[{"_1":2,"_460":-5,"_461":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","38c2d482-037b-4467-9237-8a564f0a28ef","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_456":457,"_458":459},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_435":436,"_441":442,"_443":444,"_445":446,"_447":448,"_453":-5,"_454":455},"title","Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja","short_title","Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022","number","2","year","2022","published_date","2022-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","b41c2680-e717-4b50-9f4b-a29756446034","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)","short_name","Perpu","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"943f3f83-7143-43f3-9576-3295e3fb4d90","Penciptaan Lapangan Kerja","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Cipta Kerja","subject_matter","Ruang lingkup Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja ini meliputi: 1) peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; 2) ketenagakerjaan; 3) kemudahan, pelindungan, serta pemberdayaan Koperasi dan UMK-M; 4) kemudahan berusaha; 5) dukungan riset dan inovasi; 6) pengadaan tanah; 7) kawasan ekonomi; 8) investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional; 9) pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan 10) pengenaan sanksi.","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

CIPTA KERJA
2022
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) NO. 2, LN.2022/No.238, TLN No.6841, jdih.setneg.go.id: 737 hlm.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) TENTANG Cipta Kerja
ABSTRAK:	\n \n Upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan pelindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan dan kepastian hukum untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif dengan menggunakan metode omnibus. untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. \n Dasar hukum Perpu ini adalah Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \n Ruang lingkup Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja ini meliputi: 1) peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; 2) ketenagakerjaan; 3) kemudahan, pelindungan, serta pemberdayaan Koperasi dan UMK-M; 4) kemudahan berusaha; 5) dukungan riset dan inovasi; 6) pengadaan tanah; 7) kawasan ekonomi; 8) investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional; 9) pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan 10) pengenaan sanksi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022. \n Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran 1117 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 737, batang tubuh hlm 738 sd 1117) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan ini mengubah: 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek. 8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. 9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. 10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. 11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. 12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. 13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura. 14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 15. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.","scope_and_parties","","policy_content","Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industri dan perdagangan nasional. Hal ini dilakukan untuk menyerap tenaga kerja Indonesia secara luas dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional. Peraturan ini juga menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Selain itu, dilakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan pelindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri nasional. Penyesuaian ini juga mencakup peningkatan ekosistem investasi, kemudahan, dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional dengan berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional serta berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dijatuhi sanksi administratif maupun pidana. 2. