[{"_1":2,"_136":-5,"_137":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ed5b8714-f1c5-48a6-a9b9-95d83f1af503","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_132":133,"_134":135},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_107":108,"_109":110,"_113":114,"_115":116,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":-5,"_130":131},"title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya","short_title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010","number","21","year","2010","published_date","2010-12-30","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","53ceb3db-a73c-4b08-bbbf-497152f2f387","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","short_name","Permen PANRB","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"9e2500d5-7479-4df6-9a72-4e515267d48e","Profesi & Sertifikasi Keahlian","tags",[],"location","Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2010
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 21, jdih.menpan.go.id: 25 Hlm
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TENTANG Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2010. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Negara Nomor 91/ΚΕΡ/Μ.PAN/10/2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya. Latar belakang dikeluarkannya peraturan ini adalah karena Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Negara Nomor 91/ΚΕΡ/Μ.PAN/10/2001 sudah tidak sesuai dengan perkembangan profesi dan tuntutan kompetensi Pengawas Sekolah.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

\n\n

Jabatan fungsional Pengawas Sekolah termasuk dalam rumpun pendidikan lainnya.
Bidang pengawasan meliputi pengawasan taman kanak-kanak/raudhatul athfal, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, pengawasan rumpun mata pelajaran/mata pelajaran, pendidikan luar biasa, dan bimbingan konseling.
Tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.
Beban kerja Pengawas Sekolah adalah 37,5 (tiga puluh tujuh setengah) jam perminggu.
Instansi pembina jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah Kementerian Pendidikan Nasional.
Jenjang jabatan fungsional Pengawas Sekolah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu: Pengawas Sekolah Muda, Pengawas Sekolah Madya, dan Pengawas Sekolah Utama.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur mengenai kewajiban, tanggung jawab, wewenang Pengawas Sekolah, instansi pembina dan tugas instansi pembina, jenjang jabatan dan pangkat, rincian kegiatan dan unsur yang dinilai, penilaian dan penetapan angka kredit, pengangkatan dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah, formasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional Pengawas Sekolah.

","transitional_provisions","1. Prestasi kerja yang telah dilakukan Pengawas Sekolah sampai dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2001.\n2. Pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini ditetapkan, Pengawas Sekolah yang masih memiliki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a dan pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b melaksanakan tugas sebagai Pengawas Sekolah Muda dan jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat Pengawas Sekolah, yaitu:\na. Pengawas Sekolah yang berijazah SLTA/Diploma | adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.\nb. Pengawas Sekolah yang berijazah Diploma II adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.\nc. Pengawas Sekolah yang berijazah Diploma III adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.\n3. Pengawas Sekolah yang belum memiliki ijazah S1/DIV pada saat berlakunya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini diwajibkan untuk memperoleh ijazah S1/DIV di bidang pendidikan.\n4. Pengawas Sekolah yang belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan pangkatnya paling tinggi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d atau pangkat terakhir yang dimiliki pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini ditetapkan.\n5. Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, setiap tahun sejak menduduki pangkat Penata Tingkat 1, golongan ruang III/d atau pangkat terakhir yang dimiliki wajib mengumpulkan paling sedikit 15 (lima belas) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.","sanctions","(-)","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","KepmenPAN Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2001","link","","revoked_by",[99,103],{"_93":100,"_95":101,"_36":102},"Permen PANRB No. 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru","https://peraturan.bpk.go.id/Details/311201/permen-panrb-no-21-tahun-2024","1161d516-9e92-4203-ab0b-085b480a74a3",{"_93":104,"_95":105,"_36":106},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023","https://peraturan.bpk.go.id/Details/240815/permen-pan-rb-no-1-tahun-2023","ccc0f9da-d0df-4855-aa90-ed22ed5ba1b2","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[111],{"_93":112,"_95":105,"_36":106},"Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional","amends",[],"amended_by",[117],{"_93":118,"_95":119,"_36":120},"Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132648/permen-pan-rb-no-14-tahun-2016","ef437639-8322-4f9f-8385-789862ab508a","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF STATE
FOR STATE APPARATUS EMPOWERMENT
AND BUREAUCRATIC REFORM
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE
MINISTER OF STATE FOR STATE APPARATUS EMPOWERMENT
AND BUREAUCRATIC REFORM

NUMBER 21 OF 2010

ABOUT

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ed5b8714-f1c5-48a6-a9b9-95d83f1af503","actionData","errors"]