[{"_1":2,"_270":-5,"_271":-5},"loaderData",{"_3":4,"_36":37,"_38":39},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11,"_12":13,"_32":33,"_34":35},"locale","en","session","skin","neptunus","ssoEnabled",true,"ENV",{"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29,"_30":31},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","sentryTrace","23727c71d48c49822dc7bbb4dd4f2448-2d607c44369df127","sentryBaggage","sentry-environment=production,sentry-public_key=4ccbe4391cfa90b0d1dd7cac9f108b9f,sentry-trace_id=23727c71d48c49822dc7bbb4dd4f2448,sentry-org_id=4511369588899840","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_40":41,"_42":43},"regulationId","4f0a5fe1-54aa-41a5-9949-8c4b104527e2","regulationData",{"_44":41,"_45":46,"_266":267,"_268":269},"regulation_id","overview",{"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_55":56,"_57":56,"_58":59,"_60":61,"_67":68,"_69":70,"_74":75,"_91":92,"_93":94,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_135":136,"_137":138,"_141":142,"_143":144,"_234":235,"_244":245,"_246":247,"_248":249,"_250":251,"_252":253,"_264":265},"title","Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan","short_title","Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023","number","4","year","2023","published_date","2023-01-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_62":59,"_63":64,"_65":66},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_62":68,"_63":71,"_72":73},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[76,79,82,85,88],{"_62":77,"_63":78,"_65":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal",{"_62":80,"_63":81,"_65":-5},"47c73148-49b1-46bd-b144-f7c7215255e5","Perasuransian",{"_62":83,"_63":84,"_65":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan",{"_62":86,"_63":87,"_65":-5},"acabb8c0-4727-4116-9b30-fc81aa92d3c7","Koperasi & Usaha Mikro Kecil",{"_62":89,"_63":90,"_65":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"sectors",[95,96,97,98,99,100,101,102,103,104],"Pasar Modal","Perbankan","Asuransi","Lembaga Keuangan Non-Bank / LKNB","Fintech & Aset Digital","Dana Pensiun","Koperasi & UMKM","Perlindungan Konsumen","Lingkungan Hidup, Sosial, & Tata Kelola (ESG)","Anti Pencucian Uang","location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengembangan - Penguatan - Sektor Keuangan
2023
Undang-undang (UU) NO. 4, LN.2023/No.4, TLN No.6845, jdih.setneg.go.id: 527 hlm.
Undang-undang (UU) TENTANG Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
ABSTRAK:	\n \n Upaya pengaturan baru dan penyesuaian berbagai peraturan di sektor keuangan, dapat dilakukan perubahan Undang-Undang di sektor keuangan dengan menggunakan metode omnibus guna menyelaraskan berbagai pengaturan yang terdapat dalam berbagai Undang-Undang ke dalam 1 (satu) Undang-Undang secara komprehensif. Untuk mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia yang sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan beragam; perekonomian nasional dan internasional yang bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi; sistem keuangan yang makin maju; serta untuk memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan, diperlukan pengaturan baru dan penyesuaian berbagai peraturan di sektor keuangan. \n Dasar hukum UU ini adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23D, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 7 Tahun 1992; UU Nomor 25 Tahun 1992; UU Nomor 8 Tahun 1995; UU Nomor 32 Tahun 1997; UU Nomor 23 Tahun 1999; UU Nomor 24 Tahun 2002; UU Nomor 24 Tahun 2004; UU Nomor 40 Tahun 2004; UU Nomor 21 Tahun 2008; UU Nomor 2 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2011; UU Nomor 21 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2013; UU Nomor 40 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2016; dan UU Nomor 9 Tahun 2016. \n UU ini mengatur mengenai ekosistem sektor keuangan yang meliputi: 1) kelembagaan; 2) perbankan; 3) Pasar Modal, Pasar Uang, dan Pasar Valuta Asing; 4) perasuransian dan penjaminan; 5) asuransi Usaha Bersama; 6) program penjaminan polis; 7) Usaha Jasa Pembiayaan; 8) kegiatan usaha bulion (bullion); 9) Dana Pensiun, program jaminan