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, penangguhan usaha, pencabutan izin, atau pembatalan izin. 3. Sanksi pidana dapat berupa pidana kurungan atau penjara.","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020","cce2bd84-2ff7-4ad7-9f03-5ace7b635e24","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[109,113,117,121,125,129,133,137,141,145,149,153,157,161,165,169,173,177,181,185,189,193,197,201,205,209,213,217,221,225,229,233,237,241,245,249,253,257,261,265,269,273,277,281,285,289,293,297,301,305,309,313,317,321,325,329,333,337,341,345,349,353,357,361,365,369,373,377,381,385,389,393,397,401,405,409,413,417,421,425,429,433],{"_96":110,"_98":111,"_36":112},"UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/106346/uu-no-8-tahun-2019","b821ae65-3cc9-49b3-8a75-926786c8871a",{"_96":114,"_98":115,"_36":116},"UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/123688/uu-no-22-tahun-2019","6374c858-7235-45c0-816e-2938af1da219",{"_96":118,"_98":119,"_36":120},"UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air","https://peraturan.bpk.go.id/Details/122742/uu-no-17-tahun-2019","10adc15f-fc7d-4607-88bf-fa40a6d72ca2",{"_96":122,"_98":123,"_36":124},"UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/117023/uu-no-11-tahun-2019","b24ac4e4-9dec-4681-94ad-cfc31d8fe75c",{"_96":126,"_98":127,"_36":128},"UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek","https://peraturan.bpk.go.id/Details/37643/uu-no-6-tahun-2017","c30ddc72-1e44-4a3a-aae1-418d2dd865cf",{"_96":130,"_98":131,"_36":132},"UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/37637/uu-no-2-tahun-2017","e80463ac-a697-466b-9e03-afe54f5e80d7",{"_96":134,"_98":135,"_36":136},"UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia","https://peraturan.bpk.go.id/Details/64508/uu-no-18-tahun-2017","d8573182-4f62-478f-85ef-ab6ab4cbc1d3",{"_96":138,"_98":139,"_36":140},"UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam","https://peraturan.bpk.go.id/Details/37237/uu-no-7-tahun-2016","4e7f6fb2-8cea-4aa0-bae1-41ffb5ef36a5",{"_96":142,"_98":143,"_36":144},"UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis","https://peraturan.bpk.go.id/Details/37595/uu-no-20-tahun-2016","7df098f2-4109-4795-b317-cddc61050a76",{"_96":146,"_98":147,"_36":148},"UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten","https://peraturan.bpk.go.id/Details/37536/uu-no-13-tahun-2016","14df0954-8a40-40dc-89b3-90af6fbd94d0",{"_96":150,"_98":151,"_36":152},"UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38209/uu-no-9-tahun-2015","66932fec-361e-4008-bda7-5bd796b5b988",{"_96":154,"_98":155,"_36":156},"UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38584/uu-no-7-tahun-2014","a8cb2dc9-c5c1-48d3-b73c-966e32431f41",{"_96":158,"_98":159,"_36":160},"UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014","b6d4d271-a082-49b1-9f71-3544ccd8580f",{"_96":162,"_98":163,"_36":164},"UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38801/uu-no-41-tahun-2014","c2d00c78-37aa-4ddb-9a45-202c5fac7519",{"_96":166,"_98":167,"_36":168},"UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38807/uu-no-39-tahun-2014","a7bd9bc6-fba1-457a-aea0-af23ef16015b",{"_96":170,"_98":171,"_36":172},"UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014","baf2131e-f91c-409f-aef6-99af74186a5b",{"_96":174,"_98":175,"_36":176},"UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38710/uu-no-32-tahun-2014","bc3d08af-cb7b-4ee1-8674-5b3297d31035",{"_96":178,"_98":179,"_36":180},"UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38695/uu-no-30-tahun-2014","e33d52d0-65fd-4843-a565-97c90ba157cd",{"_96":182,"_98":183,"_36":184},"UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38572/uu-no-3-tahun-2014","a02a571e-ade6-43be-9744-fd893c3f3ecd",{"_96":186,"_98":187,"_36":188},"UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38684/uu-no-21-tahun-2014","2b01b72f-e9fb-4de1-af8b-8b81ebb868f9",{"_96":190,"_98":191,"_36":192},"UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38521/uu-no-1-tahun-2014","c8135e19-e259-493e-8ab1-402f24019c67",{"_96":194,"_98":195,"_36":196},"UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38893/uu-no-19-tahun-2013","f0e877b5-dce7-457e-91fd-2fa4f04c92d9",{"_96":198,"_98":199,"_36":200},"UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38884/uu-no-18-tahun-2013","a752ed1f-2839-48c8-a196-945583d737cf",{"_96":202,"_98":203,"_36":204},"UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39012/uu-no-2-tahun-2012","8a5d71ba-cda7-45c9-8931-67f63d5a93e8",{"_96":206,"_98":207,"_36":208},"UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39100/uu-no-18-tahun-2012","d9652588-0409-4398-b80e-a4672411ba2a",{"_96":210,"_98":211,"_36":212},"UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39088/uu-no-16-tahun-2012","fea2d3df-10ac-452c-95c2-4b9cfab7fc72",{"_96":214,"_98":215,"_36":216},"UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39140/uu-no-6-tahun-2011","4