[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c69bc9ac-9447-4b29-af5d-91e382861092","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan","short_title","Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1992","number","15","year","1992","published_date","1992-05-25","effective_date","1992-09-17","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penerbangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1992
Undang-undang (UU) NO. 15, LN. 1992, LL SETNEG : 28 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Penerbangan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 1992. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: (-)\n\nPeraturan ini mengubah: (-)","scope_and_parties","policy_content","

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan penerbangan di Indonesia agar lebih efektif dan efisien, serta sesuai dengan perkembangan zaman. Undang-undang ini menekankan pentingnya penerbangan sebagai moda transportasi yang strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan mempererat hubungan antarbangsa. Penerbangan diatur dalam satu sistem transportasi nasional yang terpadu, dengan memperhatikan keselamatan, keamanan, dan efisiensi biaya. Undang-undang ini juga mengatur kedaulatan negara atas wilayah udara, pembinaan penerbangan oleh pemerintah, serta pendaftaran dan kebangsaan pesawat udara. Selain itu, diatur pula penggunaan pesawat udara, keamanan dan keselamatan penerbangan, serta tanggung jawab penyelenggara penerbangan terhadap kerugian pihak ketiga.

","transitional_provisions","1. Ordonansi Pengangkutan Udara (Luchtvervoer Ordonnantie Staatsblad Tahun, 1939 Nomor 100) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini atau belum diganti dengan Undang-undang yang baru.\n2. Semua peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 93 Tahun 1958 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1687) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat (2) dikenai pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 72.000.000,-.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat (1) dikenai pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 36.000.000,-.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 10 ayat (1) dikenai pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 36.000.000,-.\n4. Pelanggaran terhadap Pasal 11 ayat (1) dikenai pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 18.000.000,-.\n5. Pelanggaran terhadap Pasal 13 ayat (2) dikenai pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 60.000.000,-.\n6. Pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (1) dikenai pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 36.000.000,-.\n7. Pelanggaran terhadap Pasal 16 dikenai pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 60.000.000,-.\n8. Pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (1) dikenai pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 60.000.000,-.\n9. Pelanggaran terhadap Pasal 18 ayat (1) dikenai pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 36.000.000,-.\n10. Pelanggaran terhadap Pasal 19 ayat (1) dikenai pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 36.000.000,-.\n11. Pelanggaran terhadap Pasal 20 dikenai pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 18.000.000,-.\n12. Pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (2) dikenai pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000.000,-.\n13. Pelanggaran terhadap Pasal 28 dikenai pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 18.000.000,-.\n14. Pelanggaran terhadap Pasal 33 ayat (1) dikenai pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 36.000.000,-.\n15. Pelanggaran terhadap Pasal 34 ayat (2) dikenai pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 18.000.000,-.\n16. Pelanggaran terhadap Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) dikenai pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 18.000.000,-.\n17. Pelanggaran terhadap Pasal 47 dikenai pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 36.000.000,-.\n18. Pelanggaran terhadap Pasal 48 dikenai pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 36.000.000,-.\n19. Pelanggaran terhadap Pasal 50 ayat (1) dikenai pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 36.000.000,-.","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","UU No. 83 Tahun 1958 tentang Penerbangan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/52364/uu-no-83-tahun-1958","f8c00c85-0fe2-4dcc-bd24-61d739f14781","revoked_by",[102],{"_95":103,"_97":104,"_36":105},"UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/54656/uu-no-1-tahun-2009","74f1a3c9-5b18-469f-92bb-8a28f804fd02","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 15 OF 1992
ON
AVIATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that transportation has an important and strategic role in consolidating the realization of the archipelago insight, strengthening national resilience, and strengthening relations between nations in an effort to achieve national goals based on Pancasila and the 1945 Constitution;
that aviation as one mode of transport cannot be separated from other modes of transport which are organized in the national transport system, which is dynamic and able to adapt to future progress, has characteristics capable of achieving goals in a fast time, high technology and requires a high level of safety, it is necessary to further develop its potential and increase its role as a liaison between national and international regions, as a support, driver,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c69bc9ac-9447-4b29-af5d-91e382861092","actionData","errors"]