[{"_1":2,"_143":-5,"_144":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d9652588-0409-4398-b80e-a4672411ba2a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_139":140,"_141":142},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_106":107,"_108":109,"_112":113,"_114":115,"_128":129,"_130":131,"_132":133,"_134":135,"_136":-5,"_137":138},"title","Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan","short_title","Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2012","number","18","year","2012","published_date","2012-11-16","effective_date","2012-11-17","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PANGAN
2012
Undang-undang (UU) NO. 18, LN.2012/No. 227, TLN No. 5360, LL SETNEG: 58 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Pangan
ABSTRAK:	\n \n Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan di sisi lain memiliki sumber daya alam dan sumber Pangan yang beragam, Indonesia mampu memenuhi kebutuhan Pangannya secara berdaulat dan mandiri. \n Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, dan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \n Undang-Undang ini mengatur tentang Pangan. Dalam Undang-Undang ini Pangan dimaksudkan sebagai ri sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2012. \n 83 hlm (batang tubuh hlm 1 sd. 58 dan lampiran hlm 59 sd. 83) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656).","scope_and_parties","policy_content","Undang-Undang ini dibentuk sebagai landasan hukum penyelenggaraan pangan yang berlandaskan pada kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan. Kebijakan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan mengutamakan produksi pangan dalam negeri serta pemanfaatan sumber daya dan kearifan lokal.\n\nSecara substansial, undang-undang ini mengatur pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan pangan yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan melalui pengembangan produksi dalam negeri, pengelolaan cadangan pangan nasional, serta stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok. Selain itu, diatur pula mengenai keterjangkauan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan perbaikan gizi masyarakat.\n\nUndang-undang ini menetapkan standar keamanan pangan yang ketat, mencakup sanitasi, pengaturan bahan tambahan pangan, produk rekayasa genetik, iradiasi, serta standar kemasan. Pelaku usaha pangan diwajibkan memenuhi standar keamanan dan mutu pangan, termasuk kewajiban memiliki izin edar bagi pangan olahan. Pengawasan dilakukan secara berkala oleh lembaga pemerintah terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap standar tersebut. Selain itu, undang-undang ini mengamanatkan pembentukan lembaga pemerintah di bidang pangan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk mengoordinasikan penyelenggaraan pangan secara lintas sektor.","transitional_provisions","1. Lembaga Pemerintah yang menangani bidang Pangan yang sudah ada pada saat berlakunya Undang-Undang ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya lembaga Pemerintah yang menangani bidang Pangan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan penimbunan pangan pokok, penggunaan bahan tambahan pangan yang dilarang/melampaui batas, penggunaan kemasan berbahaya, pengemasan kembali secara ilegal, serta ketidakpatuhan terhadap standar keamanan dan izin edar dikenai sanksi pidana penjara dan/atau denda.\n2. Sanksi administratif berupa denda, penghentian sementara kegiatan, penarikan pangan dari peredaran, ganti rugi, atau pencabutan izin dikenakan bagi pelanggaran administratif.\n3. Tindak pidana yang mengakibatkan luka berat atau kematian dikenai pemberatan pidana.\n4. Korporasi yang melakukan pelanggaran dikenai denda tiga kali lipat dari denda perseorangan serta pidana tambahan.","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46097/uu-no-7-tahun-1996","4ad6308b-fcb9-4bb3-af90-725ba1fcb36e","revoked_by",[102],{"_95":103,"_97":104,"_36":105},"Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023","https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023","b805ce68-6e4b-4a6e-95cf-a792e3c705f2","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[110],{"_95":111,"_97":104,"_36":105},"UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012","amends",[],"amended_by",[116,120,124],{"_95":117,"_97":118,"_36":119},"UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023","0652cd74-d4e0-42f6-9ba9-858e75df1a97",{"_95":121,"_97":122,"_36":123},"PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja","https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022","38c2d482-037b-4467-9237-8a564f0a28ef",{"_95":125,"_97":126,"_36":127},"UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja","https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020","cce2bd84-2ff7-4ad7-9f03-5ace7b635e24","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 18 OF 2012
CONCERNING
FOOD

BY THE GRACE OF THE ONE ALMIGHTY GOD

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering :

that Food is the most fundamental human need and its fulfillment is part of the human rights guaranteed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as a basic component for realizing quality human resources;
that the state is obligated to realize the availability, affordability, and fulfillment of sufficient, safe, high-quality, and nutritionally

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d9652588-0409-4398-b80e-a4672411ba2a","actionData","errors"]