ad92b92-611a-47ef-9b09-4927adb302b7",{"_96":218,"_98":219,"_36":220},"UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39136/uu-no-4-tahun-2011","81510486-b66c-46ce-aff4-1acdbc969d87",{"_96":222,"_98":223,"_36":224},"UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39268/uu-no-24-tahun-2011","f577947c-91fd-4bef-a229-58ae6110ef48",{"_96":226,"_98":227,"_36":228},"UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39256/uu-no-20-tahun-2011","9aba17ee-c85a-4616-9156-30bc2abbc77a",{"_96":230,"_98":231,"_36":232},"UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39128/uu-no-1-tahun-2011","64765871-6e00-4905-a54d-6103ac4ad39f",{"_96":234,"_98":235,"_36":236},"UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38555/uu-no-13-tahun-2010","c415f16c-bc8e-4662-85f9-0bb49ff4e947",{"_96":238,"_98":239,"_36":240},"UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38790/uu-no-45-tahun-2009","8723d5d7-5dd2-4d28-9b12-057ddeec065a",{"_96":242,"_98":243,"_36":244},"UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38789/uu-no-44-tahun-2009","dd408c1c-0403-4023-96b0-1450fd31b51c",{"_96":246,"_98":247,"_36":248},"UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38786/uu-no-41-tahun-2009","0dc5011d-bf72-4b24-b0ac-2b4334eb0cb6",{"_96":250,"_98":251,"_36":252},"UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38578/uu-no-4-tahun-2009","27177dd1-59ab-49d4-92b3-7fa99fe99833",{"_96":254,"_98":255,"_36":256},"UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus","https://peraturan.bpk.go.id/Details/54483/uu-no-39-tahun-2009","b7d7efff-baf0-4d45-984e-57bef8245d90",{"_96":258,"_98":259,"_36":260},"UU No. 38 Tahun 2009 tentang POS","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38783/uu-no-38-tahun-2009","0495eb3d-4f38-45cb-96bc-296157022570",{"_96":262,"_98":263,"_36":264},"UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38778/uu-no-36-tahun-2009","3e2783f3-bc62-418f-a73a-334a74ca4959",{"_96":266,"_98":267,"_36":268},"UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38776/uu-no-35-tahun-2009","b7a7fc8d-3c31-4163-837a-a06fc99f8b16",{"_96":270,"_98":271,"_36":272},"UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38772/uu-no-33-tahun-2009","2256807a-b8cd-4101-8612-f28aa5d2a77b",{"_96":274,"_98":275,"_36":276},"UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009","8bbd2fef-6500-4a61-bfc3-db8491bf617c",{"_96":278,"_98":279,"_36":280},"UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38767/uu-no-30-tahun-2009","f11a3d4b-f146-4890-abc4-02cc09ba98aa",{"_96":282,"_98":283,"_36":284},"UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009","2b9dd2b4-1550-4470-8246-41664b308db5",{"_96":286,"_98":287,"_36":288},"UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38634/uu-no-18-tahun-2009","8dcf8af2-9947-4940-9ba3-f33553c8f66f",{"_96":290,"_98":291,"_36":292},"UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38598/uu-no-10-tahun-2009","04e39ebb-75a3-4595-bc03-6a6abef59679",{"_96":294,"_98":295,"_36":296},"UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/54656/uu-no-1-tahun-2009","74f1a3c9-5b18-469f-92bb-8a28f804fd02",{"_96":298,"_98":299,"_36":300},"UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39655/uu-no-21-tahun-2008","000b270c-0bc1-41ac-a2cc-e35841d7448e",{"_96":302,"_98":303,"_36":304},"UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008","190b8bd6-aa2d-436f-956e-36670fb8cb19",{"_96":306,"_98":307,"_36":308},"UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39060/uu-no-17-tahun-2008","ecec08c4-85c4-488c-b660-05732468b85e",{"_96":310,"_98":311,"_36":312},"UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39965/uu-no-40-tahun-2007","f8a854c5-659e-473c-86d1-b2fac4fc4036",{"_96":314,"_98":315,"_36":316},"UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39911/uu-no-27-tahun-2007","822e9844-83a3-4201-b535-01489e683d58",{"_96":318,"_98":319,"_36":320},"UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39908/uu-no-26-tahun-2007","227295d2-7128-44bd-9f70-47f2c6b9ce01",{"_96":322,"_98":323,"_36":324},"UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39903/uu-no-25-tahun-2007","e63fd993-81c4-46e8-9832-a3ed8f9b082d",{"_96":326,"_98":327,"_36":328},"UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39896/uu-no-23-tahun-2007","10fd4c8f-89e1-4c56-aae2-d2583df7ee79",{"_96":330,"_98":331,"_36":332},"UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional","https://peraturan.bpk.go.id/Details/40787/uu-no-40-tahun-2004","7844ee17-60b7-4bb7-87d9-0c790f388223",{"_96":334,"_98":335,"_36":336},"UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/40785/uu-no-38-tahun-2004","7666c374-6373-450d-bdaf-387472cd3da0",{"_96":338,"_98":339,"_36":340},"UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/40763/uu-no-31-tahun-2004","6b4b0cb5-6ea8-49bd-9203-8c3736086ba5",{"_96":342,"_98":343,"_36":344},"PERPU