[{"_1":2,"_140":-5,"_141":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","04e39ebb-75a3-4595-bc03-6a6abef59679","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_136":137,"_138":139},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_125":126,"_127":128,"_129":130,"_131":132,"_133":-5,"_134":135},"title","Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan","short_title","Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009","number","10","year","2009","published_date","2009-01-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kepariwisataan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kepariwisataan
2009
Undang-undang (UU) NO. 10, LN. 2009/ No. 11, TLN NO. 4966, LL SETNEG : 40 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Kepariwisataan
ABSTRAK:	\n \n bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nbahwa kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia;\r\nbahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional;\r\nbahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;\r\nbahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan sehingga perlu diganti. \n Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \n Hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pembangunan kepariwisataan yang komprehensif dan berkelanjutan, koordinasi lintas sektor, pengaturan kawasan strategis, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata, badan promosi pariwisata, asosiasi kepariwisataan, standardisasi usaha, dan kompetensi pekerja pariwisata, serta pemberdayaan pekerja pariwisata melalui pelatihan sumber daya manusia. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2009. \n Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Presiden.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan, bentuk penghargaan, dan pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, mekanisme, dan hubungan koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 diatur dengan Peraturan Presiden.\r\nPembentukan Badan Promosi Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.\r\nKeanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/ Walikota.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diatur dalam Peraturan Pemerintah.\r\nPendanaan oleh pengusaha dan/atau masyarakat dalam pembangunan pariwisata di pulau kecil diberikan insentif yang diatur dengan Peraturan Presiden.\r\n \n 40 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan.","scope_and_parties","policy_content","

Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan kepariwisataan. Kepariwisataan diakui sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang harus dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Undang-Undang ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya, kelestarian lingkungan, dan kepentingan nasional. Selain itu, pembangunan kepariwisataan diharapkan dapat mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan menghadapi tantangan perubahan global. Undang-Undang ini juga mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, serta peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan yang komprehensif dan berkelanjutan.

","transitional_provisions","1. Badan Promosi Pariwisata Indonesia harus telah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan. 2. Pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia untuk pertama kalinya difasilitasi oleh Pemerintah dan harus telah dibentuk dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.","sanctions","1. Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan dikenai sanksi berupa teguran lisan dan dapat diusir dari lokasi. 2. Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, dan pembekuan sementara kegiatan usaha. 3. Setiap orang yang merusak fisik daya tarik wisata dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","UU No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46715/uu-no-9-tahun-1990","a52dadc4-5b0e-4e79-9027-9a6a1a1d30b2","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[109,113,117,121],{"_94":110,"_96":111,"_36":112},"UU No. 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/334481/uu-no-18-tahun-2025","cdfb9439-603a-4412-aab0-2bb8e6adc7d1",{"_94":114,"_96":115,"_36":116},"UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023","0652cd74-d4e0-42f6-9ba9-858e75df1a97",{"_94":118,"_96":119,"_36":120},"PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja","https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022","38c2d482-037b-4467-9237-8a564f0a28ef",{"_94":122,"_96":123,"_36":124},"UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja","https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020","cce2bd84-2ff7-4ad7-9f03-5ace7b635e24","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 10 OF 2009
CONCERNING
TOURISM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that the natural environment, flora, and fauna, as gifts from God Almighty, as well as archaeological remains, historical relics, arts, and culture owned by the Indonesian nation are resources and capital for tourism development to improve the prosperity and welfare of the people as contained in Pancasila and the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that the freedom to travel and use leisure time in the form of travel is part of human rights;
that tourism is an integral part of national development carried out systematically, planned, integrated, sustainably, and responsibly while still providing protection for religious values, culture that lives in society, the preservation and quality of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=04e39ebb-75a3-4595-bc03-6a6abef59679","actionData","errors"]