[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e04d676b-117e-4ec0-be54-b07b1d1df671","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":86,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan","short_title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020","number","58","year","2020","published_date","2020-08-12","effective_date","2020-08-13","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","53ceb3db-a73c-4b08-bbbf-497152f2f387","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","short_name","Permen PANRB","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG PENILAIAN PENDIDIKAN
2020
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 58, BN.2020/No.904, jdih.menpan.go.id : 45 hlm.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TENTANG Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan\r\nprofesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan \r\ntugas dan fungsi perencanaan, pengembangan, \r\npemanfaatan, dan evaluasi hasil penilaian pendidikan\r\nperlu mengatur Jabatan Fungsional Pengembang \r\nPenilaian Pendidikan;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan \r\nMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi \r\nBirokrasi tentang Jabatan Fungsional Pengembang \r\nPenilaian Pendidikan; \n 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang \r\nKementerian Negara (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4916);\r\n3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang\r\nAparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5494);\r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang \r\nManajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) \r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah \r\nNomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang \r\nManajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);\r\n5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang \r\nRumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, \r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden \r\nNomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas \r\nKeputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang\r\nRumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 \r\nNomor 235);\r\n6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang\r\nKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 89);\r\n7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang \r\nPengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan \r\nFungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2019 Nomor 834);\r\n8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan\r\nReformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang \r\nOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan \r\nAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);\r\n \n Mengatur tentang Ketentuan umum; Kedudukan, Tanggung Jawab dan Klasifikasi/Rumpun Jabatan; Kategori dan Jenjang Jabatan Fungsional; Tugas Jabatan, Unsur dan Sub Unsur Kegiatan, Uraian Kegiatan Jenjang Jabatan dan Hasil Kerja; Pengangkatan dalam jabatan; Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji; Penilaian Kinerja; Penilaian dan PAK; Kenaikan Pangkat dan kenaikan Jabatan; Kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan; Kompetensi; Pemberhentian dari jabatan; Pemindahan ke dalam jabatan lain dan larangan rangkap jabatan;Tugas Instansi Pembina; Organisasi Profesi; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2020. \n 55 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk mengembangkan karier dan meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat dalam perencanaan, pengembangan, pemanfaatan, dan evaluasi hasil penilaian pendidikan. Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan diatur sebagai jabatan karier PNS yang memiliki tugas melaksanakan kegiatan pengembangan penilaian pendidikan. Ruang lingkup kegiatan yang diatur meliputi perencanaan, penyusunan, pemanfaatan, dan evaluasi penilaian pendidikan. PNS yang menduduki jabatan ini harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk pendidikan minimal sarjana dan lulus uji kompetensi. Pengangkatan dalam jabatan ini dapat dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian/inpassing, dan promosi. Setiap jenjang jabatan memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda, dan penilaian kinerja dilakukan berdasarkan capaian Angka Kredit dan perilaku kerja.","transitional_provisions","1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan melalui penyesuaian/inpassing dilaksanakan satu kali untuk paling lama dua tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/240815/permen-pan-rb-no-1-tahun-2023","ccc0f9da-d0df-4855-aa90-ed22ed5ba1b2","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[107],{"_98":108,"_100":101,"_36":102},"Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional","amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER
OF STATE APPARATUS UTILIZATION
AND BUREAUCRATIC REFORM
REPUBLIC OF INDONESIA

COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF STATE APPARATUS UTILIZATION
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 58 OF 2020

CONCERNING

FUNCTIONAL POSITION OF EDUCATION ASSESSMENT DEVELOPER

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF STATE APPARATUS UTILIZATION
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e04d676b-117e-4ec0-be54-b07b1d1df671","actionData","errors"]