Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2021

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/17/MPAN/4/2006 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya.

Peraturan ini bertujuan untuk mengembangkan karier dan meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam bidang pengawasan mutu hasil pertanian. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan jabatan fungsional. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian diberikan kepada PNS yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang penuh dalam pengawasan mutu hasil pertanian. Peraturan ini mengatur pembagian kewenangan, kategori dan jenjang jabatan, serta tugas dan hasil kerja yang harus dicapai oleh Pengawas Mutu Hasil Pertanian. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan persyaratan untuk pengangkatan, penilaian kinerja, dan pengembangan kompetensi bagi PNS yang menduduki jabatan ini.

1. Prestasi kerja yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Nomor: Per/17/MPAN/4/2006 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya. 2. PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian kategori keterampilan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas sesuai jenjang jabatannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. 3. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian kategori keterampilan yang belum memperoleh ijazah sarjana atau diploma empat, tetap melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan jenjang jabatannya berdasarkan Peraturan Menteri ini. 4. Pengawas Mutu Hasil Pertanian kategori keterampilan sebagaimana pada ayat (2) wajib memperoleh ijazah sarjana atau diploma empat paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku. 5. Pengawas Mutu Hasil Pertanian kategori keterampilan yang belum memperoleh ijazah sarjana atau diploma empat sampai dengan batas waktu sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberhentikan dari jabatan fungsionalnya.

(-)