[{"_1":2,"_535":-5,"_536":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","0652cd74-d4e0-42f6-9ba9-858e75df1a97","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_531":532,"_533":534},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_459":460,"_505":506,"_507":508,"_509":510,"_515":516,"_517":518,"_529":530},"title","Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang","short_title","Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023","number","6","year","2023","published_date","2023-03-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"943f3f83-7143-43f3-9576-3295e3fb4d90","Penciptaan Lapangan Kerja","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang","subject_matter","UU ini mengatur mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penetapan - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang - Cipta Kerja - Undang-Undang - perpu
2023
Undang-undang (UU) NO. 6, LN.2023/No.41, TLN No.6856, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
Undang-undang (UU) TENTANG Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja \n Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \n UU ini mengatur mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2023. \n UU ini menetapkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. \n Lampiran file: 1127 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 4, penjelasan hlm 5 sd 10, lampiran hlm 11 sd 1127) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan ini mengubah: 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek.","scope_and_parties","","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Undang-Undang ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang luas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Kebijakan ini diambil untuk merespons dinamika global dan tantangan ekonomi yang memerlukan penyesuaian hukum guna meningkatkan daya saing nasional.

Ketentuan Substansial: Undang-Undang ini mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam hal perizinan usaha, pengelolaan lingkungan, dan tata ruang. Ruang lingkup kegiatan yang diatur meliputi peningkatan ekosistem investasi, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta percepatan proyek strategis nasional. Subjek hukum diwajibkan untuk memenuhi persyaratan perizinan dan standar usaha yang ditetapkan, termasuk dalam hal pengelolaan lingkungan dan tata ruang.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana. 2. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, penangguhan usaha, pencabutan izin, atau pembatalan izin. 3. Sanksi pidana dapat berupa pidana kurungan atau penjara.","revokes",[95,101],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020","cce2bd84-2ff7-4ad7-9f03-5ace7b635e24",{"_96":102,"_98":86},"Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie)","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[111,115,119,123,127,131,135,139,143,147,151,155,159,163,167,171,175,179,183,187,191,195,199,203,207,211,215,219,223,227,231,235,239,243,247,251,255,259,263,267,271,275,279,283,287,291,295,299,303,307,311,315,319,323,327,331,335,339,343,347,351,355,359,363,367,371,375,379,383,387,391,395,399,403,407,411,415,419,423,427,431,435,439,443,447,451,455],{"_96":112,"_98":113,"_36":114},"UU No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/195878/uu-no-2-tahun-2022","8aa545cd-c835-459b-814d-1b9b40a27df5",{"_96":116,"_98":117,"_36":118},"UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021","e828a4ea-f37e-4b76-bf9d-4135d10e4f13",{"_96":120,"_98":121,"_36":122},"UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/138909/uu-no-3-tahun-2020","14b27227-e7fd-4a28-b8cc-4fae54e539b0",{"_96":124,"_98":125,"_36":126},"UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/106346/uu-no-8-tahun-2019","b821ae65-3cc9-49b3-8a75-926786c8871a",{"_96":128,"_98":129,"_36":130},"UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/123688/uu-no-22-tahun-2019","6374c858-7235-45c0-816e-2938af1da219",{"_96":132,"_98":133,"_36":134},"UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air","https://peraturan.bpk.go.id/Details/122742/uu-no-17-tahun-2019","10adc15f-fc7d-4607-88bf-fa40a6d72ca2",{"_96":136,"_98":137,"_36":138},"UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/117023/uu-no-11-