Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2019

(-)

Peraturan Menteri ini menetapkan Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an, yang memiliki tugas melaksanakan kegiatan pentashihan Mushaf Al-Qur'an, pembinaan pentashihan, dan pengawasan Mushaf Al-Qur'an. Jabatan ini termasuk dalam rumpun keagamaan dan kategori keahlian, dengan jenjang dari Ahli Pertama hingga Ahli Utama.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini diterbitkan untuk pengembangan profesionalisme dan karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam melaksanakan tugas pentashihan, pembinaan, dan pengawasan Mushaf Al-Qur'an, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Ketentuan Substansial:

• Kedudukan dan Tanggung Jawab: Pentashih Mushaf Al-Qur'an berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di Kementerian Agama dan bertanggung jawab kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, atau pengawas yang terkait.
• Tugas Jabatan: Meliputi pentashihan, pembinaan, dan pengawasan Mushaf Al-Qur'an, dengan rincian kegiatan yang berbeda sesuai jenjang jabatan.
• Unsur Kegiatan: Terdiri dari pentashihan, pembinaan, dan pengawasan Mushaf Al-Qur'an, dengan sub-unsur yang lebih spesifik.
• Pengangkatan dalam Jabatan: Melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian/inpassing, dan promosi, dengan persyaratan yang berbeda untuk setiap jalur.
• Penilaian Kinerja: Berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja, dengan target angka kredit yang harus dicapai setiap tahun.
• Kenaikan Pangkat dan Jabatan: Mempertimbangkan capaian angka kredit kumulatif, hasil kerja minimal, dan uji kompetensi.
• Kompetensi: Meliputi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural, dengan standar yang berbeda sesuai jenjang jabatan.
• Instansi Pembina: Kementerian Agama, yang bertanggung jawab untuk menjamin standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
• Organisasi Profesi: Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an wajib memiliki organisasi profesi.

1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an melalui penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. 2. Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

(-)