For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Also known as: UU 1/2009 · UU No. 1 Tahun 2009 · UU Nomor 1 Tahun 2009

Status:
Active
Effective Date:12 Januari 2009Publication Date:12 Januari 2009
Transportasi & LogistikTeknologi, Media & TelekomunikasiGeneral Corporate

Information

TypeUndang-undang (UU)
ThemePenerbangan
LocationPemerintah Pusat
Effective Date12 Januari 2009
Publication Date12 Januari 2009
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Revoked By

Amended By

Partially Revoked By

Peraturan ini mencabut: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan

Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk mengatur penyelenggaraan penerbangan di Indonesia yang lebih sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan nasional dan internasional. Penerbangan diakui sebagai bagian penting dari sistem transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan memperkuat kedaulatan negara. Undang-Undang ini mengatur berbagai aspek penerbangan, termasuk penggunaan wilayah udara, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta perlindungan konsumen. Selain itu, Undang-Undang ini juga menekankan pentingnya peran serta swasta dan persaingan usaha yang sehat dalam penyelenggaraan penerbangan.

(-)

  • Pelanggaran terhadap ketentuan standar kelaikudaraan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan sertifikat, dan/atau pencabutan sertifikat.
  • Pelanggaran terhadap ketentuan sertifikat operasi pesawat udara dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan sertifikat, dan/atau pencabutan sertifikat.
  • Pelanggaran terhadap ketentuan perawatan pesawat udara dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan sertifikat dan/atau pencabutan sertifikat.
  • Pelanggaran terhadap ketentuan keselamatan dan keamanan dalam pesawat udara dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan sertifikat, dan/atau pencabutan sertifikat.