[{"_1":2,"_146":-5,"_147":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f577947c-91fd-4bef-a229-58ae6110ef48","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_142":143,"_144":145},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":131,"_132":133,"_140":141},"title","Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial","short_title","Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2011","number","24","year","2011","published_date","2011-11-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Badan Penyelenggara Jaminan Sosial","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

badan-penyelenggara-jaminan-sosial
2011
Undang-undang (UU) NO. 24, LN.2011/No. 116, TLN No. 5256, LL SETNEG: 10 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
ABSTRAK:	\n \n bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat;\r\nbahwa untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati- hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta;\r\nbahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, harus dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Undang-Undang yang merupakan transformasi keempat Badan Usaha Milik Negara untuk mempercepat terselenggaranya sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. \n Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23A, Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;;\r\n Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).\r\n \n 1. KETENTUAN UMUM\r\n2. PEMBENTUKAN DAN RUANG LINGKUP\r\n3. STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN\r\n4. FUNGSI, TUGAS, WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN\r\n5. PENDAFTARAN PESERTA DAN PEMBAYARAN IURAN\r\n6. ORGAN BPJS\r\n7. PERSYARATAN, TATA CARA PEMILIHAN DAN PENETAPAN,\r\nDAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS\r\nDAN ANGGOTA DIREKSI\r\n8. PERTANGGUNGJAWABAN\r\n9. PENGAWASAN\r\n10. ASET\r\n11. PEMBUBARAN BPJS\r\n12. PENYELESAIAN SENGKETA\r\n13. HUBUNGAN DENGAN LEMBAGA LAIN\r\n14. LARANGAN\r\n15. KETENTUAN PIDANA\r\n16. KETENTUAN LAIN-LAIN\r\n17. KETENTUAN PERALIHAN\r\n18. KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2011. \n Pasal 68 menyatakan :\r\nPada saat berubahnya PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini:\r\na. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi; dan\r\nb. Ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468) dinyatakan tetap berlaku sampai dengan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan.\r\n\r\nPasal 69 menyatakan :\r\nPada saat mulai beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.\r\n\r\n\r\n \n Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\n besaran dan tata cara pembayaran Iuran program jaminan kesehatan diatur dalam Peraturan Presiden; dan\r\n besaran dan tata cara pembayaran Iuran selain program jaminan kesehatan diatur dalam Peraturan Pemerintah.\r\n Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Direksi diatur dengan Peraturan Direksi.\r\nKeanggotaan panitia seleksi ditetapkan dengan Keputusan Presiden.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan penetapan Dewan Pengawas dan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Presiden.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan penetapan calon anggota pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden.\r\nKetentuan mengenai bentuk dan isi laporan pengelolaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai sumber dan penggunaan aset BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai sumber dan penggunaan aset Dana Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan mengenai Gaji atau Upah dan manfaat tambahan lainnya serta insentif bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi diatur dengan Peraturan Presiden.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai persentase dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara hubungan antarlembaga diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\n\r\n\r\n\r\n \n 68 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.\n\nPeraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan.","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan

Undang-Undang ini dibentuk untuk mewujudkan sistem jaminan sosial nasional yang memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bertujuan untuk menyelenggarakan program jaminan sosial berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana untuk kepentingan peserta.

Ketentuan Substansial

BPJS dibentuk sebagai badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden. Terdapat dua BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Setiap orang, termasuk pekerja asing yang bekerja minimal enam bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya dan membayar iuran. Pemerintah juga membayar iuran bagi fakir miskin dan orang tidak mampu.

","transitional_provisions","1. PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) tetap melaksanakan program jaminan sosial sampai beroperasinya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.\n2. PT ASABRI (Persero) dan PT TASPEN (Persero) tetap melaksanakan program mereka sampai dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan.\n3. BPJS Kesehatan mulai beroperasi pada 1 Januari 2014, dan BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Juli 2015.\n4. Pada saat BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi, PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap kewajiban pendaftaran dan pembayaran iuran dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu.\n2. Anggota Dewan Pengawas atau Direksi yang melanggar ketentuan larangan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap.\n3. Pelanggaran terhadap ketentuan pidana dapat dikenai pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00.","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46595/uu-no-3-tahun-1992","4a4b48b0-44a8-41f7-856a-e475af7b1563","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[112,116,120],{"_97":113,"_99":114,"_36":115},"UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023","0652cd74-d4e0-42f6-9ba9-858e75df1a97",{"_97":117,"_99":118,"_36":119},"PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja","https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022","38c2d482-037b-4467-9237-8a564f0a28ef",{"_97":121,"_99":122,"_36":123},"UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja","https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020","cce2bd84-2ff7-4ad7-9f03-5ace7b635e24","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[134],{"_135":136,"_99":137,"_138":139},"nomor_putusan","72/PUU-XVII/2019","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/200/putusan_mkri_72-PUU-XVII-2019.pdf","teks","Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 24 OF 2011
CONCERNING
SOCIAL SECURITY ORGANIZING AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that the national social security system is a state program that aims to provide certainty of social protection and welfare for all people;
that in order to realize the objectives of the national social security system, it is necessary to form an organizing agency in the form of a legal entity based on the principles of mutual cooperation, non-profit, transparency, prudence, accountability, portability, mandatory membership, trust funds, and the results of managing social security funds entirely for program development and for the greatest benefit of participants;
that based on Article 5 paragraph (1) and Article 52 of Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System, a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f577947c-91fd-4bef-a229-58ae6110ef48","actionData","errors"]