[{"_1":2,"_147":-5,"_148":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d0a67b84-b440-4ca8-91dc-cc1d50283396","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_143":144,"_145":146},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_106":107,"_120":121,"_122":123,"_128":129,"_130":131,"_132":133,"_134":135,"_136":137,"_138":139,"_140":-5,"_141":142},"title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa","short_title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021","number","14","year","2021","published_date","2021-04-06","effective_date","2021-04-07","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","53ceb3db-a73c-4b08-bbbf-497152f2f387","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","short_name","Permen PANRB","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"9e2500d5-7479-4df6-9a72-4e515267d48e","Profesi & Sertifikasi Keahlian","tags",[],"location","Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jabatan Fungsional Perekayasa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA
2021
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 14, BN.2021/No.406, jdih.menpan.go.id : 48 hlm.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TENTANG Jabatan Fungsional Perekayasa
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan \r\nprofesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai \r\nruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di \r\nbidang pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan \r\nteknologi, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, \r\nperlu ditetapkan Jabatan Fungsional Perekayasa;\r\nb. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur \r\nNegara Nomor PER/219/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan \r\nFungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya sebagaimana \r\ntelah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan \r\nAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun \r\n2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri \r\nPendayagunaan Aparatur Negara Nomor \r\nPER/219/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional \r\nPerekayasa dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai \r\ndengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud \r\ndalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi \r\nBirokrasi tentang Jabatan Fungsional Perekayasa; \n 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang–Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang \r\nKementerian Negara (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4916);\r\n3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur \r\nSipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 5494);\r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang \r\nManajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah \r\nNomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan \r\nPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen \r\nPegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 6477);\r\n5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang \r\nRumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil \r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden \r\nNomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan \r\nPresiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan \r\nFungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);\r\n6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang \r\nKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2015 Nomor 89); \r\n7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang \r\nPengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan \r\nFungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2019 Nomor 834);\r\n8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang \r\nOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan \r\nAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593); \n Ketentuan umum; Kedudukan, tanggung jawab dan klasifikasi/rumpun jabatan; Kategori dan jenjang jabatan fungsional; Tugas jabatan, unsur dan sub unsur kegiatan, dan uraian tugas jabatan dan hasil kerja; Pengangkatan dalam jabatan; Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji; Penilaian kinerja; Penilaian dan PAK; Kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan; Kebutuhan PNS dalam jabatan fungsional perekayasa; Kompetensi; Pemberhentian dari jabatan; Pemindahan ke dalam jabatan lain dan larangan rangkap jabatan; Tugas instansi pembina; organisasi profesi; ketentuan peralihan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2021. \n Mencabut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor \r\nPER/219/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional \r\nPerekayasa dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah \r\ndengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara \r\ndan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang \r\nPerubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara \r\nNomor PER/219/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional \r\nPerekayasa dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2016 Nomor 409) \n 58 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/219/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/219/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini menetapkan Jabatan Fungsional Perekayasa sebagai bagian dari upaya pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme PNS di bidang pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jabatan ini termasuk dalam klasifikasi/rumpun jabatan penelitian dan perekayasaan, dengan kategori keahlian yang terdiri dari jenjang Ahli Pertama hingga Ahli Utama.

\n\n

Tugas utama Perekayasa adalah melakukan pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan inovasi dan layanan teknologi. Unsur kegiatan yang dinilai Angka Kreditnya meliputi pengkajian dan penerapan teknologi, dengan sub-unsur yang mencakup berbagai kegiatan seperti perekayasaan, kliring teknologi, audit teknologi, supervisi, integrasi, sinkronisasi, analisis program, pemantauan, evaluasi, manajemen pengetahuan, penyusunan rencana program, dan penyusunan dokumen teknis.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur pengangkatan dalam jabatan, yang dapat dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, atau promosi. Persyaratan pengangkatan mencakup status PNS, integritas, kesehatan, kualifikasi pendidikan yang relevan, dan nilai prestasi kerja yang baik. Selain itu, diatur pula mengenai penilaian kinerja Perekayasa yang didasarkan pada SKP dan perilaku kerja, serta proses penilaian dan penetapan Angka Kredit. Kenaikan pangkat dan jabatan juga diatur, dengan mempertimbangkan Angka Kredit Kumulatif, kegiatan penunjang, dan pengembangan profesi.

