[{"_1":2,"_146":-5,"_147":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c73616d6-8dab-4ef3-ae14-2f09d8729f14","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_142":143,"_144":145},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_105":106,"_119":120,"_121":122,"_127":128,"_129":130,"_131":132,"_133":134,"_135":136,"_137":138,"_139":-5,"_140":141},"title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 75 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir","short_title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 75 Tahun 2020","number","75","year","2020","published_date","2020-11-09","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","53ceb3db-a73c-4b08-bbbf-497152f2f387","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","short_name","Permen PANRB","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"9e2500d5-7479-4df6-9a72-4e515267d48e","Profesi & Sertifikasi Keahlian","tags",[],"location","Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI NUKLIR
2020
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 75, BN.2020/No.1298, jdih.menpan.go.id : 51 hlm.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TENTANG Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan\r\nprofesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai\r\nruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di\r\nbidang Pengkajian, Rancang Bangun, dan Pendayagunaan\r\nTeknologi Nuklir, perlu mengatur Jabatan Fungsional\r\nPengembang Teknologi Nuklir;\r\nb. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur\r\nNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2014\r\ntentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka\r\nKreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi\r\nBirokrasi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan atas\r\nPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan\r\nReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun\r\n2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan\r\nAngka Kreditnya tidak sesuai lagi dengan perkembangan\r\nhukum sehingga perlu diganti;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan\r\nMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi\r\nBirokrasi tentang Jabatan Fungsional Pengembang\r\nTeknologi Nuklir; \n 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang\r\nKementerian Negara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4916);\r\n3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur\r\nSipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5494);\r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang\r\nManajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah\r\nNomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan\r\nPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen\r\nPegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 647);\r\n5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang\r\nRumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil,\r\nsebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan\r\nPeraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang\r\nPerubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87\r\nTahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai\r\nNegeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2014 Nomor 240);\r\n6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang\r\nKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2015 Nomor 89);\r\n7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan\r\nReformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang\r\nPengusulan Penetapan, dan Pembinaan Jabatan\r\nFungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2019 Nomor 834);\r\n8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan\r\nReformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang\r\nOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan\r\nAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);\r\n\r\n \n Mengatur tentang Ketentuan umum; Kedudukan, Tanggung Jawab dan Klasifikasi/Rumpun Jabatan; Kategori dan Jenjang Jabatan Fungsional; Tugas Jabatan, Unsur dan Sub Unsur Kegiatan, Uraian Kegiatan Jenjang Jabatan dan Hasil Kerja; Pengangkatan dalam jabatan; Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji; Penilaian Kinerja; Penilaian dan PAK; Kenaikan Pangkat dan kenaikan Jabatan; Kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir; Kompetensi; Pemberhentian dari jabatan; Pemindahan ke dalam jabatan lain dan larangan rangkap jabatan;Tugas Instansi Pembina; Organisasi Profesi; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2020. \n Mencabut Peraturan\r\nMenteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 2 Tahun\r\n2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka\r\nKreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014\r\nNomor 283) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nMenteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 28 Tahun\r\n2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri\r\nPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi\r\nRepublik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan\r\nFungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya (Berita Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2042) \n 69 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 283) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2042).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir, yang meliputi:

Kedudukan, tanggung jawab, dan klasifikasi jabatan Pengembang Teknologi Nuklir sebagai pelaksana teknis dalam kegiatan Pengkajian, Rancang Bangun, dan Pendayagunaan Teknologi Nuklir pada Instansi Pemerintah. Jabatan ini termasuk dalam klasifikasi/rumpun jabatan penelitian dan perekayasaan.
Kategori dan jenjang jabatan fungsional Pengembang Teknologi Nuklir, yang merupakan jabatan fungsional kategori keahlian, terdiri dari Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Pertama hingga Ahli Utama.
Tugas jabatan, unsur kegiatan, uraian kegiatan tugas jabatan, dan hasil kerja Pengembang Teknologi Nuklir, yang meliputi Pengkajian Teknologi Nuklir, Rancang Bangun Teknologi Nuklir, dan Pendayagunaan Teknologi Nuklir.
Pengangkatan dalam jabatan, yang dapat dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, atau promosi, dengan persyaratan yang telah ditentukan.
Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji bagi setiap PNS yang akan diangkat menjadi Pengembang Teknologi Nuklir.
Penilaian kinerja Pengembang Teknologi Nuklir, yang bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan berdasarkan sistem prestasi dan sistem karier, meliputi SKP dan perilaku kerja.
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (PAK), yang digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
Kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan, yang dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi persyaratan.
Kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir, yang dihitung berdasarkan beban kerja.
Kompetensi Pengembang Teknologi Nuklir, yang meliputi kompetensi teknis, manajerial, dan sosialkultural.
Pemberhentian dari jabatan, yang dapat terjadi apabila mengundurkan diri, diberhentikan sementara, menjalani cuti di luar tanggungan negara, menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan, ditugaskan di luar Jabatan Fungsional, atau tidak memenuhi persyaratan jabatan.
Pemindahan ke dalam jabatan lain dan larangan rangkap jabatan.
Tugas Instansi Pembina dalam mengelola Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir.
Organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir.