tahun-2019","b24ac4e4-9dec-4681-94ad-cfc31d8fe75c",{"_96":140,"_98":141,"_36":142},"UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek","https://peraturan.bpk.go.id/Details/37643/uu-no-6-tahun-2017","c30ddc72-1e44-4a3a-aae1-418d2dd865cf",{"_96":144,"_98":145,"_36":146},"UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/37637/uu-no-2-tahun-2017","e80463ac-a697-466b-9e03-afe54f5e80d7",{"_96":148,"_98":149,"_36":150},"UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia","https://peraturan.bpk.go.id/Details/64508/uu-no-18-tahun-2017","d8573182-4f62-478f-85ef-ab6ab4cbc1d3",{"_96":152,"_98":153,"_36":154},"UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam","https://peraturan.bpk.go.id/Details/37237/uu-no-7-tahun-2016","4e7f6fb2-8cea-4aa0-bae1-41ffb5ef36a5",{"_96":156,"_98":157,"_36":158},"UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis","https://peraturan.bpk.go.id/Details/37595/uu-no-20-tahun-2016","7df098f2-4109-4795-b317-cddc61050a76",{"_96":160,"_98":161,"_36":162},"UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten","https://peraturan.bpk.go.id/Details/37536/uu-no-13-tahun-2016","14df0954-8a40-40dc-89b3-90af6fbd94d0",{"_96":164,"_98":165,"_36":166},"UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38209/uu-no-9-tahun-2015","66932fec-361e-4008-bda7-5bd796b5b988",{"_96":168,"_98":169,"_36":170},"UU No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/37678/uu-no-2-tahun-2015","d4a66a79-6e59-46fd-aab3-9ffa709efd43",{"_96":172,"_98":173,"_36":174},"UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38584/uu-no-7-tahun-2014","a8cb2dc9-c5c1-48d3-b73c-966e32431f41",{"_96":176,"_98":177,"_36":178},"UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014","b6d4d271-a082-49b1-9f71-3544ccd8580f",{"_96":180,"_98":181,"_36":182},"UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38801/uu-no-41-tahun-2014","c2d00c78-37aa-4ddb-9a45-202c5fac7519",{"_96":184,"_98":185,"_36":186},"UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38807/uu-no-39-tahun-2014","a7bd9bc6-fba1-457a-aea0-af23ef16015b",{"_96":188,"_98":189,"_36":190},"UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014","baf2131e-f91c-409f-aef6-99af74186a5b",{"_96":192,"_98":193,"_36":194},"UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38710/uu-no-32-tahun-2014","bc3d08af-cb7b-4ee1-8674-5b3297d31035",{"_96":196,"_98":197,"_36":198},"UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38695/uu-no-30-tahun-2014","e33d52d0-65fd-4843-a565-97c90ba157cd",{"_96":200,"_98":201,"_36":202},"UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38572/uu-no-3-tahun-2014","a02a571e-ade6-43be-9744-fd893c3f3ecd",{"_96":204,"_98":205,"_36":206},"UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014","c61fed3b-4507-4ee2-9287-f6065133b69e",{"_96":208,"_98":209,"_36":210},"UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38684/uu-no-21-tahun-2014","2b01b72f-e9fb-4de1-af8b-8b81ebb868f9",{"_96":212,"_98":213,"_36":214},"UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38521/uu-no-1-tahun-2014","c8135e19-e259-493e-8ab1-402f24019c67",{"_96":216,"_98":217,"_36":218},"UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38893/uu-no-19-tahun-2013","f0e877b5-dce7-457e-91fd-2fa4f04c92d9",{"_96":220,"_98":221,"_36":222},"UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38884/uu-no-18-tahun-2013","a752ed1f-2839-48c8-a196-945583d737cf",{"_96":224,"_98":225,"_36":226},"UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39012/uu-no-2-tahun-2012","8a5d71ba-cda7-45c9-8931-67f63d5a93e8",{"_96":228,"_98":229,"_36":230},"UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39100/uu-no-18-tahun-2012","d9652588-0409-4398-b80e-a4672411ba2a",{"_96":232,"_98":233,"_36":234},"UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39088/uu-no-16-tahun-2012","fea2d3df-10ac-452c-95c2-4b9cfab7fc72",{"_96":236,"_98":237,"_36":238},"UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39140/uu-no-6-tahun-2011","4ad92b92-611a-47ef-9b09-4927adb302b7",{"_96":240,"_98":241,"_36":242},"UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39136/uu-no-4-tahun-2011","81510486-b66c-46ce-aff4-1acdbc969d87",{"_96":244,"_98":245,"_36":246},"UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39268/uu-no-24-tahun-