Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 56 Tahun 2021

(-)

Peraturan ini bertujuan untuk mengembangkan karier dan meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas dalam penyidikan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Jabatan Fungsional Penyidik Tindak Pidana Korupsi ditetapkan sebagai jabatan karier PNS dengan kategori keahlian yang terdiri dari tiga jenjang: Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya. Penyidik Tindak Pidana Korupsi bertanggung jawab melaksanakan penyidikan perkara korupsi dan pencucian uang, dengan tugas yang mencakup perencanaan penyidikan, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penyerahan berkas perkara. Pengangkatan dalam jabatan ini dapat dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian, dan promosi, dengan persyaratan tertentu seperti integritas, moralitas, dan kompetensi.

1. Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Penyidik pada lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tetap berstatus serta memiliki tugas dan kewenangan sebagai Penyidik sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

(-)