[{"_1":2,"_132":-5,"_133":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cdfb9439-603a-4412-aab0-2bb8e6adc7d1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_128":129,"_130":131},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":-5,"_126":127},"title","Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan","short_title","Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2025","number","18","year","2025","published_date","2025-10-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kepariwisataan - perubahan
2025
Undang-undang (UU) NO. 18, LN 2025 (180), TLN (7145) : 35 hlm.; jdih.setneg.go.id
Undang-undang (UU) TENTANG Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
ABSTRAK:	\n \n Beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat saat ini, sehingga perlu diubah. \n Dasar hukum UU ini adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan UU No. 10 Tahun 2009. \n UU ini mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 10 Tahun 2009. Secara umum, Undang-Undang ini mengatur perubahan materi muatan mengenai dasar, asas, dan tujuan; prinsip penyelenggaraan Kepariwisataan; penyelenggaraan Kepariwisataan; perencanaan pembangunan Kepariwisataan; Destinasi Pariwisata; pemasaran Pariwisata; Kawasan Strategis Pariwisata; Industri Pariwisata; Daya Tarik Wisata; sarana dan prasarana; teknologi informasi dan komunikasi; Pariwisata berbasis masyarakat lokal; kreasi kegiatan; hak dan kewajiban; wewenang dan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah; penguatan promosi Pariwisata berbasis budaya; peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan pendidikan Pariwisata; dan partisipasi masyarakat. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2025. \n UU ini mengubah UU Nomor 10 Tahun 2009. \n Lampiran file: 54 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 35 dan penjelasan hlm 36 sd 54) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.","scope_and_parties","policy_content","

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 disusun untuk memperkuat penyelenggaraan kepariwisataan nasional yang berkualitas, inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperkuat identitas bangsa, serta melindungi warisan budaya dan alam sebagai modal utama pembangunan pariwisata.

Secara substansial, peraturan ini mengatur pembentukan ekosistem kepariwisataan yang terpadu, mencakup perencanaan pembangunan kepariwisataan nasional hingga daerah, pengelolaan destinasi pariwisata, serta pemasaran pariwisata yang berbasis pada citra nasional dan kearifan lokal. Pemerintah pusat dan daerah diberikan wewenang untuk menetapkan kawasan strategis pariwisata, melakukan pengawasan, serta mengalokasikan anggaran untuk pengembangan sektor ini.

Peraturan ini juga menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia pariwisata melalui pendidikan formal dan nonformal yang berbasis kompetensi. Selain itu, diatur mengenai pemberdayaan masyarakat lokal melalui pengembangan desa wisata atau kampung wisata, serta kewajiban pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Pelaku usaha pariwisata, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah, mendapatkan dukungan melalui insentif fiskal maupun nonfiskal serta fasilitasi kemitraan untuk meningkatkan daya saing industri.

","transitional_provisions","1. Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.\n2. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[101,107,111],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023","0652cd74-d4e0-42f6-9ba9-858e75df1a97",{"_102":108,"_104":109,"_36":110},"UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja","https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020","cce2bd84-2ff7-4ad7-9f03-5ace7b635e24",{"_102":112,"_104":113,"_36":114},"UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38598/uu-no-10-tahun-2009","04e39ebb-75a3-4595-bc03-6a6abef59679","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 18 OF 2025
CONCERNING
THE THIRD AMENDMENT TO LAW NUMBER 10 OF 2009
CONCERNING TOURISM

BY THE GRACE OF THE ONE ALMIGHTY GOD

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Considering :

that the state guarantees the freedom to travel as a fundamental human right and part of social behavior through the realization of tourism as an instrument to build the nation's civilization and strengthen the economy for the realization of the state's goals as mandated in the Preamble to the 1945

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cdfb9439-603a-4412-aab0-2bb8e6adc7d1","actionData","errors"]