[{"_1":2,"_136":-5,"_137":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fd901cce-2548-4f27-890b-820ed009760c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_132":133,"_134":135},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_101":102,"_111":112,"_113":114,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":-5,"_130":131},"title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana","short_title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020","number","4","year","2020","published_date","2020-03-06","effective_date","2020-03-09","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","53ceb3db-a73c-4b08-bbbf-497152f2f387","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","short_name","Permen PANRB","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"9e2500d5-7479-4df6-9a72-4e515267d48e","Profesi & Sertifikasi Keahlian","tags",[],"location","Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jabatan Fungsional Perencana","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
2020
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 4, BN.2020/NO.228, jdih.menpan.go.id : 45 hlm.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TENTANG Jabatan Fungsional Perencana
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan \r\nprofesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai \r\nruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang \r\ndalam perencanaan pembangunan, serta untuk \r\nmeningkatkan kinerja organisasi, perlu menyesuaikan \r\npengaturan mengenai Jabatan Fungsional Perencana \r\ndan Angka Kreditnya;\r\nb. bahwa Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan \r\nAparatur Negara Nomor: 16/KEP/M.PAN/3/2001\r\ntentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka \r\nKreditnya, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan \r\nperkembangan hukum sehingga perlu diganti;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu \r\nmenetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan \r\nAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang \r\nJabatan Fungsional Perencana;\r\n \n 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang \r\nSistem Perencanaan Pembangunan Nasional \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 \r\nNomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 4421);\r\n3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang \r\nKementerian Negara (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);\r\n4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang \r\nAparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5494);\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang \r\nDisiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang \r\nManajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang \r\nPenilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 6340);\r\n8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang \r\nKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 89);\r\n9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang \r\nRumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil \r\nsebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir \r\ndengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 \r\ntentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden \r\nNomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan \r\nFungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);\r\n10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara \r\ndan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 \r\ntentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan \r\nJabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834); \n Mengatur tentang Ketentuan Umum; Kedudukan, tanggung jawab dan klasifikasi rumpun/jabatan; Kategori dan jenjang jabatan fungsional; Tugas jabatan, unsur kegiatan, uraian kegiatan, tugas jabatan dan hasil kerja; Pengangkatan dalam jabatan; Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji; Penilaian kinerja; Penilaian dan penetapan angka kredit; Kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan;Kebutuhan PNS dalam jabatan fungsional; Kompetensi; Pemberhentian dari jabatan; Pemindahan ke dalam jabatan lain, larangan rangkap jabatan, dan petunjuk pelaksanaan; Tugas instansi pembina; Organisasi profesi; Ketentuan peralihan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2020. \n mencabut Keputusan\r\nMenteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:\r\n16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional \r\nPerencana dan Angka Kreditnya \n 55 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan ini bertujuan untuk mengembangkan karier dan meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat dalam perencanaan pembangunan. Peraturan ini menggantikan Keputusan Menteri sebelumnya yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini. Jabatan Fungsional Perencana diatur sebagai jabatan karier PNS dengan kategori keahlian, yang terdiri dari beberapa jenjang: Perencana Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama. Setiap jenjang memiliki tugas dan tanggung jawab spesifik dalam proses perencanaan pembangunan, termasuk identifikasi masalah, penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi rencana pembangunan. Peraturan ini juga menetapkan persyaratan untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan, termasuk penilaian kinerja dan angka kredit yang harus dicapai oleh PNS dalam jabatan ini.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan pembebasan sementara bagi Perencana, dikarenakan tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya dinyatakan tidak berlaku dan PNS yang bersangkutan diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Perencana.\n2. Pengangkatan kembali PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:\na. sepanjang belum ditetapkan keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Perencana;\nb. belum melebihi batas paling tinggi masa pembebasan sementara sejak dibebaskan dari jabatan fungsionalnya; dan\nc. memiliki kinerja paling sedikit bernilai baik selama masa pembebasan sementara.\n3. Keputusan pembebasan sementara bagi Perencana yang disebabkan karena:\na. ditugaskan secara penuh diluar jabatan Perencana;\nb. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;\nc. dijatuhi hukuman disiplin PNS dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat;\nd. diberhentikan sementara sebagai PNS; atau\ne. cuti diluar tanggungan negara kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan sedang dijalani PNS yang bersangkutan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya, dinyatakan tetap berlaku.\n4. Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diangkat kembali dalam jenjang jabatan terakhirnya apabila yang bersangkutan telah selesai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","(-)","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100},"text","Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya","link","","revoked_by",[103,107],{"_97":104,"_99":105,"_36":106},"Permen PANRB No. 20 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Perencana","https://peraturan.bpk.go.id/Details/311196/permen-panrb-no-20-tahun-2024","8bb4189e-cb8f-4f56-a414-f7c41a0e2371",{"_97":108,"_99":109,"_36":110},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023","https://peraturan.bpk.go.id/Details/240815/permen-pan-rb-no-1-tahun-2023","ccc0f9da-d0df-4855-aa90-ed22ed5ba1b2","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[115],{"_97":116,"_99":109,"_36":110},"Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional","amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGULATION OF THE MINISTER OF STATE APPARATUS EMPOWERMENT
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 4 OF 2020
on
FUNCTIONAL POSITION OF PLANNER

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY,

THE MINISTER OF STATE APPARATUS EMPOWERMENT
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering :

that for the career development and improvement of the professionalism of Civil Servants who shall have the scope, duties, responsibilities, and authorities in development planning, as well as to improve organizational performance, it is necessary to adjust the arrangements on the Functional Position of Planner and its Credit Score;
that the Decree of the Minister of State for Administrative Reform Number: 16/KEP/M.PAN/3/2001 on the Functional Position of Planner and its Credit Score, is no longer in accordance with the needs and legal developments so it needs to be

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fd901cce-2548-4f27-890b-820ed009760c","actionData","errors"]