[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f8d6a9fc-0c72-4dd6-ad68-320fc37979af","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_103":104,"_105":106,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara","short_title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2014","number","39","year","2014","published_date","2014-10-16","effective_date","2014-11-18","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","53ceb3db-a73c-4b08-bbbf-497152f2f387","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","short_name","Permen PANRB","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"9e2500d5-7479-4df6-9a72-4e515267d48e","Profesi & Sertifikasi Keahlian","tags",[],"location","Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2014
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 39, BN.2014/No.1802, jdih.menpan.go.id: 21 Hlm
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TENTANG Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2014. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini menetapkan Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Analis APBN). Latar belakang penetapan jabatan ini adalah untuk pengembangan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di bidang analisis APBN sebagai dukungan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam proses pembahasan dan penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan ini mengatur mengenai rumpun jabatan, kedudukan, instansi pembina, kategori dan jenjang jabatan, tugas pokok, hasil kerja, uraian tugas, penilaian kinerja, kenaikan pangkat dan jabatan, pengangkatan dalam jabatan, kompetensi, pendidikan dan pelatihan, kebutuhan PNS dalam jabatan Analis APBN, pemberhentian sementara dari jabatan dan pengangkatan kembali, penyesuaian (inpassing) dalam jabatan, dan ketentuan lain-lain.

Ketentuan Substansial:

Analis APBN termasuk dalam rumpun manajemen dan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Analisis APBN pada Sekretariat Jenderal DPR RI.
Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis APBN adalah Sekretariat Jenderal DPR RI, yang memiliki kewajiban menyusun petunjuk teknis, pedoman formasi, standar kompetensi, kurikulum pelatihan, serta melakukan sosialisasi, uji kompetensi, pengembangan sistem informasi, dan monitoring evaluasi.
Jabatan Fungsional Analis APBN merupakan Jabatan Fungsional Keahlian yang terdiri dari jenjang Analis APBN Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama.
Tugas pokok Analis APBN adalah melakukan kegiatan analisis di bidang APBN, yang meliputi laporan pembahasan internal, pengumpulan data dan informasi, pendampingan, diskusi analisis, penyusunan draft analisis, analisis, presentasi analisis, dokumentasi analisis, dan evaluasi.
Kenaikan pangkat dan jabatan Analis APBN dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan ketersediaan formasi dan hasil penilaian kinerja.
PNS yang diangkat pertama kali dalam jabatan Analis APBN harus memenuhi syarat ijazah minimal S1/D-IV bidang Ekonomi, pangkat minimal Penata Muda golongan III/a, dan nilai kinerja minimal baik dalam 1 tahun terakhir.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[93,99],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Permen PANRB No. 12 Tahun 2025 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Keahlian Legislatif dan Persidangan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/325288/permen-panrb-no-12-tahun-2025","7d802ddc-3785-4f96-98fc-4ef5d79c824a",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023","https://peraturan.bpk.go.id/Details/240815/permen-pan-rb-no-1-tahun-2023","ccc0f9da-d0df-4855-aa90-ed22ed5ba1b2","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[107],{"_94":108,"_96":101,"_36":102},"Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional","amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF
STATE APPARATUS UTILIZATION
AND BUREAUCRATIC REFORM
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF STATE APPARATUS UTILIZATION
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 39 OF 2014

CONCERNING

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f8d6a9fc-0c72-4dd6-ad68-320fc37979af","actionData","errors"]