[{"_1":2,"_151":-5,"_152":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","04212fdd-520d-4bd2-844f-d50eda338381","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_147":148,"_149":150},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_125":126,"_127":128,"_129":130,"_131":132,"_133":134,"_145":146},"title","Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi","short_title","Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2001","number","22","year","2001","published_date","2001-11-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Minyak dan Gas Bumi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2001
Undang-undang (UU) NO. 22, LN. 2001/ No. 136, TLN NO. 4152, LL SETNEG : 28 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Minyak dan Gas Bumi
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2001. \n Dengan berlakunya Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku:\r\na. Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi\r\n(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070);\r\nb. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah\r\nPengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak\r\nMemenuhi Kebutuhan Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 80,\r\nTambahan Lembaran Negara Nomor 2505);\r\nc. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan\r\nGas Bumi Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran\r\nNegara Nomor 2971) berikut segala perubahannya, terakhir diubah dengan\r\nUndang-Undang Nomor 10 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3045). \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi\n2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri\n3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara","scope_and_parties","policy_content","

Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk mengatur pengelolaan minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis yang dikuasai oleh negara. Pengelolaan ini bertujuan untuk memaksimalkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kegiatan usaha minyak dan gas bumi dibagi menjadi dua, yaitu Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir. Kegiatan Usaha Hulu meliputi eksplorasi dan eksploitasi, sedangkan Kegiatan Usaha Hilir meliputi pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. Pemerintah bertindak sebagai pemegang Kuasa Pertambangan dan membentuk Badan Pelaksana untuk mengendalikan Kegiatan Usaha Hulu serta Badan Pengatur untuk mengawasi Kegiatan Usaha Hilir. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan kegiatan usaha ini harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Kontrak Kerja Sama atau Izin Usaha. Undang-Undang ini juga mengatur tentang pembagian penerimaan negara dari kegiatan usaha minyak dan gas bumi, serta hubungan kegiatan usaha ini dengan hak atas tanah.

","transitional_provisions","1. Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dibentuk Badan Pelaksana.\n2. Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dibentuk Badan Pengatur.\n3. Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, Pertamina dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan Peraturan Pemerintah.\n4. Pertamina tetap melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan pengusahaan kontraktor Eksplorasi dan Eksploitasi termasuk Kontraktor Kontrak Bagi Hasil sampai terbentuknya Badan Pelaksana.\n5. Pertamina tetap melaksanakan tugas penyediaan dan pelayanan Bahan Bakar Minyak untuk keperluan dalam negeri sampai jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.\n6. Dengan terbentuknya Badan Pelaksana, semua hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari Kontrak Bagi Hasil antara Pertamina dan pihak lain beralih kepada Badan Pelaksana.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 19 ayat (1) dikenai pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling tinggi Rp10.000.000.000,00.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 23 tanpa Izin Usaha dikenai pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) dikenai pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00.","revokes",[93,99],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","UU No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/47564/uu-no-8-tahun-1971","c360aaf2-49ab-455b-bbba-2b7bff400a39",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"UU No. 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1962 Tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri Menjadi Undang-Undang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/50978/uu-no-15-tahun-1962","3c08cb41-8c3b-4359-8d9b-676a0199a4be","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[113,117,121],{"_94":114,"_96":115,"_36":116},"UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023","0652cd74-d4e0-42f6-9ba9-858e75df1a97",{"_94":118,"_96":119,"_36":120},"PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja","https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022","38c2d482-037b-4467-9237-8a564f0a28ef",{"_94":122,"_96":123,"_36":124},"UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja","https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020","cce2bd84-2ff7-4ad7-9f03-5ace7b635e24","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[135,141],{"_136":137,"_96":138,"_139":140},"nomor_putusan","36/PUU-X/2012","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/139/putusan_sidang_36%20PUU%202012%20migas%20-%20telah%20baca%2013%20Nov%202012.pdf","teks","(a) Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; (b) Frasa \"dengan Badan Pelaksana\" dalam Pasal 11 ayat (1), frasa \"melalui Badan Pelaksana” dalam Pasal 20 ayat (3), frasa \"berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan\" dalam Pasal 21 ayat (1), frasa \"Badan Pelaksana dan\" dalam Pasal 49 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; (c) Seluruh hal terkait dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; (d) Fungsi dan tugas Badan Pelaksana Minyak dan Gas BUmi dilaksanakan oleh Pemerintah, c.q.Kementerian terkait, sampai diundangkannya Undang-Undang yang baru mengatur hal tersebut.",{"_136":142,"_96":143,"_139":144},"002/PUU-I/2003","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/140/Putusan_Sidang_002-PUU-I-2003%20migas.pdf","Pasal 12 ayat (3) sepanjang mengenai kata-kata “diberi wewenang”; Pasal 22 ayat (1) sepanjang mengenai kata-kata “paling banyak”; Pasal 28 ayat (2) dan (3) bertentangan dengan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 22 OF 2001
CONCERNING
OIL AND NATURAL GAS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that national development must be directed towards the realization of the welfare
of the people by carrying out reforms in all aspects of national and
state life based on Pancasila and the 1945 Constitution;
that oil and natural gas are non-renewable strategic natural resources
controlled by the state and are vital commodities that control the livelihood
of many people and have an important role in the national economy
so that their management must be able to maximally provide prosperity
and welfare to the people;
that oil and natural gas business activities have an important role in
providing real added value to the increasing national economic growth
and sustainable;
that Law Number 44 Prp. of 1960

","pdf_url","/proxy/pdf?id=04212fdd-520d-4bd2-844f-d50eda338381","actionData","errors"]