[{"_1":2,"_132":-5,"_133":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c794c095-bcd1-4575-88f5-97743b39a4a5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_128":129,"_130":131},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_101":102,"_107":108,"_109":110,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":-5,"_126":127},"title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan","short_title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2018","number","16","year","2018","published_date","2018-03-26","effective_date","2018-04-11","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","53ceb3db-a73c-4b08-bbbf-497152f2f387","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","short_name","Permen PANRB","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2018
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 16, BN.2018/NO.505, jdih.menpan.go.id: 43 HLM
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TENTANG Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2018. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut ketentuan yang mengatur perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini menetapkan Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan. Latar belakang penetapan jabatan ini adalah untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas pelayanan fungsional di bidang perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan termasuk dalam rumpun ilmu hayat dan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati pada Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian.
Jabatan ini merupakan Jabatan Fungsional Kategori Keterampilan dengan jenjang dari Pemeriksa Karantina Tumbuhan Pemula hingga Penyelia.
Tugas jabatan ini adalah melaksanakan kegiatan tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati nabati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Uraian kegiatan tugas jabatan dirinci untuk setiap jenjang jabatan, meliputi kegiatan operasional karantina, pengawasan lalulintas alat angkut, pemeriksaan dokumen, pengambilan sampel, identifikasi organisme pengganggu tumbuhan, tindakan perlakuan, pemusnahan, audit, dan penyidikan.
Peraturan ini mengatur pengangkatan dalam jabatan, kompetensi yang harus dipenuhi, penilaian kinerja, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tim penilai, kenaikan pangkat dan jabatan, pelatihan, kebutuhan PNS dalam jabatan ini, pemberhentian dari jabatan, instansi pembina, dan organisasi profesi.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan pembebasan sementara bagi Pejabat Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kategori Keterampilan pada bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati karena tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya, dinyatakan tidak berlaku dan diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kategori Keterampilan.\n2. Pejabat Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kategori Keterampilan yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan berdasarkan Peraturan Menteri ini.\n3. Pembebasan sementara bagi Pejabat Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kategori Keterampilan yang disebabkan karena:\na. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat;\nb. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;\nc. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;\nd. cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau\ne. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;\nsebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan sedang dijalani PNS yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/5/2008, dinyatakan tetap berlaku.\n4. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kategori Keterampilan pada bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati dilakukan penyesuaian nomenklatur dan jenjang jabatan ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan, dengan ketentuan sebagai berikut:\na. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kategori Keterampilan dengan pangkat dan jabatan setara, disesuaikan jabatannya ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan;\nb. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kategori Keterampilan yang memiliki pangkat lebih tinggi dari jabatan, disesuaikan ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi pada jenjang jabatan yang setara dengan pangkatnya apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan; dan\nc. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kategori Keterampilan yang memiliki pangkat lebih rendah dari jabatan agar selama masa peralihan, pangkat disesuaikan dengan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n5. Penyesuaian nomenklatur dan jenjang jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kategori Keterampilan pada bidang karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:\na. Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pemula disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan Pemula;\nb. Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan Terampil;\nc. Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Lanjutan disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan Mahir; dan\nd. Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan Penyelia.\n6. Angka Kredit yang telah ditetapkan pada saat terakhir menduduki Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kategori Keterampilan dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan.\n7. Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari kegiatan tugas jabatan.\n8. PNS yang telah disesuaikan nomenklatur jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan Pemeriksa Karantina Tumbuhan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.\n9. Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, semua Peraturan yang merupakan ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan diubah berdasarkan Peraturan Menteri ini.\n10. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan melalui penyesuaian (inpassing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.\n11. Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.","sanctions","(-)","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100},"text","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya","link","","revoked_by",[103],{"_97":104,"_99":105,"_36":106},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023","https://peraturan.bpk.go.id/Details/240815/permen-pan-rb-no-1-tahun-2023","ccc0f9da-d0df-4855-aa90-ed22ed5ba1b2","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[111],{"_97":112,"_99":105,"_36":106},"Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional","amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER
OF STATE APPARATUS EMPOWERMENT
AND BUREAUCRATIC REFORM
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF STATE APPARATUS EMPOWERMENT
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 16 OF 2018
ABOUT
FUNCTIONAL POSITION OF PLANT QUARANTINE INSPECTOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF STATE APPARATUS EMPOWERMENT
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that for the career development and improvement of the professionalism of State Civil Apparatus Employees who carry out functional services in the field of plant quarantine and supervision of plant biological safety, it is necessary to establish the Functional Position of Plant Quarantine Inspector;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia concerning the Functional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c794c095-bcd1-4575-88f5-97743b39a4a5","actionData","errors"]