2011","f577947c-91fd-4bef-a229-58ae6110ef48",{"_96":248,"_98":249,"_36":250},"UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39256/uu-no-20-tahun-2011","9aba17ee-c85a-4616-9156-30bc2abbc77a",{"_96":252,"_98":253,"_36":254},"UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39128/uu-no-1-tahun-2011","64765871-6e00-4905-a54d-6103ac4ad39f",{"_96":256,"_98":257,"_36":258},"UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38555/uu-no-13-tahun-2010","c415f16c-bc8e-4662-85f9-0bb49ff4e947",{"_96":260,"_98":261,"_36":262},"UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38790/uu-no-45-tahun-2009","8723d5d7-5dd2-4d28-9b12-057ddeec065a",{"_96":264,"_98":265,"_36":266},"UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38789/uu-no-44-tahun-2009","dd408c1c-0403-4023-96b0-1450fd31b51c",{"_96":268,"_98":269,"_36":270},"UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38786/uu-no-41-tahun-2009","0dc5011d-bf72-4b24-b0ac-2b4334eb0cb6",{"_96":272,"_98":273,"_36":274},"UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38578/uu-no-4-tahun-2009","27177dd1-59ab-49d4-92b3-7fa99fe99833",{"_96":276,"_98":277,"_36":278},"UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus","https://peraturan.bpk.go.id/Details/54483/uu-no-39-tahun-2009","b7d7efff-baf0-4d45-984e-57bef8245d90",{"_96":280,"_98":281,"_36":282},"UU No. 38 Tahun 2009 tentang POS","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38783/uu-no-38-tahun-2009","0495eb3d-4f38-45cb-96bc-296157022570",{"_96":284,"_98":285,"_36":286},"UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38778/uu-no-36-tahun-2009","3e2783f3-bc62-418f-a73a-334a74ca4959",{"_96":288,"_98":289,"_36":290},"UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38776/uu-no-35-tahun-2009","b7a7fc8d-3c31-4163-837a-a06fc99f8b16",{"_96":292,"_98":293,"_36":294},"UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38772/uu-no-33-tahun-2009","2256807a-b8cd-4101-8612-f28aa5d2a77b",{"_96":296,"_98":297,"_36":298},"UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009","8bbd2fef-6500-4a61-bfc3-db8491bf617c",{"_96":300,"_98":301,"_36":302},"UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38767/uu-no-30-tahun-2009","f11a3d4b-f146-4890-abc4-02cc09ba98aa",{"_96":304,"_98":305,"_36":306},"UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009","2b9dd2b4-1550-4470-8246-41664b308db5",{"_96":308,"_98":309,"_36":310},"UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38634/uu-no-18-tahun-2009","8dcf8af2-9947-4940-9ba3-f33553c8f66f",{"_96":312,"_98":313,"_36":314},"UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38598/uu-no-10-tahun-2009","04e39ebb-75a3-4595-bc03-6a6abef59679",{"_96":316,"_98":317,"_36":318},"UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/54656/uu-no-1-tahun-2009","74f1a3c9-5b18-469f-92bb-8a28f804fd02",{"_96":320,"_98":321,"_36":322},"UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39655/uu-no-21-tahun-2008","000b270c-0bc1-41ac-a2cc-e35841d7448e",{"_96":324,"_98":325,"_36":326},"UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008","190b8bd6-aa2d-436f-956e-36670fb8cb19",{"_96":328,"_98":329,"_36":330},"UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39060/uu-no-17-tahun-2008","ecec08c4-85c4-488c-b660-05732468b85e",{"_96":332,"_98":333,"_36":334},"UU No. 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39971/uu-no-44-tahun-2007","8862feb2-a116-4eeb-801a-ee62619716df",{"_96":336,"_98":337,"_36":338},"UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39965/uu-no-40-tahun-2007","f8a854c5-659e-473c-86d1-b2fac4fc4036",{"_96":340,"_98":341,"_36":342},"UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39911/uu-no-27-tahun-2007","822e9844-83a3-4201-b535-01489e683d58",{"_96":344,"_98":345,"_36":346},"UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39908/uu-no-26-tahun-2007","227295d2-7128-44bd-9f70-47f2c6b9ce01",{"_96":348,"_98":349,"_36":350},"UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39903/uu-no-25-tahun-2007","e63fd993-81c4-46e8-9832-a3ed8f9b082d",{"_96":352,"_98":353,"_36":354},"UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39896/uu-no-23-tahun-2007","10fd4c8f-89e1-4c56-aae2-d2583df7ee79",{"_96":356,"_98":357,"_36":358},"UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional","https://peraturan.bpk.go.id/Details/40787/uu-no-40-tahun-2004","7844ee17-60b7-4bb7-87d9-0c790f388223",{"_96":360,"_98":361,"_36":362},"UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/40785/uu-no-38-tahun-2004","7666c374-6373-450d-bdaf-387472cd3da0",{"_96":364,"_98":365,"_36":366},"UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/40763/uu-no-31-tahun-2004","6b4b0cb5-6ea8-49bd-9203-8c3736086ba5",{"_96":368,"_98":369,"_36":370},"UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/40518/uu-no-19-tahun-2004","7d9c8c64-5302-4722-baee-bd40168b583a",{"_96":372,"_98":373,"_36":374},"UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/43919/uu-no-19-tahun-2003","9fb1feba-2488-4611-81a9-f0cf49cc7bcc",{"_96":376,"_98":377,"_36":378},"UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/43013/uu-no-13-tahun-2003","75a14ec4-d860-4ad5-975f-76246ba6dc47",{"_96":380,"_98":381,"_36":382},"UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran","https://peraturan.bpk.go.id/Details/44500/uu-no-32-tahun-2002","8c27c0ca-e333-4a36-9ba9-df47be6f472e",{"_96":384,"_98":385,"_36":386},"UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung","https://peraturan.bpk.go.id/Details/44487/uu-no-28-tahun-2002","1a0f4e60-160b-49b7-85e5-04378b9bec8d",{"_96":388,"_98":389,"_36":390},"UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia","https://peraturan.bpk.go.id/Details/44418/uu-no-2-tahun-2002","13e94e38-06b3-4d1f-8d4a-6cb2049e9d22",{"_96":392,"_98":393,"_36":394},"UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/44903/uu-no-22-tahun-2001","04212fdd-520d-4bd2-844f-d50eda338381",{"_96":396,"_98":397,"_36":398},"UU No. 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45244/uu-no-37-tahun-2000","f16ad95e-1821-44dc-be89-25c00dc080c3",{"_96":400,"_98":401,"_36":402},"UU No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45242/uu-no-36-tahun-2000","6777d318-1c09-4b76-b626-cb79b9458e79",{"_96":404,"_98":405,"_36":406},"UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45000/uu-no-29-tahun-2000","6e9592d7-09ba-45aa-be49-36ab079e1698",{"_96":408,"_98":409,"_36":410},"UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45280/uu-no-5-tahun-1999","78b427a2-48aa-4628-afa4-de0c86adb049",{"_96":412,"_98":413,"_36":414},"UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45373/uu-no-41-tahun-1999","950fab83-bea6-4821-9394-be87c087a75c",{"_96":416,"_98":417,"_36":418},"UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45357/uu-no-36-tahun-1999","3dda65d7-6bfe-4543-9c53-b1aa038e3ac4",{"_96":420,"_98":421,"_36":422},"UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45486/uu-no-10-tahun-1998","8583ae9d-03f2-463c-859b-322893b384ac",{"_96":424,"_98":425,"_36":426},"UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45926/uu-no-5-tahun-1997","de5c755b-73be-4ae1-8337-9bea6893c7b0",{"_96":428,"_98":429,"_36":430},"UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45931/uu-no-10-tahun-1997","6057618d-593d-4452-9656-89a6438ab93c",{"_96":432,"_98":433,"_36":434},"UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46599/uu-no-7-tahun-1992","bf5d9f6e-354b-4c9a-b862-56e7fffbda86",{"_96":436,"_98":437,"_36":438},"UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46650/uu-no-25-tahun-1992","35d56fdb-ffc6-4adf-b0ad-fe0d3a03e9e9",{"_96":440,"_98":441,"_36":442},"UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46990/uu-no-8-tahun-1983","cc5596c7-ef47-4e8b-979b-cda743033f4c",{"_96":444,"_98":445,"_36":446},"UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46988/uu-no-7-tahun-1983","a8c4524b-c1a7-4a46-ab38-959de0b7be5b",{"_96":448,"_98":449,"_36":450},"UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46986/uu-no-6-tahun-1983","473dcab0-f9b9-4bbe-b1bf-9e854dfd0915",{"_96":452,"_98":453,"_36":454},"UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46996/uu-no-3-tahun-1982","49bb811b-f3cb-4e20-929b-2751524ae0d3",{"_96":456,"_98":457,"_36":458},"UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal","https://peraturan.bpk.go.id/Details/47034/uu-no-2-tahun-1981","755b9104-e349-46ed-9bb0-e2e7e68bc751","amended_by",[461,465,469,473,477,481,485,489,493,497,501],{"_96":462,"_98":463,"_36":464},"UU No. 