[{"_1":2,"_104":-5,"_105":-5},"loaderData",{"_3":4,"_24":25,"_26":27},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_28":29,"_30":31},"regulationId","f8a854c5-659e-473c-86d1-b2fac4fc4036","regulationData",{"_32":29,"_33":34,"_100":101,"_102":103},"regulation_id","overview",{"_35":36,"_37":38,"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":44,"_46":47,"_48":49,"_55":56,"_57":58,"_62":63,"_67":68,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":-5,"_98":99},"title","Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas","short_title","Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007","number","40","year","2007","published_date","2007-08-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_50":47,"_51":52,"_53":54},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_50":56,"_51":59,"_60":61},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[64],{"_50":65,"_51":66,"_53":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan","location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perseroan Terbatas","subject_matter","1. KETENTUAN UMUM\r\n2. PENDIRIAN, ANGGARAN DASAR DAN\r\nPERUBAHAN ANGGARAN DASAR,\r\nDAFTAR PERSEROAN DAN PENGUMUMAN\r\n3. MODAL DAN SAHAM\r\n4. RENCANA KERJA, LAPORAN TAHUNAN,\r\nDAN PENGGUNAAN LABA\r\n5. TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN\r\n6. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM\r\n7. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS\r\n8. PENGGABUNGAN, PELEBURAN,\r\nPENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN\r\n9. PEMERIKSAAN TERHADAP PERSEROAN\r\n10. PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN\r\nBERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM\r\n11. BIAYA\r\n12. KETENTUAN LAIN-LAIN\r\n13. KETENTUAN PERALIHAN\r\n14. KETENTUAN PENUTUP","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perseroan-Terbatas
2007
Undang-undang (UU) NO. 40, LN.2007/NO.106, TLN NO.4756, LL SETNEG : 82 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Perseroan Terbatas
ABSTRAK:	\n \n bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;\r\nbahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif;\r\nbahwa perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;\r\nbahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. \n Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \n 1. KETENTUAN UMUM\r\n2. PENDIRIAN, ANGGARAN DASAR DAN\r\nPERUBAHAN ANGGARAN DASAR,\r\nDAFTAR PERSEROAN DAN PENGUMUMAN\r\n3. MODAL DAN SAHAM\r\n4. RENCANA KERJA, LAPORAN TAHUNAN,\r\nDAN PENGGUNAAN LABA\r\n5. TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN\r\n6. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM\r\n7. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS\r\n8. PENGGABUNGAN, PELEBURAN,\r\nPENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN\r\n9. PEMERIKSAAN TERHADAP PERSEROAN\r\n10. PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN\r\nBERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM\r\n11. BIAYA\r\n12. KETENTUAN LAIN-LAIN\r\n13. KETENTUAN PERALIHAN\r\n14. KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007. \n Mencabut\r\n\r\nUU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mencabut UU 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) \n Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemakaian nama Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai pengajuan permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) bagi daerah tertentu yang belum mempunyai atau tidak dapat digunakan jaringan elektronik diatur dengan Peraturan Menteri.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaian nama Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai daftar Perseroan diatur dengan Peraturan Menteri.\r\nPerubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.\r\nPengurangan besarnya jumlah nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai Pemisahan diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan mengenai biaya untuk:\r\n\r\n memperoleh persetujuan pemakaian nama Perseroan;\r\n memperoleh keputusan pengesahan badan hukum Perseroan;\r\n memperoleh keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar;\r\n memperoleh informasi tentang data Perseroan dalam daftar Perseroan;\r\n pengumuman yang diwajibkan dalam Undang-Undang ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; dan\r\n memperoleh salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan atau persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan\r\n\r\ndiatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja tim ahli diatur dengan Peraturan Menteri.\r\n \n 140 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas\n\n(-)","scope_and_parties","(-)","policy_content","Latar Belakang dan Tujuan:\nUndang-Undang ini bertujuan untuk memperkuat perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, serta memberikan dukungan kelembagaan kepada dunia usaha guna meningkatkan iklim usaha yang kondusif. Penggantian UU No. 1 Tahun 1995 menjadi perlu untuk memenuhi perkembangan hukum dan tuntutan masyarakat saat ini.\n\nKetentuan Substansial:\nUndang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban serta kewenangan organ perseroan termasuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Perseroan wajib berbadan hukum dengan modal dasar terbagi dalam saham dan ditetapkan prosedur pendiriannya memerlukan akta notaris, pengesahan Menteri, serta penyesuaian anggaran dasar. Instrumen perizinan, penawaran umum, dan tanggung jawab sosial perusahan diatur untuk mendukung ketaatan hukum. Direksi bertanggung jawab penuh mengelola dan mewakili Perseroan, sementara Dewan Komisaris mengawasi kebijakan Direksi.","transitional_provisions","1. Anggaran dasar dari Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap berlaku jika tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.\n2. Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini dalam jangka waktu 1 tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini.\n3. Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.","sanctions","1. Pelaku usaha yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revoked_by",[],"partially_revoked_by",[],"revokes",[],"amended_by",[],"amends",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 40 OF 2007

CONCERNING

LIMITED LIABILITY COMPANIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Considering:

a. that the national economy organized on the basis of economic democracy with the principles of togetherness, equitable efficiency, sustainability, environmental insight, independence, and by maintaining the balance of progress and national economic unity, needs to be supported by robust economic institutions in order to realize the welfare of the people;

\n","pdf_url","https://storage.googleapis.com/legalx-id/regulations/f8a854c5-659e-473c-86d1-b2fac4fc4036/UU%20Nomor%2040%20Tahun%202007.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=GOOGX3DHGFVRXSL6RUADU76S%2F20260515%2Fasia-southeast2%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20260515T140956Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=7ba72bdea88e1dd440820d6d3ae5772f55ea5e22738d69c3f8d8bc0444edbdd1","actionData","errors"]