No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/53114/perpu-no-1-tahun-2004","688ecc7a-684a-4677-87aa-89c0eb7e8455",{"_96":346,"_98":347,"_36":348},"UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/43919/uu-no-19-tahun-2003","9fb1feba-2488-4611-81a9-f0cf49cc7bcc",{"_96":350,"_98":351,"_36":352},"UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/43013/uu-no-13-tahun-2003","75a14ec4-d860-4ad5-975f-76246ba6dc47",{"_96":354,"_98":355,"_36":356},"UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran","https://peraturan.bpk.go.id/Details/44500/uu-no-32-tahun-2002","8c27c0ca-e333-4a36-9ba9-df47be6f472e",{"_96":358,"_98":359,"_36":360},"UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung","https://peraturan.bpk.go.id/Details/44487/uu-no-28-tahun-2002","1a0f4e60-160b-49b7-85e5-04378b9bec8d",{"_96":362,"_98":363,"_36":364},"UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia","https://peraturan.bpk.go.id/Details/44418/uu-no-2-tahun-2002","13e94e38-06b3-4d1f-8d4a-6cb2049e9d22",{"_96":366,"_98":367,"_36":368},"UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/44903/uu-no-22-tahun-2001","04212fdd-520d-4bd2-844f-d50eda338381",{"_96":370,"_98":371,"_36":372},"UU No. 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45244/uu-no-37-tahun-2000","f16ad95e-1821-44dc-be89-25c00dc080c3",{"_96":374,"_98":375,"_36":376},"UU No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45242/uu-no-36-tahun-2000","6777d318-1c09-4b76-b626-cb79b9458e79",{"_96":378,"_98":379,"_36":380},"UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45000/uu-no-29-tahun-2000","6e9592d7-09ba-45aa-be49-36ab079e1698",{"_96":382,"_98":383,"_36":384},"UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45280/uu-no-5-tahun-1999","78b427a2-48aa-4628-afa4-de0c86adb049",{"_96":386,"_98":387,"_36":388},"UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45373/uu-no-41-tahun-1999","950fab83-bea6-4821-9394-be87c087a75c",{"_96":390,"_98":391,"_36":392},"UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45357/uu-no-36-tahun-1999","3dda65d7-6bfe-4543-9c53-b1aa038e3ac4",{"_96":394,"_98":395,"_36":396},"UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45486/uu-no-10-tahun-1998","8583ae9d-03f2-463c-859b-322893b384ac",{"_96":398,"_98":399,"_36":400},"UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45926/uu-no-5-tahun-1997","de5c755b-73be-4ae1-8337-9bea6893c7b0",{"_96":402,"_98":403,"_36":404},"UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45931/uu-no-10-tahun-1997","6057618d-593d-4452-9656-89a6438ab93c",{"_96":406,"_98":407,"_36":408},"UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46599/uu-no-7-tahun-1992","bf5d9f6e-354b-4c9a-b862-56e7fffbda86",{"_96":410,"_98":411,"_36":412},"UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46650/uu-no-25-tahun-1992","35d56fdb-ffc6-4adf-b0ad-fe0d3a03e9e9",{"_96":414,"_98":415,"_36":416},"UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46990/uu-no-8-tahun-1983","cc5596c7-ef47-4e8b-979b-cda743033f4c",{"_96":418,"_98":419,"_36":420},"UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46988/uu-no-7-tahun-1983","a8c4524b-c1a7-4a46-ab38-959de0b7be5b",{"_96":422,"_98":423,"_36":424},"UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46986/uu-no-6-tahun-1983","473dcab0-f9b9-4bbe-b1bf-9e854dfd0915",{"_96":426,"_98":427,"_36":428},"UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46996/uu-no-3-tahun-1982","49bb811b-f3cb-4e20-929b-2751524ae0d3",{"_96":430,"_98":431,"_36":432},"UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal","https://peraturan.bpk.go.id/Details/47034/uu-no-2-tahun-1981","755b9104-e349-46ed-9bb0-e2e7e68bc751",{"_96":434,"_98":86},"Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie)","amended_by",[437],{"_96":438,"_98":439,"_36":440},"UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/240203/uu-no-4-tahun-2023","4f0a5fe1-54aa-41a5-9949-8c4b104527e2","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[449],{"_96":450,"_98":451,"_36":452},"UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023","0652cd74-d4e0-42f6-9ba9-858e75df1a97","constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