hari tua, dan program pensiun; 10) kegiatan koperasi di sektor jasa keuangan; 11) lembaga keuangan mikro; 12) Konglomerasi Keuangan; 13) Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK); 14) penerapan Keuangan Berkelanjutan; 15) Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Pelindungan Konsumen; 16) akses pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 17) sumber daya manusia; 18) Stabilitas Sistem Keuangan; 19) lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; dan 20) penegakan hukum di sektor keuangan. Undang-Undang ini mereformasi sektor keuangan dengan mengatur kelembagaan dan Stabilitas Sistem Keuangan dan pengembangan dan penguatan industri. Oleh sebab itu, Undang-Undang ini mengatur penguatan hubungan pengawasan dan pengaturan antar lembaga di bidang sektor keuangan guna mewujudkan Stabilitas Sistem Keuangan dalam hal ini antara Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Salah satunya melalui wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam mekanisme pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial dalam jaring pengaman sistem keuangan. Selanjutnya, penguatan lembaga yang berwenang sebagai pengatur dan pengawas sektor keuangan dilakukan untuk menjaga kestabilan industri sektor keuangan dan peningkatan kepercayaan masyarakat. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2023. \n UU ini mencabut UU Nomor 11 Tahun 1992 dan mengubah beberapa UU sebagaimana tercantum dalam UU ini. \n Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. \n Lampiran file 819 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 527, penjelasan hlm 528 sd 819) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah dan/atau menghapus beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan berikut:\n1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.\n2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang.\n3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang.\n5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.\n6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.\n7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.","scope_and_parties","policy_content","Undang-Undang ini dibentuk dengan maksud mendorong kontribusi sektor keuangan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, maju, dan bermartabat. Tujuan utamanya adalah mengoptimalkan fungsi intermediasi sektor keuangan kepada usaha sektor produktif, meningkatkan portofolio pendanaan terhadap sektor usaha yang produktif, meningkatkan kemudahan akses dan literasi terkait jasa keuangan, serta memperluas inklusi sektor keuangan. Selain itu, undang-undang ini bertujuan memperluas sumber pembiayaan jangka panjang, meningkatkan daya saing dan efisiensi sektor keuangan, mengembangkan instrumen di pasar keuangan dan memperkuat mitigasi risiko, meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan Pelindungan Konsumen, serta memperkuat pelindungan atas data pribadi nasabah sektor keuangan. Lebih lanjut, undang-undang ini berupaya memperkuat kelembagaan dan ketahanan Stabilitas Sistem Keuangan, mengembangkan dan memperkuat ekosistem sektor keuangan, memperkuat wewenang, tanggung jawab, tugas, dan fungsi regulator sektor keuangan, serta meningkatkan daya saing masyarakat sehingga dapat berusaha secara efektif dan efisien.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Bank yang melanggar kewajiban pembayaran premi Penjaminan, penyampaian laporan berkala, pemberian data/informasi/dokumen yang dibutuhkan, atau penempatan bukti kepesertaan dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 per hari keterlambatan.\n2. Pelanggaran kewajiban pembayaran premi Penjaminan dapat dikenai sanksi administratif paling banyak 150% dari jumlah premi yang seharusnya dibayar untuk setiap periode, dikenakan paling lama 12 bulan.\n3. Pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pegawai, dan/atau pihak lain yang terkait dengan Bank yang dicabut izin usahanya atau Bank dalam likuidasi yang melanggar kewajiban membantu memberikan data/informasi atau menghambat proses likuidasi dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, serta denda paling sedikit Rp2 miliar dan paling banyak Rp3 miliar.