Peraturan ini juga mengatur ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

","transitional_provisions","1. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pranata Nuklir kategori keahlian, disesuaikan ke dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir.\n2. Angka Kredit yang telah ditetapkan pada saat terakhir menduduki Jabatan Fungsional pranata nuklir kategori keahlian dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang teknologi nuklir.\n3. Pengembang Teknologi Nuklir yang telah menduduki jenjang jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Utama dengan pendidikan sarjana, tetap dapat melaksanakan tugasnya sebagai Pengembang Teknologi Nuklir pada jenjang jabatan yang didudukinya, dengan kewajiban memiliki ijazah magister paling lama 4 (empat) tahun sejak peraturan menteri ini berlaku.\n4. Kegiatan Tugas jabatan yang telah dilaksanakan Pranata Nuklir dan prestasi kerja yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 2 Tahun 2014.","sanctions","(-)","revokes",[95,101],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Permen PAN & RB No. 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Prantara Nuklir Dan Angka Kreditnya","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132662/permen-pan-rb-no-28-tahun-2016","34c2a1c7-db1e-4305-98ce-ebb5d2c38c80",{"_96":102,"_98":103,"_36":104},"Permen PAN & RB No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Prantara Nuklir dan Angka Kreditnya","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132720/permen-pan-rb-no-2-tahun-2014","032f36c6-bd44-49c8-a6f7-6b1271e61c17","revoked_by",[107,111,115],{"_96":108,"_98":109,"_36":110},"Permen PANRB No. 19 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset dan Inovasi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/311194/permen-panrb-no-19-tahun-2024","6499425a-80c5-4f21-9cfc-8993f051edd7",{"_96":112,"_98":113,"_36":114},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2022","https://peraturan.bpk.go.id/Details/240807/permen-pan-rb-no-49-tahun-2022","d005e682-8f48-4a09-a091-69ed9da51d8e",{"_96":116,"_98":117,"_36":118},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023","https://peraturan.bpk.go.id/Details/240815/permen-pan-rb-no-1-tahun-2023","ccc0f9da-d0df-4855-aa90-ed22ed5ba1b2","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[123,125],{"_96":124,"_98":117,"_36":118},"Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional",{"_96":126,"_98":113,"_36":114},"Permen PAN & RB No. 49 Tahun 2022 tentang Peralihan Instansi Pembina Jabatan Fungsional ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional, Perubahan Tim Penilai Angka Kredit, Pejabat Pengusul Angka Kredit, Pejabat Penetap Angka Kredit, Penilaian Karya Tulis Ilmiah, dan Organisasi ProfesiPasal 1 angka 26, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, ayat (3), Pasal 33 ayat (9), Pasal 39, Pasal 52, dan Bab XV Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 75 Tahun 2020","amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGULATION OF THE MINISTER OF STATE APPARATUS UTILIZATION
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 75 OF 2020
CONCERNING
NUCLEAR TECHNOLOGY DEVELOPER FUNCTIONAL POSITION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF STATE APPARATUS UTILIZATION
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that for the career development and improvement of the professionalism of Civil Servants who have the scope, duties, responsibilities, and authorities in the field of Assessment, Design, and Utilization of Nuclear Technology, it is necessary to regulate the Nuclear Technology Developer Functional Position;
that Regulation of the Minister of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform Number 2 of 2014 concerning Nuclear Equipment Functional Position and its Credit Score as amended by Regulation of the Minister of State Apparatus Utilization and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c73616d6-8dab-4ef3-ae14-2f09d8729f14","actionData","errors"]