Considering

By the grace of God Almighty

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
G O V E R N M E N T R E P L A C I N G S T A T U T E O F T H E R E P U B L I C O F I N D O N E S I A
N U M B E R ... Y E A R 2022
R E G A R D I N G
JOB CREATION

\n\n

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n

a. that to realize the objectives of the formation of the Government of the State of Indonesia and to realize an Indonesian society that is prosperous, just, and affluent based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the State needs to carry out various efforts to fulfill the citizens' rights to employment and a livelihood worthy of humanity through job creation;

b. that through job creation it is expected to absorb as many Indonesian workers as possible amid increasingly competitive competition and the demands of economic globalization as well as the existence of global economic challenges and crises that may disrupt the national economy;

c. that to support job creation, adjustments are needed in various regulatory aspects related to ease, protection, and empowerment of cooperatives and micro, small, and medium enterprises, improvement of the investment ecosystem, and acceleration of national strategic projects, including improving protection and welfare of workers;

d. that regulations related to ease, protection, and empowerment of cooperatives and micro, small, and medium enterprises, improvement of the investment ecosystem, and acceleration of national strategic projects, including improving protection and welfare of workers that are spread across various sectoral laws at present have not been able to meet the legal needs for accelerating job creation so that changes are necessary;

e. that the efforts to change regulations related to ease, protection, and empowerment of cooperatives and micro, small, and medium enterprises, improvement of the investment ecosystem, and acceleration of national strategic projects, including improving protection and welfare of workers are carried out through amendments to sectoral laws that have not supported the realization of synchronization in guaranteeing the acceleration of job creation, so breakthroughs and legal certainty are needed to be able to resolve various problems in several laws into a single Law comprehensively using the omnibus method;

f. that to implement the Decision of the Constitutional Court Number 91/PUU-XVIII/2020, improvements need to be made by replacing Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation;

g. that global dynamics caused by increases in energy and food prices, climate change, and disruptions in supply chains have caused a decline in world economic growth and an increase in inflation which will have a significant impact on the national economy which must be responded to with a standard mix of policies to increase competitiveness and national attractiveness for investment through economic transformation contained in the Law on Job Creation;

h. that the conditions referred to in letters a to g meet the parameters of a state of compelling urgency that gives the President the authority to stipulate a Government Regulation in lieu of Law as regulated in Article 22 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;

i. that based on the considerations referred to in letters a to h and in order to provide a strong legal basis for the Government and related institutions to take such policies and steps in a very immediate time, it is necessary to stipulate a Government Regulation in lieu of Law concerning Job Creation;

\n\n

Remembering

Article 22 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;

\n\n

Deciding:

Establishing

GOVERNMENT REGULATION IN LIEU OF LAW CONCERNING JOB CREATION.

\n\n

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

\n\n

Article 1

In this Government Regulation in lieu of Law, the following definitions apply:

1. Job Creation is an effort to create employment through measures of ease, protection, and empowerment of cooperatives and micro, small, and medium enterprises, improvement of the investment ecosystem and ease of doing business, central government investment and acceleration of national strategic projects.
2. Cooperative is a cooperative as intended in the Law concerning Cooperatives.
3. Micro, Small, and Medium Enterprises, hereinafter abbreviated as MSMEs, are micro enterprises, small enterprises, and medium enterprises as referred to in the Law on Micro, Small, and Medium Enterprises.
4. Business Licensing is the legality granted to Business Actors to start and run their businesses and/or activities.
5. Central Government is the President of the Republic of Indonesia who holds the executive power of the State of the Republic of Indonesia assisted by the Vice President and ministers as referred to in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
6. Regional Government is the administration of governmental affairs by Regional Governments and regional representative councils according to the principle of autonomy and the principle of assistance tasks with the principle of broad autonomy within the system and principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia as referred to in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
7. Regional Government (local government) is the regional head as the element of administering Regional Government who leads the implementation of governmental affairs that become the authority of the autonomous region.
8. Business Actor is an individual person or business entity that conducts a business and/or activities in a particular field.
9. Business Entity is a business entity in a legal entity form or non-legal entity form established within the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia and conducting a business and/or activities in a particular field.
10. Detailed Spatial Plan hereinafter abbreviated as RDTR is a detailed plan regarding the spatial planning of regency/city which is equipped with the regency/city zoning regulation.
11. Building Approval is a licensing given to the owner of a building to build new, alter, expand, reduce, and/or maintain the building in accordance with building technical standards.
12. Day is a working day in accordance with what is stipulated by the Central Government.

\n\n

CHAPTER II
PRINCIPLES, OBJECTIVES, AND SCOPE

\n\n

Article 2

(1) This Government Regulation in lieu of Law is organized on the basis of principles:

a. equal distribution of rights;
b. legal certainty;
c. ease of doing business;
d. togetherness; and
e. independence.

(2) In addition to the principles as referred to in paragraph (1), the implementation of Job Creation is carried out based on other principles in accordance with the field of law regulated in the related laws.

\n\n

Article 3

This Government Regulation in lieu of Law is formed with the aim to:

a. create and increase employment by providing ease, protection, and empowerment for cooperatives and MSMEs as well as national industry and trade as an effort to absorb as many Indonesian workers as possible while paying attention to balance and interregional progress in the unity of the national economy;
b. ensure every citizen obtains employment, and receives fair and decent remuneration and treatment in employment relations;
c. make adjustments to various regulatory aspects related to preferential treatment, strengthening, and protection for cooperatives and MSMEs as well as national industry; and
d. make adjustments to various regulatory aspects related to improving the investment ecosystem, ease and acceleration of national strategic projects oriented to national interests based on national science and technology guided by the ideological direction of Pancasila.

\n\n

Article 4

In order to achieve the objectives as referred to in Article 3, the scope of this Government Regulation in lieu of Law regulates the strategic Job Creation policies which include:

a. improvement of investment ecosystem and business activities;
b. manpower;
c. ease, protection, and empowerment of cooperatives and MSMEs;
d. ease of doing business;
e. support for research and innovation;
f. land procurement;
g. economic zones;
h. Central Government investment and acceleration of national strategic projects;
i. implementation of government administration; and
j. imposition of sanctions.

