{"_97":1777,"_99":756,"_36":757},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2019",{"_97":1779,"_99":1016,"_36":1017},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016",{"_97":1781,"_99":1217,"_36":1218},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/27/M.PAN/5/2006 Tahun 2006",{"_97":1783,"_99":1144,"_36":1145},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2013",{"_97":1785,"_99":304,"_36":305},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2021",{"_97":1787,"_99":672,"_36":673},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2020",{"_97":1789,"_99":516,"_36":517},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 68 Tahun 2020",{"_97":1791,"_99":300,"_36":301},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 68 Tahun 2021",{"_97":1793,"_99":708,"_36":709},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019",{"_97":1795,"_99":408,"_36":409},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2021",{"_97":1797,"_99":712,"_36":713},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2019",{"_97":1799,"_99":744,"_36":745},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019",{"_97":1801,"_99":496,"_36":497},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 75 Tahun 2020",{"_97":1803,"_99":908,"_36":909},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2018",{"_97":1805,"_99":292,"_36":293},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 70 Tahun 2021",{"_97":1807,"_99":620,"_36":621},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2020",{"_97":1809,"_99":968,"_36":969},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017",{"_97":1811,"_99":1196,"_36":1197},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/08/M.PAN/4/2008 Tahun 2008",{"_97":1813,"_99":524,"_36":525},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2020",{"_97":1815,"_99":916,"_36":917},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018",{"_97":1817,"_99":956,"_36":957},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017",{"_97":1819,"_99":1080,"_36":1081},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2014",{"_97":1821,"_99":1188,"_36":1189},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/12/M.PAN/5/2008 Tahun 2008",{"_97":1823,"_99":264,"_36":265},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 84 Tahun 2021",{"_97":1825,"_99":960,"_36":961},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017",{"_97":1827,"_99":512,"_36":513},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 69 Tahun 2020",{"_97":1829,"_99":1237,"_36":1238},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/123/M.PAN/12/2005 Tahun 2005",{"_97":1831,"_99":748,"_36":749},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2019",{"_97":1833,"_99":560,"_36":561},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020",{"_97":1835,"_99":376,"_36":377},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2021",{"_97":1837,"_99":420,"_36":421},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021",{"_97":1839,"_99":392,"_36":393},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2021",{"_97":1841,"_99":572,"_36":573},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2020",{"_97":1843,"_99":844,"_36":845},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018",{"_97":1845,"_99":1076,"_36":1077},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2014",{"_97":1847,"_99":1084,"_36":1085},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2014",{"_97":1849,"_99":416,"_36":417},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2021",{"_97":1851,"_99":1064,"_36":1065},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2014",{"_97":1853,"_99":976,"_36":977},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017",{"_97":1855,"_99":800,"_36":801},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018","partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF STATE APPARATUS UTILIZATION AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF STATE APPARATUS UTILIZATION AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 1 OF 2023

ABOUT

FUNCTIONAL POSITION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF STATE APPARATUS UTILIZATION AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=ccc0f9da-d0df-4855-aa90-ed22ed5ba1b2","actionData","errors"]