Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2019

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengembangkan karier dan meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di bidang pelayanan teknis dan operasional pengelolaan perikanan budidaya. Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Peraturan ini mengatur pembagian kewenangan antar lembaga pemerintah, termasuk pembentukan jabatan baru, serta menetapkan hak dan kewajiban subjek hukum. PNS yang menduduki jabatan ini harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk pendidikan minimal dan uji kompetensi. Jabatan ini memiliki beberapa jenjang, mulai dari Teknisi Akuakultur Pemula hingga Penyelia, dengan tugas yang berbeda-beda sesuai jenjangnya. Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan capaian Angka Kredit yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat atau jabatan.

• 1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, keputusan pembebasan sementara bagi Pengawas Perikanan kategori keterampilan bidang Pembudidayaan Ikan dinyatakan tidak berlaku dan PNS yang bersangkutan diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan kategori keterampilan bidang Pembudidayaan Ikan.
• 2. Pengangkatan kembali PNS ditetapkan dengan ketentuan belum ditetapkan keputusan pemberhentian dan memiliki kinerja paling kurang bernilai baik selama masa pembebasan sementara.
• 3. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan kategori keterampilan bidang Pembudidayaan Ikan disesuaikan ke dalam Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur.
• 4. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur melalui penyesuaian/inpassing dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.