[{"_1":2,"_132":-5,"_133":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f62b7f90-421b-42b8-bbdc-aee1faa5683a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_128":129,"_130":131},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_107":108,"_109":110,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":-5,"_126":127},"title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya","short_title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010","number","15","year","2010","published_date","2010-07-06","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","53ceb3db-a73c-4b08-bbbf-497152f2f387","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","short_name","Permen PANRB","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"9e2500d5-7479-4df6-9a72-4e515267d48e","Profesi & Sertifikasi Keahlian","tags",[],"location","Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2010
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 15, jdih.menpan.go.id: 27 Hlm
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TENTANG Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2010. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/MK.WASPAN/1999 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah karena peraturan sebelumnya (Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/MK.WASPAN/1999) dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan profesi dan tuntutan kompetensi Pamong Belajar.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

\n\n

Jabatan Fungsional Pamong Belajar termasuk dalam rumpun pendidikan lainnya. Tugas pokok Pamong Belajar adalah melaksanakan kegiatan belajar mengajar, mengkaji program, dan mengembangkan model di bidang Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI). Beban kerja Pamong Belajar paling sedikit 24 jam dalam satu minggu.
Kementerian Pendidikan Nasional adalah instansi pembina jabatan fungsional Pamong Belajar, dengan tugas pembinaan antara lain menyusun petunjuk teknis, pedoman formasi, standar kompetensi, kurikulum diklat, dan melakukan monitoring serta evaluasi.
Unsur kegiatan Pamong Belajar yang dinilai angka kreditnya meliputi pendidikan, kegiatan belajar mengajar, pengkajian program PNFI, pengembangan model PNFI, pengembangan profesi, dan penunjang tugas Pamong Belajar.
Jenjang jabatan Pamong Belajar terdiri dari Pamong Belajar Pertama, Muda, dan Madya, dengan jenjang pangkat yang sesuai. Setiap kenaikan jenjang jabatan harus lulus uji kompetensi.
Rincian kegiatan Pamong Belajar diatur sesuai dengan jenjang jabatan, termasuk identifikasi program PNFI, penyusunan desain pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penyusunan instrumen penilaian, pengkajian program, dan pengembangan model.
Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan Pamong Belajar diatur berdasarkan tingkat pendidikan (S1/D-IV, S2, S3), dengan persentase minimal angka kredit dari unsur utama dan unsur penunjang.

\n","transitional_provisions","1. Pamong Belajar yang telah memenuhi syarat dalam Pasal 25, jenjang jabatannya disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri ini.\n2. Prestasi kerja Pamong Belajar sampai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/MK.WASPAN/1999.\n3. Pamong Belajar yang belum memiliki ijazah S1/D-IV dengan pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d melaksanakan tugas dan penilaian prestasi kerjanya sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.\n4. Pamong Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak memperoleh ijazah S1/D-IV, kenaikan pangkat paling tinggi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.\n5. Pamong Belajar yang belum memiliki ijazah S1/D-IV, jabatan/pangkatnya ditetapkan sesuai dengan jabatan/pangkat terakhir yang dimiliki, dengan ketentuan paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Menteri ini diberlakukan yang bersangkutan harus memiliki ijazah S1/D-IV.\n6. Pamong Belajar yang memperoleh ijazah S1/D-IV disesuaikan dalam jenjang jabatan Pamong Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dan diberikan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif yang berasal dari diklat, tugas pokok, dan kegiatan pengembangan profesi Pamong Belajar ditambah angka kredit ijazah S1/D-IV dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari kegiatan penunjang.","sanctions","(-)","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","KepmenPAN Nomor 25/KEP/MK.WASPAN/1999","link","","revoked_by",[99,103],{"_93":100,"_95":101,"_36":102},"Permen PANRB No. 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru","https://peraturan.bpk.go.id/Details/311201/permen-panrb-no-21-tahun-2024","1161d516-9e92-4203-ab0b-085b480a74a3",{"_93":104,"_95":105,"_36":106},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023","https://peraturan.bpk.go.id/Details/240815/permen-pan-rb-no-1-tahun-2023","ccc0f9da-d0df-4855-aa90-ed22ed5ba1b2","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[111],{"_93":112,"_95":105,"_36":106},"Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan FungsionalKetentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF","amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE MINISTER OF
STATE APPARATUS EMPOWERMENT
AND BUREAUCRATIC REFORM
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION
OF THE STATE MINISTER OF STATE APPARATUS EMPOWERMENT AND
BUREAUCRATIC REFORM
NUMBER 15 OF 2010.

ABOUT
FUNCTIONAL POSITION OF PAMONG BELAJAR AND ITS CREDIT SCORE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

STATE MINISTER OF STATE APPARATUS EMPOWERMENT AND
BUREAUCRATIC REFORM,

\n\n \n \n

Considering:

that the functional position of pamong belajar and the credit
score regulated in the Decree of the State Minister
Coordinator for Development Supervision and
State Apparatus Empowerment Number
25/KEP/MK.WASPAN/1999 concerning the Functional Position
of Parnong Belajar and its Credit Score is no longer in accordance
with the development of the profession and the demands of competence
Pamong Belajar;
that based on the considerations as intended
in letter a, it is necessary to re-stipulate the Regulation of the Minister
State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f62b7f90-421b-42b8-bbdc-aee1faa5683a","actionData","errors"]