[{"_1":2,"_146":-5,"_147":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c2d00c78-37aa-4ddb-9a45-202c5fac7519","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_142":143,"_144":145},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_110":111,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":131,"_132":133,"_140":141},"title","Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan","short_title","Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2014","number","41","year","2014","published_date","2014-10-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

peternakan-kesehatan-hewan
2014
Undang-undang (UU) NO. 41, LN.2014/No. 338, TLN No. 5619, LL SETNEG: 29 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan\r\n
ABSTRAK:	\n \n 1. negara bertanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia melalui penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dengan mengamankan dan menjamin pemanfaatan dan pelestarian hewan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, serta ketahanan pangan dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.\r\n2. bahwa dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan upaya pengamanan maksimal terhadap pemasukan dan pengeluaran ternak, hewan dan produk hewan, pencegahan penyakit hewan dan zoonosis, penguatan otoritas veteriner, persyaratan halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran kesejahteraan hewan perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;\r\n \n Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 \n Pemasukan benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, dan/atau produk hewan, kemitraan usaha peternakan, pengaturan mengenai ternak ruminansia betina produktif, pencegahan penyakit hewan, penguatan otoritas veteriner. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014. \n - \n - \n 43 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: (-) Peraturan ini mengubah: 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.","scope_and_parties","policy_content","Undang-Undang ini bertujuan untuk memperbaiki penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia dengan menyesuaikan peraturan yang ada dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Perubahan ini mencakup pengaturan pemasukan dan pengeluaran benih, bibit, bakalan, dan ternak ruminansia indukan, serta pencegahan penyakit hewan. Selain itu, undang-undang ini memperkuat otoritas veteriner dan menetapkan persyaratan halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan. Pemerintah dan pemerintah daerah diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian produk hewan, serta memastikan ketersediaan dan keamanan produk hewan di pasar. Undang-undang ini juga mengatur kemitraan usaha peternakan dan pengembangan sumber daya hewan secara berkelanjutan.","transitional_provisions","1. Peraturan Pemerintah mengenai pulau karantina harus ditetapkan paling lama 2 tahun sejak diundangkan. 2. Peraturan Pemerintah mengenai Otoritas Veteriner dan Siskeswanas harus ditetapkan paling lama 2 tahun sejak diundangkan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, penghentian sementara, pencabutan izin, atau penarikan produk dari peredaran. 2. Penyembelihan ternak ruminansia betina produktif dapat dipidana dengan pidana kurungan atau penjara dan denda. 3. Memproduksi atau mengedarkan produk hewan palsu dapat dipidana dengan penjara hingga 5 tahun dan denda hingga Rp10.000.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[104],{"_105":106,"_107":108,"_36":109},"text","UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38634/uu-no-18-tahun-2009","8dcf8af2-9947-4940-9ba3-f33553c8f66f","amended_by",[112,116,120],{"_105":113,"_107":114,"_36":115},"UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023","0652cd74-d4e0-42f6-9ba9-858e75df1a97",{"_105":117,"_107":118,"_36":119},"PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja","https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022","38c2d482-037b-4467-9237-8a564f0a28ef",{"_105":121,"_107":122,"_36":123},"UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja","https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020","cce2bd84-2ff7-4ad7-9f03-5ace7b635e24","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[134],{"_135":136,"_107":137,"_138":139},"nomor_putusan","129/PUU-XIII/2015","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/27/129_PUU-XIII_2015.pdf","teks","Pasal 36E ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan ini.","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 41 OF 2014
CONCERNING
AMENDMENT TO LAW NUMBER 18 OF 2009
CONCERNING LIVESTOCK FARMING AND ANIMAL HEALTH

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that the state is responsible for protecting the entire Indonesian nation and all of Indonesia's blood through the implementation of livestock farming and animal health by securing and guaranteeing the utilization and preservation of animals to realize food sovereignty, independence, and resilience in order to create the welfare and prosperity of all Indonesian people in accordance with the mandate of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;
that in the implementation of livestock farming and animal health, maximum security efforts against the entry and exit of livestock, animals, and animal products, prevention of animal diseases and zoonoses, strengthening of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c2d00c78-37aa-4ddb-9a45-202c5fac7519","actionData","errors"]