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia","https://peraturan.bpk.go.id/Details/350096/uu-no-5-tahun-2026","e04a1177-d772-464e-aa21-b361c101fc95",{"_96":466,"_98":467,"_36":468},"UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian PidanaKetentuan Pasal 238 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diubah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/337869/uu-no-1-tahun-2026","c94414e6-8159-476e-a50c-8b649c59e290",{"_96":470,"_98":471,"_36":472},"UU No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/316682/uu-no-2-tahun-2025","d964c907-77a7-4959-b95c-d3ea05e88c1b",{"_96":474,"_98":475,"_36":476},"UU No. 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/334481/uu-no-18-tahun-2025","cdfb9439-603a-4412-aab0-2bb8e6adc7d1",{"_96":478,"_98":479,"_36":480},"UU No. 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/330668/uu-no-16-tahun-2025","fc50cbd3-2b3f-45dc-9bbb-b582b5a6f44d",{"_96":482,"_98":483,"_36":484},"UU No. 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Ibadah Haji dan Umrah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/331538/uu-no-14-tahun-2025","13158cdd-e727-4313-8bdc-1fed4b68e6e0",{"_96":486,"_98":487,"_36":488},"UU No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/314622/uu-no-1-tahun-2025","b56db2a6-d8a2-4cb3-b1e5-2f4ef886fd84",{"_96":490,"_98":491,"_36":492},"UU No. 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran","https://peraturan.bpk.go.id/Details/306526/uu-no-66-tahun-2024","6889c7d4-1a2b-4169-b260-9e829aa438db",{"_96":494,"_98":495,"_36":496},"UU No. 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten","https://peraturan.bpk.go.id/Details/306515/uu-no-65-tahun-2024","ad330d7c-f97f-49c8-8b8f-9c6d2e3443d8",{"_96":498,"_98":499,"_36":500},"UU No. 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentan Keimigrasian","https://peraturan.bpk.go.id/Details/304897/uu-no-63-tahun-2024","e42c5289-6489-47a3-acbf-42087507557d",{"_96":502,"_98":503,"_36":504},"UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa","https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024","a3a92173-5cd5-4cb8-8f7d-e2e78600cb38","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[511],{"_96":512,"_98":513,"_36":514},"PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja","https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022","38c2d482-037b-4467-9237-8a564f0a28ef","established_by",[],"constitutional_review",[519,525],{"_520":521,"_98":522,"_523":524},"nomor_putusan","168/PUU-XXI/2023","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/223/putusan_mkri_168_PUU-XXI_2023.pdf","teks","1)\tFrasa “Pemerintah Pusat” dalam Pasal 42 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 4 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “menteri yang bertanggungjawab di bidang (urusan) ketenagakerjaan, in casu menteri Tenaga Kerja”; \r\n2)\tPasal 42 ayat (4) dalam Pasal 81 angka 4 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) yang menyatakan “Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Tenaga Kerja Asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam Hubungan Kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki, dengan memerhatikan pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia”;\r\n3)\tPasal 56 ayat (3) dalam Pasal 81 angka 12 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) yang menyatakan “Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan Perjanjian Kerja” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Jangka waktu selesainya suatu pekerjaan tertentu dibuat tidak melebihi paling lama 5 (lima) tahun, termasuk jika terdapat perpanjangan”;\r\n4)\tPasal 57 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 13 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) yang menyatakan “Perjanjian kerja waktu tertentu dibuat tertulis serta harus menggunakan secara Bahasa Indonesia dan huruf latin”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Perjanjian kerja waktu tertentu harus dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin”; \r\n5)\tPasal 64 ayat (2) dalam Pasal 81 angka 18 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) yang menyatakan, “Pemerintah menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, “Menteri menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis dan bidang pekerjaan