[{"_1":2,"_140":-5,"_141":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e6bac622-805d-47a4-bd9c-6a78a16555cd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_136":137,"_138":139},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_105":106,"_115":116,"_117":118,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":130,"_131":132,"_133":-5,"_134":135},"title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana","short_title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2022","number","52","year","2022","published_date","2022-12-19","effective_date","2022-12-23","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","53ceb3db-a73c-4b08-bbbf-497152f2f387","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","short_name","Permen PANRB","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"9e2500d5-7479-4df6-9a72-4e515267d48e","Profesi & Sertifikasi Keahlian","tags",[],"location","Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2022
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 52, BN.2022/No.1314, peraturan.go.id: 32 hlm.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TENTANG Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2022. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini menetapkan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (Penyuluh KB) sebagai jabatan yang memiliki ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengelolaan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana. Jabatan ini termasuk dalam klasifikasi/rumpun ilmu sosial dan yang berkaitan, serta merupakan jabatan karier PNS. Penyuluh KB berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, dan Keluarga Berencana pada Instansi Pembina dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bertanggung jawab kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pratama, administrator, atau pengawas yang terkait. Tugas Jabatan Fungsional Penyuluh KB meliputi penyuluhan, pelayanan, penggerakan, dan pengembangan. Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB dapat dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, atau promosi, dengan persyaratan tertentu seperti status PNS, integritas, kesehatan, ijazah sesuai bidang, dan nilai prestasi kerja baik. Penilaian kinerja Penyuluh KB dilakukan berdasarkan SKP dan perilaku kerja, dengan target Angka Kredit minimal yang harus dicapai setiap tahun. Peraturan ini juga mengatur kenaikan pangkat dan jabatan, kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB, kompetensi, pemberhentian dari jabatan, pemindahan dalam jabatan lain, larangan rangkap jabatan, tugas Instansi Pembina, dan organisasi profesi.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[95,101],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Permen PAN & RB No. 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/170606/permen-pan-rb-no-10-tahun-2021","83b74c20-bfef-4045-b1f7-0c03012c8610",{"_96":102,"_98":103,"_36":104},"Permen PAN & RB No. 21 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132527/permen-pan-rb-no-21-tahun-2018","7836ac17-68c2-4b56-986a-5dbc83e7e1b6","revoked_by",[107,111],{"_96":108,"_98":109,"_36":110},"Permen PANRB No. 18 Tahun 2025 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga","https://peraturan.bpk.go.id/Details/346047/permen-panrb-no-18-tahun-2025","0b483d86-55ed-4922-9d50-f131cfc3e45b",{"_96":112,"_98":113,"_36":114},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023","https://peraturan.bpk.go.id/Details/240815/permen-pan-rb-no-1-tahun-2023","ccc0f9da-d0df-4855-aa90-ed22ed5ba1b2","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[119],{"_96":120,"_98":113,"_36":114},"Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional","amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
No.1314, 2022 KEMENPAN-RB. KB Extension Worker. Jafung. Revocation.

REGULATION OF THE MINISTER OF STATE APPARATUS UTILIZATION AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 52 OF 2022
CONCERNING
FUNCTIONAL POSITION OF FAMILY PLANNING EXTENSION WORKER

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF STATE APPARATUS UTILIZATION
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that for career development and increased professionalism of Civil Servants who have the scope, duties, responsibilities, and authorities to manage population development, family development, and family planning, it is necessary to establish the Functional Position of Family Planning Extension Worker;
that Regulation of the Minister of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform Number 21 of 2018 concerning the Functional Position of Family

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e6bac622-805d-47a4-bd9c-6a78a16555cd","actionData","errors"]