\n\n

Article 5

The scope as referred to in Article 4 includes the fields of law regulated in the related laws.

\n\n

CHAPTER III
IMPROVEMENT OF THE INVESTMENT ECOSYSTEM AND BUSINESS ACTIVITIES

\n\n

First Part
General

\n\n

Article 6

The improvement of the investment ecosystem and business activities as referred to in Article 4 letter a includes:

a. implementation of risk-based Business Licensing;
b. simplification of basic requirements for Business Licensing;
c. simplification of sectoral Business Licensing; and
d. simplification of investment requirements.

\n\n

Second Part
Implementation of Risk-Based Business Licensing

\n\n

Paragraph 1
General

\n\n

Article 7

(1) Risk-based Business Licensing as referred to in Article 6 letter a is carried out based on the determination of risk levels and the ranking of business activity scale.

(2) The determination of risk levels and the ranking of business scale as referred to in paragraph (1) is obtained based on the assessment of the level of hazard and the potential occurrence of hazards.

(3) The assessment of the level of hazard as referred to in paragraph (2) is carried out with respect to the aspects of:

a. health;
b. safety;
c. environment; and/or
d. utilization and management of resources.

(4) For certain activities, the assessment of the level of hazard as referred to in paragraph (3) may include other aspects in accordance with the nature of the business activity.

(5) The assessment of the level of hazard as referred to in paragraphs (3) and (4) is carried out by taking into account:

a. type of business activity;
b. criteria of business activity;
c. location of business activity;
d. limitations of resources; and/or
e. volatility risk.

(6) The assessment of the potential occurrence of hazards as referred to in paragraph (2) includes:

a. almost impossible to occur;
b. unlikely to occur;
c. likely to occur; or
d. almost certain to occur.

(7) Based on the assessment of the level of hazard as referred to in paragraphs (3), (4), and (5), and the assessment of the potential occurrence of hazards as referred to in paragraph (6), the risk level and the ranking of the scale of business activities are determined into:

a. low-risk business activities;
b. medium-risk business activities; or
c. high-risk business activities.

\n\n

Paragraph 2

Business Licensing for Low-Risk Business Activities

\n\n

Paragraph 3

Business Licensing for Medium-Risk Business Activities

\n\n

Article 8

(1) Business Licensing for low-risk business activities as referred to in Article 7 paragraph (7) letter a is in the form of the provision of a business identification number which constitutes the legality of conducting business activities.

(2) The business identification number as referred to in paragraph (1) is proof of registration/registration of the Business Actor to carry out business activities and as an identity for the Business Actor in carrying out its business activities.

\n\n

Article 9

(1) Business Licensing for medium-risk business activities as referred to in Article 7 paragraph (7) letter b includes:

a. lower-medium risk business activities; and
b. upper-medium risk business activities.

(2) Business Licensing for lower-medium risk business activities as referred to in paragraph (1) letter a is in the form of the provision of:

a. business identification number; and
b. standard certificate.

(3) Business Licensing for upper-medium risk business activities as referred to in paragraph (1) letter b is in the form of the provision of:

a. business identification number; and
b. standard certificate.

(4) The standard certificate as referred to in paragraph (2) letter b is a statement by the Business Actor to comply with business standards in order to carry out business activities.

(5) The standard certificate as referred to in paragraph (3) letter b is a business standard certificate issued by the Central Government or Regional Government according to their authority based on the results of verification of compliance with the standards of business activity implementation by the Business Actor.

(6) In the event that medium-risk business activities require product standardization as referred to in paragraph (2) letter b and paragraph (3) letter b, the Central Government issues a product standard certificate based on the results of verification of compliance with standards that must be met by the Business Actor before carrying out product commercialization activities.

\n\n

Paragraph 4

Business Licensing for High-Risk Business Activities

\n\n

Article 10

(1) Business Licensing for high-risk business activities as referred to in Article 7 paragraph (7) letter c is in the form of the provision of:

a. business identification number; and
b. permit.

(2) The permit as referred to in paragraph (1) letter b is the approval of the Central Government or Regional Government for the implementation of business activities which must be fulfilled by the Business Actor before carrying out its business activities.

(3) In the event that high-risk business activities require compliance with business standards and product standards, the Central Government or Regional Government issues business standard certificates and product standard certificates based on the results of verification of compliance with standards.

\n\n

Paragraph 5

Supervision

\n\n

Article 11

Supervision of each business activity is carried out with regulation of the frequency of implementation based on the risk level as referred to in Article 7 paragraph (7) and taking into account the level of compliance of the Business Actor.

