Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017

(-)

Peraturan ini bertujuan untuk mengembangkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam bidang persiapan penyusunan risalah legislatif dan meningkatkan kinerja organisasi. Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif ditetapkan sebagai bagian dari rumpun manajemen dengan kategori keterampilan. Jabatan ini memiliki tiga jenjang, yaitu Terampil, Mahir, dan Penyelia. Tugas utama Asisten Perisalah Legislatif meliputi perekaman, pembuatan transkrip, dan pelaporan hasil transkrip legislatif. PNS yang menduduki jabatan ini harus memenuhi standar kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Pengangkatan dalam jabatan ini dapat dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian (inpassing), dan promosi. Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan pencapaian angka kredit yang digunakan sebagai syarat kenaikan pangkat dan jabatan.

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PNS dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Diploma I (D-I), dan Diploma II (D-II) yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif melalui penyesuaian (inpassing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memiliki ijazah minimal Diploma III (D-III) ekonomi, manajemen, ilmu administrasi, dan sosial untuk paling lama 6 (enam) tahun. 2. Asisten Perisalah Legislatif yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif.

(-)