alih daya yang diperjanjikan dalam perjanjian tertulis alih daya”;\r\n6)\tPasal 79 ayat (2) huruf b dalam Pasal 81 angka 25 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) yang menyatakan, “istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai mencakup frasa, “atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu”; \r\n7)\tKata “dapat” dalam Pasal 79 ayat (5) dalam Pasal 81 angka 25 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;\r\n8)\tPasal 88 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 27 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) yang menyatakan “Setiap Pekerja/Buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “termasuk penghasilan yang memenuhi penghidupan yang merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua”; \r\n9)\tPasal 88 ayat (2) dalam Pasal 81 angka 27 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) yang menyatakan, “Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, “dengan melibatkan dewan pengupahan daerah yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan yang menjadi bahan bagi pemerintah pusat untuk penetapan kebijakan pengupahan”; \r\n10)\tFrasa “struktur dan skala upah” dalam Pasal 88 ayat (3) huruf b dalam Pasal 81 angka 27 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “struktur dan skala upah yang proporsional”; \r\n11)\tPasal 88C dalam Pasal 81 angka 28 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “termasuk gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral pada wilayah provinsi dan dapat untuk kabupaten/kota”; \r\n12)\tFrasa “indeks tertentu” dalam Pasal 88D ayat (2) dalam Pasal 81 angka 28 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja/buruh”; \r\n13)\tFrasa “dalam keadaan tertentu” dalam Pasal 88F dalam Pasal 81 angka 28 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan \"dalam keadaan tertentu\" mencakup antara lain bencana alam atau non-alam, termasuk kondisi luar biasa perekonomian global dan/atau nasional yang ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;\r\n14)\tPasal 90A dalam Pasal 81 angka 31 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) yang menyatakan “Upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh di Perusahaan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Upah di atas Upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan”;\r\n15)\tPasal 92 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 33 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) yang menyatakan, “Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di Perusahaan dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan dan produktivitas”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala Upah di Perusahaan dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan dan produktivitas, serta golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi”;\r\n16)\tPasal 95 ayat (3) dalam Pasal 81 angka 36 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) yang menyatakan, “Hak lainnya dari Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya atas semua kreditur kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Hak lainnya dari Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya atas semua kreditur termasuk kreditur preferen kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan”;\r\n17)\tPasal 98 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 39 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) yang menyatakan, “Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan yang berpartisipasi secara aktif”;\r\n18)\tFrasa “wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh”, dalam Pasal 151 ayat (3) dalam Pasal 81 angka 40 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “wajib dilakukan melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh”; \r\n19)\tFrasa “pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial” dalam Pasal 151 ayat (4) dalam Pasal 81 angka 40 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan maka Pemutusan Hubungan Kerja hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap”; \r\n20)\tFrasa \"dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya\" dalam norma Pasal 157A ayat (3) dalam Pasal 81 angka 49 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “sampai berakhirnya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang PPHI”;\r\n21)\tFrasa “diberikan dengan ketentuan sebagai berikut” dalam Pasal 156 ayat (2) dalam Pasal 81 angka 47 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “paling sedikit.”",{"_520":526,"_98":527,"_523":528},"39/PUU-XXI/2023","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/187/39-PUU-XXI-2023.pdf","1). Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah mendapat pertimbangan DPR RI”; \r\n2). Kata \"dapat\" pada norma Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