\n\n

Paragraph 6

Implementing Regulations

\n\n

Article 12

Further provisions regarding risk-based Business Licensing as referred to in Article 7, Article 8, Article 9, and Article 10, as well as the procedures for supervision as referred to in Article 11, are regulated in Government Regulations.

\n\n

Part Three

Simplification of Basic Requirements for Business Licensing

\n\n

Paragraph 1

General

\n\n

Article 13

The simplification of basic requirements for Business Licensing as referred to in Article 6 letter b includes:

a. conformity of land use activities;
b. environmental approval; and
c. Building Approval and certificate of proper function.

\n\n

Paragraph 2

Conformity of Land Use Activities

\n\n

Article 14

(1) The conformity of land use activities as referred to in Article 13 letter a is the conformity of the planned location of the activity and/or business with the Detailed Spatial Plan (RDTR).

(2) Regional Governments are obliged to prepare and provide the RDTR in digital form and in accordance with standards.

(3) The provision of the RDTR in digital form as referred to in paragraph (2) is carried out in accordance with standards and can be easily accessed by the public to obtain information regarding the conformity of the planned location of the activity and/or business with the RDTR.

(4) The Central Government is obliged to integrate the RDTR in digital form as referred to in paragraph (2) into the electronic Business Licensing system.

(5) In the event that a Business Actor obtains information that the planned location of its business activity as referred to in paragraph (3) is in accordance with the RDTR, the Business Actor submits an application for conformity of land use activities for its business activities through the electronic Business Licensing system as referred to in paragraph (4) by filling in the coordinates of the desired location to obtain confirmation of conformity of land use activities.

(6) After obtaining confirmation of conformity of land use activities as referred to in paragraph (5), the Business Actor submits a Business Licensing application.

\n\n

Article 15

(1) In the event that the Regional Government has not yet prepared and provided the RDTR as referred to in Article 14 paragraph (2), the Business Actor submits an application for approval of conformity of land use activities for its business activities to the Central Government through the electronic Business Licensing system in accordance with the provisions of legislation.

(2) The Central Government grants approval of conformity of land use activities as referred to in paragraph (1) in accordance with the spatial plan.

(3) The spatial plans referred to in paragraph (2) consist of:

a. national spatial plan;
b. island/archipelago spatial plan;
c. national strategic area spatial plan;
d. provincial spatial plan; and/or
e. regency/city spatial plan.

\n\n

Article 16

In order to simplify the basic requirements for Business Licensing and to provide certainty and convenience for Business Actors in obtaining conformity of land use activities, this Government Regulation in Lieu of Law amends, removes, and/or establishes new regulations for several provisions regulated in:

a. Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning;
b. Law Number 27 of 2007 concerning the Management of Coastal Areas and Small Islands as amended by Law Number 1 of 2014 concerning Amendments to Law Number 27 of 2007;
c. Law Number 32 of 2014 concerning Maritime Affairs; and
d. Law Number 4 of 2011 concerning Geospatial Information.

\n\n

Article 17

Some provisions in Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning are amended as follows:

The provisions of Article 1 are amended to read as follows:

\n\n

Article 1

In this Law the following is meant by:

