Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023

Peraturan ini mengubah dan/atau menghapus beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan berikut: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang. 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang. 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang ini dibentuk dengan maksud mendorong kontribusi sektor keuangan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, maju, dan bermartabat. Tujuan utamanya adalah mengoptimalkan fungsi intermediasi sektor keuangan kepada usaha sektor produktif, meningkatkan portofolio pendanaan terhadap sektor usaha yang produktif, meningkatkan kemudahan akses dan literasi terkait jasa keuangan, serta memperluas inklusi sektor keuangan. Selain itu, undang-undang ini bertujuan memperluas sumber pembiayaan jangka panjang, meningkatkan daya saing dan efisiensi sektor keuangan, mengembangkan instrumen di pasar keuangan dan memperkuat mitigasi risiko, meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan Pelindungan Konsumen, serta memperkuat pelindungan atas data pribadi nasabah sektor keuangan. Lebih lanjut, undang-undang ini berupaya memperkuat kelembagaan dan ketahanan Stabilitas Sistem Keuangan, mengembangkan dan memperkuat ekosistem sektor keuangan, memperkuat wewenang, tanggung jawab, tugas, dan fungsi regulator sektor keuangan, serta meningkatkan daya saing masyarakat sehingga dapat berusaha secara efektif dan efisien.

(-)

1. Bank yang melanggar kewajiban pembayaran premi Penjaminan, penyampaian laporan berkala, pemberian data/informasi/dokumen yang dibutuhkan, atau penempatan bukti kepesertaan dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 per hari keterlambatan. 2. Pelanggaran kewajiban pembayaran premi Penjaminan dapat dikenai sanksi administratif paling banyak 150% dari jumlah premi yang seharusnya dibayar untuk setiap periode, dikenakan paling lama 12 bulan. 3. Pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pegawai, dan/atau pihak lain yang terkait dengan Bank yang dicabut izin usahanya atau Bank dalam likuidasi yang melanggar kewajiban membantu memberikan data/informasi atau menghambat proses likuidasi dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, serta denda paling sedikit Rp2 miliar dan paling banyak Rp3 miliar. 4. Anggota Dewan Komisioner, pegawai Lembaga Penjamin Simpanan, atau pihak lain yang melanggar kewajiban menjaga kerahasiaan dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, serta denda paling sedikit Rp2 miliar dan paling banyak Rp3 miliar. 5. Setiap Orang yang memberikan data, informasi, atau laporan terkait Penjaminan secara tidak benar, palsu, atau menyesatkan dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, serta denda paling sedikit Rp2 miliar dan paling banyak Rp3 miliar. 6. Setiap Orang yang melanggar kewajiban memberikan data, informasi, atau dokumen kepada Lembaga Penjamin Simpanan dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, serta denda paling sedikit Rp2 miliar dan paling banyak Rp3 miliar. 7. Pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris serta pegawai dan mantan pegawai Bank Dalam Resolusi yang melanggar kewajiban pemberian data dan informasi dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, serta denda paling sedikit Rp2 miliar dan paling banyak Rp3 miliar. 8. Setiap Orang yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, serta denda paling sedikit Rp10 miliar dan paling banyak Rp300 miliar untuk perseorangan, atau denda paling sedikit Rp500 miliar dan paling banyak Rp1 triliun untuk korporasi. 9. Setiap Orang yang dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis Otoritas Jasa Keuangan atau tugas menggunakan pengelola statuter dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, serta denda paling sedikit Rp10 miliar dan paling banyak Rp300 miliar untuk perseorangan, atau denda paling sedikit Rp500 miliar dan paling banyak Rp1 triliun untuk korporasi.