Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2013

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dan Angka Kreditnya

Juga dikenal sebagai: Permen PANRB 1/2013 · Permen PANRB No. 1 Tahun 2013 · Permen PANRB Nomor 1 Tahun 2013

Status:
Tidak Berlaku
Tanggal Berlaku:8 Februari 2013Tanggal Penetapan:30 Januari 2013
Profesi & Sertifikasi Keahlian

Informasi

TipePeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
TemaJabatan Fungsional Penyelidik Bumi dan Angka Kreditnya
LokasiKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Tanggal Berlaku08 Februari 2013
Tanggal Penetapan30 Januari 2013
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mencabut

Dicabut Oleh

Dicabut Sebagian Oleh

Peraturan ini mencabut: 1. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 67/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dan Angka Kreditnya. Peraturan ini mengubah: (-)

Peraturan ini ditetapkan untuk mengatur kembali jabatan fungsional Penyelidik Bumi dan angka kreditnya guna memenuhi perkembangan di bidang penyelidikan kebumian. Jabatan ini termasuk dalam rumpun Arsitek, Insinyur, dan yang berkaitan, dan berfungsi sebagai pelaksana teknis di instansi pemerintah. Penyelidik Bumi bertanggung jawab atas kegiatan penyelidikan kebumian yang meliputi perencanaan, persiapan, pengujian, dan penyebarluasan hasil penyelidikan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ditetapkan sebagai instansi pembina yang bertugas menyusun petunjuk teknis, menetapkan standar kompetensi, dan mengusulkan tunjangan jabatan. Jenjang jabatan Penyelidik Bumi terdiri dari Penyelidik Bumi Pertama, Muda, Madya, dan Utama, dengan persyaratan angka kredit tertentu untuk kenaikan pangkat. Penilaian angka kredit dilakukan oleh tim penilai yang dibentuk oleh pejabat berwenang.

1. Prestasi kerja yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 67/KEP/MK. WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dan Angka Kreditnya, dan harus sudah selesai dinilai paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Menteri ini. 2. Pada saat Peraturan ditetapkan, semua ketentuan pelaksanaan mengenai Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dan Angka Kreditnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Menteri ini.

(-)