[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e56f3805-edff-4c6d-910b-b2294ca1ebc9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":85,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan","short_title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2020","number","44","year","2020","published_date","2020-06-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","53ceb3db-a73c-4b08-bbbf-497152f2f387","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","short_name","Permen PANRB","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

JABATAN FUNGSIONAL NEGOSIATOR PERDAGANGAN
2020
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 44, BN.2020/NO.619, jdih.menpan.go.id : 46 hlm.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TENTANG Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan \r\nprofesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai \r\nruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di \r\nbidang kerja sama dan perundingan perjanjian \r\nperdagangan internasional, serta untuk meningkatkan \r\nkinerja organisasi, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional \r\nNegosiator Perdagangan;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan \r\nMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi \r\nBirokrasi tentang Jabatan Fungsional Negosiator \r\nPerdagangan; \n 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang \r\nKementerian Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);\r\n3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur \r\nSipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 5494);\r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang \r\nManajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) \r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan \r\nPemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan \r\natas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 \r\ntentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor \r\n6477);\r\n5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang \r\nRumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, \r\nsebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir \r\ndengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014\r\ntentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden \r\nNomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan \r\nFungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);\r\n6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang \r\nKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 89);\r\n7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang \r\nPengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan \r\nFungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2019 Nomor 834);\r\n8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang \r\nOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);\r\n\r\n \n Ketentuan Umum; Kedudukan, tanggung jawab, dan klasifikasi rumpun/jabatan; kategori dan jenjang jabatan fungsional; Tugas jabatan, unsur dan sub unsur kegiatan, uraian kegiatan, uraian tugas jabatan dan hasil kerja; Pengangkatan dalam jabatan; Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji; Penilaian kinerja; Penilaian dan penetapan angka kredit; Kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan; Kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Negosiator \r\nPerdagangan; Kompetensi; Pemberhentian dari jabatan; Tugas instansi pembina; Pemindahan ke dalam jabatan lain dan larangan rangkap jabatan; Organisasi profesi;Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2020. \n 59 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini menetapkan Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan (JFNP) untuk pengembangan karier dan profesionalisme PNS di bidang kerja sama dan perundingan perjanjian perdagangan internasional. JFNP adalah jabatan yang memiliki ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang kerja sama dan perundingan perjanjian perdagangan internasional dalam rangka meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional.

JFNP termasuk dalam klasifikasi/rumpun imigrasi, pajak, dan asisten profesional, dan merupakan jabatan fungsional kategori keahlian. Jenjang jabatan terdiri dari Negosiator Perdagangan Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama. Tugas jabatan adalah melaksanakan negosiasi melalui kerja sama dan perundingan perjanjian perdagangan internasional untuk meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional. Unsur kegiatan tugas jabatan yang dinilai Angka Kreditnya adalah negosiasi, dengan sub-unsur kerja sama perdagangan internasional, perundingan dan pendekatan dengan negara mitra, serta tindak lanjut kerja sama dan perundingan perjanjian perdagangan internasional.

PNS dapat diangkat ke dalam JFNP melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian/inpassing, dan promosi. Peraturan ini juga mengatur penilaian kinerja JFNP berdasarkan SKP dan perilaku kerja, serta penilaian dan penetapan Angka Kredit. Kenaikan pangkat dan jenjang jabatan JFNP diatur berdasarkan Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan, dengan mempertimbangkan kegiatan penunjang dan pengembangan profesi. Instansi Pembina JFNP bertugas menyusun pedoman, standar kompetensi, kurikulum pelatihan, dan menyelenggarakan Uji Kompetensi. JFNP wajib memiliki organisasi profesi yang menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.

","transitional_provisions","1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan melalui penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.\n2. Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/240815/permen-pan-rb-no-1-tahun-2023","ccc0f9da-d0df-4855-aa90-ed22ed5ba1b2","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[106],{"_97":107,"_99":100,"_36":101},"Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional","amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF STATE APPARATUS EMPOWERMENT
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 44 OF 2020
on
FUNCTIONAL POSITION OF TRADE NEGOTIATOR

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF STATE APPARATUS EMPOWERMENT
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e56f3805-edff-4c6d-910b-b2294ca1ebc9","actionData","errors"]