\n\n

Peraturan ini juga membahas kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Perekayasa, standar kompetensi, pengembangan kompetensi melalui pelatihan, pemberhentian dari jabatan, pemindahan ke jabatan lain, larangan rangkap jabatan, serta tugas instansi pembina dan organisasi profesi.

","transitional_provisions","1. Kegiatan tugas jabatan dan penilaian prestasi kerja yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/219/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor PER/219/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 409).\n2. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Perekayasa yang belum memperoleh ijazah magister pada jenjang ahli madya dan belum memperoleh ijazah doktor pada jenjang ahli utama tetap melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan jenjang jabatan yang didudukinya berdasarkan Peraturan Menteri ini.\n3. Perekayasa Ahli Madya dengan pendidikan sarjana atau diploma empat wajib memperoleh ijazah magister paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.\n4. Perekayasa Ahli Utama dengan pendidikan magister wajib memperoleh ijazah doktor paling lama 8 (delapan) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.\n5. Perekayasa Ahli Utama dengan pendidikan sarjana wajib memperoleh ijazah doktor paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.\n6. Bagi Perekayasa Ahli Madya yang belum memperoleh ijazah magister dan Perekayasa Ahli Utama yang belum memperoleh ijazah doktor pada waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini maka diberhentikan dari Jabatan Fungsional Perekayasa.","sanctions","(-)","revokes",[96,102],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Permen PAN & RB No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/219/M.PAN/7/2008 Tentang Jabatan Fungsional Perekayasa Dan Angkasa Kreditnya","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132635/permen-pan-rb-no-2-tahun-2016","a831a511-28a7-4b49-8d7b-57e0317dbc0f",{"_97":103,"_99":104,"_36":105},"Permen PAN & RB No. PER/219/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132933/permen-pan-rb-no-per219mpan72008-tahun-2008","91afc9fb-db09-4f90-9845-e000def283b6","revoked_by",[108,112,116],{"_97":109,"_99":110,"_36":111},"Permen PANRB No. 19 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset dan Inovasi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/311194/permen-panrb-no-19-tahun-2024","6499425a-80c5-4f21-9cfc-8993f051edd7",{"_97":113,"_99":114,"_36":115},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2022","https://peraturan.bpk.go.id/Details/240807/permen-pan-rb-no-49-tahun-2022","d005e682-8f48-4a09-a091-69ed9da51d8e",{"_97":117,"_99":118,"_36":119},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023","https://peraturan.bpk.go.id/Details/240815/permen-pan-rb-no-1-tahun-2023","ccc0f9da-d0df-4855-aa90-ed22ed5ba1b2","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[124,126],{"_97":125,"_99":118,"_36":119},"Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional",{"_97":127,"_99":114,"_36":115},"Permen PAN & RB No. 49 Tahun 2022 tentang Peralihan Instansi Pembina Jabatan Fungsional ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional, Perubahan Tim Penilai Angka Kredit, Pejabat Pengusul Angka Kredit, Pejabat Penetap Angka Kredit, Penilaian Karya Tulis Ilmiah, dan Organisasi ProfesiPasal 1 angka 25 dan angka 26, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 ayat (3), Pasal 33 ayat (9) dan ayat (10), Pasal 39, Pasal 52, dan Bab XV Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021","amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF
STATE APPARATUS UTILIZATION
AND BUREAUCRATIC REFORM
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF STATE APPARATUS UTILIZATION AND
BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 14 OF 2021
CONCERNING
FUNCTIONAL POSITION OF ENGINEER

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF STATE APPARATUS UTILIZATION AND REFORM
BUREAUCRACY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that for the career development and improvement of the professionalism of Civil Servants who have the scope, duties, responsibilities, and authorities in the field of assessment and application of science and technology, as well as to improve organizational performance, it is necessary to establish the Functional Position of Engineer;
that Regulation of the Minister of State Apparatus Utilization Number PER/219/M.PAN/7/2008 concerning the Functional Position of Engineer and its Credit Score as amended by Regulation of the Minister of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d0a67b84-b440-4ca8-91dc-cc1d50283396","actionData","errors"]