Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2020

Peraturan ini bertujuan untuk menetapkan Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) guna mendukung pengembangan karier dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas dalam pengujian K3. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri sebelumnya yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. Jabatan Fungsional Penguji K3 memiliki ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja. Peraturan ini mengatur pembagian kewenangan antar lembaga pemerintah, termasuk pembentukan otoritas baru dan pelimpahan kewenangan terkait pengujian K3. Selain itu, peraturan ini menetapkan hak dan kewajiban subjek hukum, termasuk kewajiban perizinan, pendaftaran, dan persyaratan khusus bagi badan hukum terkait pengujian K3.