1. Space is a container encompassing land space, sea space, and air space, including space within the earth as a single territorial unit, a place where humans and other living beings carry out activities, and sustain their lives.
2. Spatial Planning is the form of Spatial Structure and Spatial Pattern.
3. Spatial Structure is the arrangement of settlement centers and the system of infrastructure and facility networks that function as support for the socio-economic activities of the community which hierarchically have functional relationships.
4. Spatial Pattern is the distribution of land use within a territory which includes allocation for protective functions and allocation for cultivation functions.
5. Spatial Management is a system of spatial planning, space utilization, and control of space utilization.
6. The Implementation of Spatial Management are activities that include regulation, guidance, implementation, and supervision of Spatial Management.
7. Central Government is the President of the Republic of Indonesia who holds the governing power of the Republic of Indonesia assisted by the Vice President and ministers as referred to in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
8. Regional Government is the regional head as an element of Regional Government administration who leads the implementation of governmental affairs that are the authority of the autonomous region.
9. Spatial Regulation is an effort to form a legal basis for the Central Government, Regional Government, and the community in Spatial Management.
10. Spatial Guidance is an effort to improve the performance of Spatial Management conducted by the Central Government, Regional Government, and the community.
11. Implementation of Spatial Management is an effort to achieve the objectives of Spatial Management through the implementation of Spatial Planning, Space Utilization, and Control of Space Utilization.
12. Spatial Supervision is an effort to ensure that the Implementation of Spatial Management can be realized in accordance with the provisions of the legislation.
13. Spatial Planning is a process to determine Spatial Structure and Spatial Pattern which includes the preparation and stipulation of Spatial Plans.
14. Space Utilization is an effort to realize the Spatial Structure and Spatial Pattern in accordance with the Spatial Plan through the preparation and implementation of programs along with their financing.
15. Control of Space Utilization is an effort to realize orderly Spatial Planning.
16. Spatial Plan is the result of Spatial Planning.
17. Territory is Space which constitutes a geographical unity together with all related elements whose boundaries and systems are determined based on administrative aspects and/or functional aspects.
18. Regional System is the Spatial Structure and Spatial Pattern that have a service coverage at the Regional level.
19. Internal Urban System is the Spatial Structure and Spatial Pattern that have a service coverage at the internal urban level.
20. Area is a Territory that has a primary function of protection or cultivation.
21. Protected Area is a Territory designated with the primary function of protecting the sustainability of the environment which includes natural resources and built resources.
22. Cultivation Area is a Territory designated with the primary function to be cultivated based on the conditions and potentials of natural resources, human resources, and built resources.
23. Rural Area is a Territory that has primary agricultural activities, including the management of natural resources with the arrangement of Area functions as a place for rural settlements, provision of government services, social services, and economic activities.
24. Agropolitan Area is an Area consisting of one or more activity centers in a rural Territory as an agricultural production system and the management of certain natural resources characterized by the existence of functional linkages and spatial hierarchy of settlement system units and agrobusiness systems.
25. Urban Area is a Territory that has primary non-agricultural activities with the arrangement of Area functions as a place for urban settlements, the concentration and distribution of government service provision, social services, and economic activities.
26. Metropolitan Area is an Urban Area consisting of a standalone Urban Area or a core Urban Area with surrounding Urban Areas that mutually have functional linkages connected by an integrated regional infrastructure network system with a total population of at least 1,000,000 inhabitants.
27. Megapolitan Area is an Area formed from two or more Metropolitan Areas that have functional relationships and form a system.
28. National Strategic Area is a Territory whose Spatial Planning is prioritized because it has very important national influence on state sovereignty, national defense and security, the economy, social, culture, and/or the environment, including Territories that have been designated as world heritage.
29. Provincial Strategic Area is a Territory whose Spatial Planning is prioritized because it has very important influence within the provincial scope on the economy, social, culture, and/or the environment.
30. Regency/City Strategic Area is a Territory whose Spatial Planning is prioritized because it has very important influence within the regency/city scope on the economy, social, culture, and/or the environment.
31. Green Open Space is an elongated/strip and/or clustered area whose use is more open in nature, a place for plant growth, whether growing naturally or intentionally planted, taking into account ecological function aspects, water absorption, economic, social, cultural, and aesthetic aspects.
32. Conformity of Space Utilization Activities is the conformity between the planned Space Utilization activities and the Spatial Plan.
33. Person means an individual and/or corporation.
34. Minister is the minister who administers government affairs in the field of Spatial Management.

The provision of Article 6 is amended to read as follows:

Article 6

(1) Spatial Management is implemented with due regard to:

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=38c2d482-037b-4467-9237-8a564f0a28ef","actionData","errors"]

Considering

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIAG O V E R N M E N T R E P L A C I N G S T A T U T E O F T H E R E P U B L I C O F I N D O N E S I AN U M B E R ... Y E A R 2022R E G A R D I N GJOB CREATION

Remembering

Deciding:

Establishing

CHAPTER IGENERAL PROVISIONS

Article 1

CHAPTER IIPRINCIPLES, OBJECTIVES, AND SCOPE

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

CHAPTER IIIIMPROVEMENT OF THE INVESTMENT ECOSYSTEM AND BUSINESS ACTIVITIES

First PartGeneral

Article 6

Second PartImplementation of Risk-Based Business Licensing

Article 7

Paragraph 2

Business Licensing for Low-Risk Business Activities

Paragraph 3

Business Licensing for Medium-Risk Business Activities

Article 8

Article 9

Paragraph 4

Business Licensing for High-Risk Business Activities

Article 10

Paragraph 5

Supervision

Article 11

Paragraph 6

Implementing Regulations

Article 12

Part Three

Simplification of Basic Requirements for Business Licensing

Paragraph 1

General

Article 13

Paragraph 2

Conformity of Land Use Activities

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 1

Article 6

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
G O V E R N M E N T R E P L A C I N G S T A T U T E O F T H E R E P U B L I C O F I N D O N E S I A
N U M B E R ... Y E A R 2022
R E G A R D I N G
JOB CREATION

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

CHAPTER II
PRINCIPLES, OBJECTIVES, AND SCOPE

CHAPTER III
IMPROVEMENT OF THE INVESTMENT ECOSYSTEM AND BUSINESS ACTIVITIES

First Part
General

Second Part
Implementation of Risk-Based Business Licensing