[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","da3930f6-5c2a-42cf-9070-2e6b2af831a2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil","short_title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019","number","13","year","2019","published_date","2019-07-29","effective_date","2019-07-30","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","53ceb3db-a73c-4b08-bbbf-497152f2f387","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","short_name","Permen PANRB","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGUSULAN, PENETAPAN, DAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
2019
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 13, BN.2019/NO.834, jdih.menpan.go.id : 48 hlm.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TENTANG Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (3), Pasal 86 ayat (2), Pasal 97, Pasal 99 ayat (7), dan Pasal 101 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; \n 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); \r\n2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6340); 4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235); 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89); \n Ketentuan Umum; Kedudukan, Tanggung Jawab dan Tugas JF; Kategori, Jenjang, Kriteria dan Klasifikasi JF; Pengusulan dan Penetapan JF; Pengangkatan dalam JF; Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji; Penilaian Kinerja JF; Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Jabatan; Kebutuhan PNS dalam JF; Pemberhentian dari Jabatan; Kompetensi JF; Jabatan Rangkap; Instansi Pembina dan Tugas Instansi Pembina; Organisasi Profesi; Ketentuan Lain-lain; dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2019. \n 93 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk mengatur pengusulan, penetapan, dan pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN). Peraturan ini menetapkan bahwa Jabatan Fungsional (JF) adalah jabatan karier bagi PNS yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. JF dibagi menjadi dua kategori, yaitu JF keahlian dan JF keterampilan, dengan jenjang yang berbeda-beda. Penetapan JF dilakukan berdasarkan usulan dari pimpinan instansi pemerintah kepada Menteri, dan dapat dilakukan tanpa usulan jika diperlukan. Pengangkatan dalam JF dapat dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian/inpassing, dan promosi. Setiap PNS yang diangkat menjadi Pejabat Fungsional wajib dilantik dan diambil sumpah/janji. Penilaian kinerja JF dilakukan untuk menjamin objektivitas pembinaan berdasarkan sistem prestasi dan sistem karier.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan pembebasan sementara karena tidak memenuhi angka kredit dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 2. Pejabat Fungsional yang dibebaskan sementara karena tidak memenuhi angka kredit dan belum ditetapkan keputusan pemberhentian dari JF, diangkat kembali dalam JFnya sesuai dengan jenjang jabatannya. 3. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, keputusan pembebasan sementara bagi Pejabat Fungsional yang disebabkan karena dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat, dapat diangkat kembali dalam JFnya apabila yang bersangkutan telah selesai menjalankan hukuman disiplin.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/240815/permen-pan-rb-no-1-tahun-2023","ccc0f9da-d0df-4855-aa90-ed22ed5ba1b2","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF
STATE APPARATUS UTILIZATION
AND BUREAUCRATIC REFORM
REPUBLIC OF INDONESIA

COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF STATE APPARATUS UTILIZATION AND
BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 13 OF 2019
CONCERNING
PROPOSAL, ESTABLISHMENT, AND DEVELOPMENT
OF CIVIL SERVANT FUNCTIONAL POSITIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF STATE APPARATUS UTILIZATION
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 73 paragraph (3), Article
86 paragraph (2), Article 97, Article 99 paragraph (7), and Article 101 paragraph (7)
of Government Regulation Number 11 of 2017 concerning
Civil Servant Management, it is necessary to stipulate a Regulation of the
Minister of State Apparatus Utilization and Reform
Bureaucracy regarding the Proposal, Establishment, and Development
of Civil Servant Functional Positions;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=da3930f6-5c2a-42cf-9070-2e6b2af831a2","actionData","errors"]