[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fbd635b5-f932-4f23-a8a3-73e9c78b2ec3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_100":101,"_106":107,"_108":109,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama","short_title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021","number","9","year","2021","published_date","2021-03-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","53ceb3db-a73c-4b08-bbbf-497152f2f387","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","short_name","Permen PANRB","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jabatan Fungsional Penyuluh Agama","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA
2021
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 9, BN.2021/No.208, jdih.menpan.go.id : 61 hlm.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TENTANG Jabatan Fungsional Penyuluh Agama
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan \r\nprofesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai \r\nruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang \r\nmelakukan bimbingan atau penyuluhan agama dan \r\npengembangan bimbingan atau penyuluhan keagamaan \r\ndan pembangunan, perlu ditetapkan jabatan fungsional \r\nPenyuluh Agama;\r\nb. bahwa Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang \r\nPengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan \r\nAparatur Negara Nomor: 54/KEP/\r\nMENKOWASBANGPAN/9/1999 tentang Jabatan \r\nFungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya sudah \r\ntidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang\u0002undangan dan perkembangan jabatan fungsional \r\nsehingga perlu diganti;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkanPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional \r\nPenyuluh Agama;\r\n \n 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang \r\nKementerian Negara (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4916);\r\n3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur \r\nSipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 5494);\r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang \r\nManajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) \r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah \r\nNomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang \r\nManajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);\r\n5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang \r\nRumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil \r\nsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan \r\nPeraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang \r\nPerubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 \r\nTahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional \r\nPegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 240);\r\n6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang \r\nKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 89);\r\n7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang \r\nPengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan \r\nFungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2019 Nomor 834);\r\n8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang \r\nOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan \r\nAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593); \n Mengatur tentang ketentuan umum; Kedudukan, tanggung jawab dan klasifikasi/rumpun jabatan; Kategori dan jenjang jabatan fungsional; Tugas jabatan, unsur dan sub unsur kegiatan, uraian kegiatan tugas jabatan dan hasil kerja; Pengangkatan dalam jabatan; Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji; Penilaian kinerja; Penilaian dan PAK; Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Jabatan; Kebutuhan PNS dalam jabatan fungsional Penyuluh Agama ; Kompetensi; Pemberhentian dari jabatan; Pemindahan ke dalam jabatan lain dan larangan rangkap jabatan; Tugas instansi pembina; Organisasi profesi; Ketentuan peralihan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2021. \n Mencabut Keputusan \r\nMenteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan \r\ndan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: \r\n54/KEP/MENKOWASBANGPAN/9/1999 tentang Jabatan \r\nFungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya \n 90 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 54/ΚΕΡ/MENKOWASBANGPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, yang bertujuan untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme PNS yang melakukan bimbingan atau penyuluhan agama dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan. Jabatan Fungsional Penyuluh Agama termasuk dalam klasifikasi/rumpun keagamaan dan pendidikan, terdiri dari kategori keterampilan (Penyuluh Agama Terampil, Mahir, Penyelia) dan kategori keahlian (Penyuluh Agama Ahli Pertama, Muda, Madya, Utama). Tugas jabatan ini adalah melakukan bimbingan atau penyuluhan, dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan. Unsur kegiatan tugas jabatan meliputi persiapan, pelayanan konseling, penyusunan rencana kerja dan materi, pelaksanaan bimbingan, pendampingan, mediasi, monitoring, evaluasi, kerjasama lintas sektoral, pengembangan model, dan penyusunan pedoman. Pengangkatan ke dalam jabatan ini dapat dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, atau promosi. Penilaian kinerja Penyuluh Agama dilakukan berdasarkan SKP dan perilaku kerja. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Agama adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama.","transitional_provisions","1. Prestasi kerja yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 54/ΚΕΡ/MENKOWASBANGPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya.\n2. PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama kategori keterampilan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas sesuai jenjang jabatannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.\n3. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Agama kategori keterampilan yang belum memperoleh ijazah sarjana, tetap melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan jenjang jabatannya berdasarkan Peraturan Menteri ini.\n4. Penyuluh Agama kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperoleh ijazah sarjana paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.\n5. Penyuluh Agama kategori keterampilan yang belum memperoleh ijazah sarjana sampai dengan batas waktu sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberhentikan dari jabatan fungsionalnya.\n6. Penyuluh Agama kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan dalam satu kategori keterampilan.","sanctions","(-)","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99},"text","Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 54/KEP/MENKOWASBANGPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya","link","","revoked_by",[102],{"_96":103,"_98":104,"_36":105},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023","https://peraturan.bpk.go.id/Details/240815/permen-pan-rb-no-1-tahun-2023","ccc0f9da-d0df-4855-aa90-ed22ed5ba1b2","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[110],{"_96":111,"_98":104,"_36":105},"Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional","amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER
OF STATE APPARATUS UTILIZATION
AND BUREAUCRATIC REFORM
REPUBLIC OF INDONESIA

COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF STATE APPARATUS UTILIZATION
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 9 OF 2021
CONCERNING
FUNCTIONAL POSITION OF RELIGIOUS EXTENSION WORKER

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF STATE APPARATUS UTILIZATION
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that for the career development and professional improvement of Civil Servants who have the scope, duties, responsibilities, and authorities to provide guidance or religious counseling and development of guidance or religious counseling and development, it is necessary to establish the functional position of Religious Extension Worker;
that the Decree of the Coordinating Minister for Development Supervision and State Apparatus Utilization Number: 54/ΚΕΡ/MENKOWASBANGPAN/9/1999 concerning the Functional Position of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fbd635b5-f932-4f23-a8a3-73e9c78b2ec3","actionData","errors"]