[{"_1":2,"_140":-5,"_141":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","da6432ab-3122-495f-8b10-50277b4dc9df","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_136":137,"_138":139},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_101":102,"_111":112,"_113":114,"_117":118,"_119":120,"_125":126,"_127":128,"_129":130,"_131":132,"_133":-5,"_134":135},"title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan","short_title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2020","number","27","year","2020","published_date","2020-05-08","effective_date","2020-05-11","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","53ceb3db-a73c-4b08-bbbf-497152f2f387","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","short_name","Permen PANRB","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN
2020
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 27, BN.2020/NO.469, jdih.menpan.go.id : 79 hlm.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TENTANG Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan \r\nprofesionalisme pegawai negeri sipil yang mempunyai \r\nruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di \r\nbidang surveyor pemetaan, serta untuk meningkatkan \r\nkinerja organisasi, perlu menyesuaikan pengaturan \r\nmengenai jabatan fungsional surveyor pemetaan dan \r\nangka kreditnya;\r\nb. bahwa Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur \r\nNegara Nomor 134/KEP/M.PAN/12/2002 tentang \r\nJabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan Angka \r\nKreditnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan \r\nhukum sehingga perlu diganti;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan \r\nPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional \r\nSurveyor Pemetaan;\r\n \n 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang \r\nKementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 4916);\r\n3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur \r\nSipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 5494);\r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang \r\nManajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah \r\nNomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan \r\nPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen \r\nPegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 6477);\r\n5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang \r\nRumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil \r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden \r\nNomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan \r\nPresiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan \r\nFungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);\r\n6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang \r\nKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2015 Nomor 89);\r\n7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang \r\nPengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan \r\nFungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2019 Nomor 834);\r\n \n Ketentuan Umum; Kedudukan, tanggung jawab, dan klasifikasi rumpun/jabatan; kategori dan jenjang jabatan fungsional; Tugas jabatan, unsur dan sub unsur kegiatan, uraian kegiatan, uraian tugas jabatan dan hasil kerja; Pengangkatan dalam jabatan; Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji; Penilaian kinerja; Penilaian dan penetapan angka kredit; Kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan; Kebutuhan PNS dalam jabatan fungsional Surveyor Pemetaan; Kompetensi; Pemberhentian dari jabatan; Tugas instansi pembina; Pemindahan ke dalam jabatan lain dan larangan rangkap jabatan; Organisasi profesi; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2020. \n Mencabut Keputusan \r\nMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor \r\n134/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional \r\nSurveyor Pemetaan dan Angka Kreditnya \n 97 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 134/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan Angka Kreditnya.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan. Latar belakang dari peraturan ini adalah untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang surveyor pemetaan, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menyesuaikan pengaturan mengenai jabatan fungsional surveyor pemetaan dan angka kreditnya agar sesuai dengan perkembangan hukum.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Kedudukan dan tanggung jawab Surveyor Pemetaan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang penyelenggaraan informasi geospasial, pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial pada instansi pemerintah.\n2. Klasifikasi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan ke dalam klasifikasi/rumpun arsitek, insinyur, dan yang berkaitan.\n3. Kategori dan jenjang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan, yang terdiri dari Kategori Keterampilan (Terampil, Mahir, Penyelia) dan Kategori Keahlian (Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama).\n4. Tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan yaitu melaksanakan kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial, pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial.\n5. Unsur dan sub-unsur kegiatan yang dapat dinilai Angka Kreditnya, meliputi penyelenggaraan informasi geospasial, pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial.\n6. Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sesuai dengan jenjang jabatannya.\n7. Hasil kerja tugas jabatan bagi Surveyor Pemetaan sesuai dengan jenjang jabatannya.\n8. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dapat dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan promosi.\n9. Penilaian kinerja Surveyor Pemetaan berdasarkan SKP dan perilaku kinerja.","transitional_provisions","1. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan jenjang pemula berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ΚΕΡ/134/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan Angka Kreditnya yang belum memperoleh ijazah diploma tiga, melaksanakan tugas jabatan Surveyor Pemetaan Terampil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.\n2. Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/134/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan Angka Kreditnya serta menduduki jabatan Surveyor Pemetaan jenjang pemula, terampil, mahir, dan penyelia yang tidak memiliki ijazah diploma tiga dapat diberikan kenaikan pangkat dalam jenjang jabatan fungsional Surveyor Pemetaan yang sama.\n3. Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan jenjang pemula, terampil, mahir, dan penyelia wajib memperoleh ijazah diploma tiga paling lama 4 (empat) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.","sanctions","(-)","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100},"text","Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 134/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan Angka Kreditnya","link","","revoked_by",[103,107],{"_97":104,"_99":105,"_36":106},"Permen PANRB No. 22 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/280009/permen-panrb-no-22-tahun-2023","426e0112-bb18-4c84-a743-c5072483af58",{"_97":108,"_99":109,"_36":110},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023","https://peraturan.bpk.go.id/Details/240815/permen-pan-rb-no-1-tahun-2023","ccc0f9da-d0df-4855-aa90-ed22ed5ba1b2","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[115],{"_97":116,"_99":109,"_36":110},"Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional","amends",[],"amended_by",[121],{"_97":122,"_99":123,"_36":124},"Permen PAN & RB No. 61 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/150384/permen-pan-rb-no-61-tahun-2020","8e2f8cf6-e12d-496b-b443-639db8ac8145","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF
STATE APPARATUS UTILIZATION
AND BUREAUCRATIC REFORM
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF STATE APPARATUS UTILIZATION
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 27 OF 2020
CONCERNING
FUNCTIONAL POSITION OF MAPPING SURVEYOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF STATE APPARATUS UTILIZATION
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that for the career development and increased professionalism of civil servants who have the scope, duties, responsibilities, and authorities in the field of mapping surveyor, as well as to improve organizational performance, it is necessary to adjust the arrangements regarding the functional position of mapping surveyor and its credit score;
that the Decree of the Minister of State Apparatus Utilization Number 134/KEP/M.PAN/12/2002 concerning the Functional Position of Mapping Surveyor and its Credit Score is no longer in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=da6432ab-3122-495f-8b10-50277b4dc9df","actionData","errors"]