THE LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 6 OF 2023
on
PROMULGATION OF GOVERNMENT REGULATION IN LIEU OF LAW
NUMBER 2 OF 2022 ON JOB CREATION
INTO LAW

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering / Whereas:

that in order to realize the objectives of the establishment of the Government of the State of Indonesia and to realize an Indonesian society that is prosperous, just, and prosperous based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the State needs to make various efforts to fulfill the rights of citizens to work and a decent living for humanity through job creation;
that job creation is expected to absorb as much Indonesian labor as possible amidst increasingly competitive competition and the demands of economic globalization, as well as the challenges and global economic crises that may disrupt the national economy;
that to support job creation, adjustments are needed to various aspects of regulation relating to the ease, protection, and empowerment of cooperatives and micro, small, and medium enterprises, improving the investment ecosystem, and accelerating national strategic projects, including increasing worker protection and welfare;
that regulations relating to the ease, protection, and empowerment of cooperatives and micro, small, and medium enterprises, improving the investment ecosystem, and accelerating national strategic projects, including increasing worker protection and welfare, which are spread across various sectoral laws, currently cannot meet the legal needs for accelerating job creation, so changes need to be made;
that efforts to change regulations relating to the ease, protection, and empowerment of cooperatives and micro, small, and medium enterprises, improving the investment ecosystem, and accelerating national strategic projects, including increasing worker protection and welfare, are carried out through changes to sectoral laws that do not yet support the realization of synchronization in guaranteeing the acceleration of job creation, so breakthroughs and legal certainty are needed to be able to resolve various problems in several laws into one comprehensive law using the omnibus method;
that in order to implement the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020, improvements need to be made through replacement of Law Number 11 of 2020 on Job Creation;
that global dynamics caused by rising energy and food prices, climate change (climate change), and disruption of supply chains (supply chain) have caused a decline in world economic growth and an increase in inflation which will have a significant impact on the national economy which must be responded to with standard policy mix for increasing national competitiveness and attractiveness for investment through economic transformation contained in the Law on Job Creation;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, c, d, e, f, and g, to overcome a compelling urgency, THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA in accordance with his authority based on Article 22 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia HAS DECIDED Government Regulation

Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation on December 30, 2022;

that based on the considerations as referred to in letters a, b, c, d, e, f, g, and h, it is necessary to enact a Law on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law;

Bearing in Mind :

Article 5 paragraph (1), Article 20, and Article 22 paragraph (2) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA;

With Joint Consent
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

","pdf_url","/proxy/pdf?id=0652cd74-d4e0-42f6-9ba9-858e75df1a97","actionData","errors"]