[{"_1":2,"_137":-5,"_138":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f863cb35-68f6-4435-8f71-7a052bcf873b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_133":134,"_135":136},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_112":113,"_114":115,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":-5,"_131":132},"title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai","short_title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2021","number","63","year","2021","published_date","2021-12-09","effective_date","2021-12-14","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","53ceb3db-a73c-4b08-bbbf-497152f2f387","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","short_name","Permen PANRB","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2021
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 63, BN.2021/No.1358, peraturan.go.id: 131 hlm.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TENTANG Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2021. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 31 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai. Latar belakangnya adalah untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) di bidang kepabeanan dan cukai, serta meningkatkan kinerja organisasi. Tujuan kebijakan ini adalah untuk mengatur Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai agar sesuai dengan perkembangan hukum.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. Kedudukan dan Tanggung Jawab: Pemeriksa Bea dan Cukai berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Pemeriksaan Kepabeanan dan Cukai pada Instansi Pembina dan bertanggung jawab kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas.\n2. Klasifikasi Jabatan: Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai termasuk dalam klasifikasi/rumpun imigrasi, pajak, dan asisten profesional yang berkaitan.\n3. Kategori dan Jenjang Jabatan: Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian, terdiri atas Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama.\n4. Tugas Jabatan: Tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai adalah melakukan Pemeriksaan Kepabeanan dan Cukai.\n5. Unsur Kegiatan: Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai meliputi pemeriksaan bea dan cukai, pencegahan dan penyidikan, pelayanan informasi, pengelolaan informasi, serta bimbingan teknis dan standarisasi.","transitional_provisions","1. Kegiatan tugas jabatan dan prestasi kerja yang telah dilaksanakan Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keahlian sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.\n2. Organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.\n3. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.","sanctions","(-)","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Permen PAN & RB No. 31 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea Dan Cukai","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132665/permen-pan-rb-no-31-tahun-2016","bd5508f7-093f-40eb-b98c-6bcb07804386","revoked_by",[104,108],{"_97":105,"_99":106,"_36":107},"Permen PANRB No. 11 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/266066/permen-panrb-no-11-tahun-2023","3788b51e-425d-49b6-a69c-61711e2fd8f0",{"_97":109,"_99":110,"_36":111},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023","https://peraturan.bpk.go.id/Details/240815/permen-pan-rb-no-1-tahun-2023","ccc0f9da-d0df-4855-aa90-ed22ed5ba1b2","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[116],{"_97":117,"_99":110,"_36":111},"Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional","amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.1358, 2021
KEMENPAN-RB. Customs and Excise Inspector.
Functional Position. Revocation.

REGULATION OF THE MINISTER OF STATE APPARATUS UTILIZATION
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 63 OF 2021
ON
FUNCTIONAL POSITION OF CUSTOMS AND EXCISE INSPECTOR

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF STATE APPARATUS UTILIZATION
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that for the career development and improvement of the professionalism of Civil Servants who shall have the scope, duties, responsibilities, and authorities to carry out tasks in the field of customs clearance and excise, as well as to improve organizational performance, it is necessary to regulate the Functional Position of Customs and Excise Inspector;
that Regulation of the Minister of State Apparatus Utilization Number 31

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f863cb35-68f6-4435-8f71-7a052bcf873b","actionData","errors"]