[{"_1":2,"_133":-5,"_134":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ca5e92c8-95bb-4021-a751-d9456a33f676","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_129":130,"_131":132},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_108":109,"_110":111,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":-5,"_127":128},"title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Bidan","short_title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2019","number","36","year","2019","published_date","2019-12-29","effective_date","2019-12-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","53ceb3db-a73c-4b08-bbbf-497152f2f387","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","short_name","Permen PANRB","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jabatan Fungsional Bidan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2019
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 36, BN.2019/NO.1764, jdih.menpan.go.id : 78 hlm.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TENTANG Jabatan Fungsional Bidan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya. Peraturan ini mengubah: (-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk mengembangkan karier dan meningkatkan profesionalisme pegawai negeri sipil (PNS) dalam bidang kebidanan. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan hukum. Jabatan Fungsional Bidan diatur sebagai jabatan karier PNS yang melibatkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam pelayanan asuhan kebidanan. Peraturan ini menetapkan kategori dan jenjang jabatan fungsional bidan, serta persyaratan untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan. Selain itu, peraturan ini mengatur tentang penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, dan pemberhentian dari jabatan. Peraturan ini juga menekankan pentingnya pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi bidan untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja.","transitional_provisions","1. Pada saat peraturan ini mulai berlaku, keputusan pembebasan sementara bagi Bidan karena tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi dinyatakan tidak berlaku dan PNS yang bersangkutan diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Bidan. 2. Pengangkatan kembali PNS ditetapkan dengan ketentuan sepanjang belum ditetapkan keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Bidan, belum melebihi batas paling tinggi masa pembebasan sementara, dan memiliki kinerja paling kurang bernilai baik selama masa pembebasan sementara.","sanctions","(-)","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Permen PAN & RB No. 01/PER/M.PAN/1/2008 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143795/permen-pan-rb-no-01permpan12008-tahun-2008","347e8e85-323f-47bf-978b-05d9d2c3ab7f","revoked_by",[104],{"_97":105,"_99":106,"_36":107},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023","https://peraturan.bpk.go.id/Details/240815/permen-pan-rb-no-1-tahun-2023","ccc0f9da-d0df-4855-aa90-ed22ed5ba1b2","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[112],{"_97":113,"_99":106,"_36":107},"Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional","amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF
STATE APPARATUS UTILIZATION
AND BUREAUCRATIC REFORM
REPUBLIC OF INDONESIA

COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF STATE APPARATUS UTILIZATION
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 36 OF 2019
CONCERNING
MIDWIFE FUNCTIONAL POSITION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY,

MINISTER OF STATE APPARATUS UTILIZATION
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that for the career development and improvement of the professionalism of civil servants who have the scope, duties, responsibilities, and authorities in the field of midwifery, as well as to improve organizational performance, it is necessary to establish a Midwife Functional Position;
that Regulation of the Minister of State for Administrative Reform Number 01/PER/M.PAN/1/2008 concerning Midwife Functional Position and Credit Score is no longer in accordance with legal developments, so it needs to be replaced;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ca5e92c8-95bb-4021-a751-d9456a33f676","actionData","errors"]