\n4. Anggota Dewan Komisioner, pegawai Lembaga Penjamin Simpanan, atau pihak lain yang melanggar kewajiban menjaga kerahasiaan dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, serta denda paling sedikit Rp2 miliar dan paling banyak Rp3 miliar.\n5. Setiap Orang yang memberikan data, informasi, atau laporan terkait Penjaminan secara tidak benar, palsu, atau menyesatkan dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, serta denda paling sedikit Rp2 miliar dan paling banyak Rp3 miliar.\n6. Setiap Orang yang melanggar kewajiban memberikan data, informasi, atau dokumen kepada Lembaga Penjamin Simpanan dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, serta denda paling sedikit Rp2 miliar dan paling banyak Rp3 miliar.\n7. Pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris serta pegawai dan mantan pegawai Bank Dalam Resolusi yang melanggar kewajiban pemberian data dan informasi dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, serta denda paling sedikit Rp2 miliar dan paling banyak Rp3 miliar.\n8. Setiap Orang yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, serta denda paling sedikit Rp10 miliar dan paling banyak Rp300 miliar untuk perseorangan, atau denda paling sedikit Rp500 miliar dan paling banyak Rp1 triliun untuk korporasi.\n9. Setiap Orang yang dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis Otoritas Jasa Keuangan atau tugas menggunakan pengelola statuter dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, serta denda paling sedikit Rp10 miliar dan paling banyak Rp300 miliar untuk perseorangan, atau denda paling sedikit Rp500 miliar dan paling banyak Rp1 triliun untuk korporasi.","revokes",[125,131],{"_126":127,"_128":129,"_44":130},"text","UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran UtangKetentuan mengenai: a. permohonan kepailitan bagi Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 2; dan b. penundaan kewajiban pembayaran utang bagi Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, dan Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 223, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/40784/uu-no-37-tahun-2004","6b828ef4-4761-443c-a6a3-92394e33833a",{"_126":132,"_128":133,"_44":134},"Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1992","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46603/uu-no-11-tahun-1992","b58413ed-ecd2-4f21-a508-5b4402764889","revoked_by",[],"partially_revokes",[139],{"_126":140,"_128":129,"_44":130},"Undang-undang (UU) No. 37 Tahun 2004","partially_revoked_by",[],"amends",[145,149,153,154,158,162,166,170,174,178,182,186,190,194,198,202,206,210,214,218,222,226,230],{"_126":146,"_128":147,"_44":148},"PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja","https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022","38c2d482-037b-4467-9237-8a564f0a28ef",{"_126":150,"_128":151,"_44":152},"UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/37298/uu-no-9-tahun-2016","d54991b7-a576-4491-964b-bec165a18452",{"_126":150,"_128":151,"_44":152},{"_126":155,"_128":156,"_44":157},"UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/37162/uu-no-1-tahun-2016","097ddf37-5791-4c6b-a16d-0a7b4781bf44",{"_126":159,"_128":160,"_44":161},"UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38785/uu-no-40-tahun-2014","a13846b4-3bb4-4e9e-ab61-3370f7aa8b2f",{"_126":163,"_128":164,"_44":165},"UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38813/uu-no-1-tahun-2013","4869f0e1-1869-4697-8847-2d93bd838494",{"_126":167,"_128":168,"_44":169},"UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39182/uu-no-7-tahun-2011","a4fb6d91-cd8f-4d67-9ab5-6543917e5cb7",{"_126":171,"_128":172,"_44":173},"UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39257/uu-no-21-tahun-2011","eacbff09-b77c-4064-92d0-197a71cb209a",{"_126":175,"_128":176,"_44":177},"UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39186/uu-no-10-tahun-2011","097f9499-9c7d-4d8d-ab74-177d976bd3ce",{"_126":179,"_128":180,"_44":181},"UU No. 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38589/uu-no-7-tahun-2009","f1c47c07-becb-4c56-80f3-2a6367a8b7ca",{"_126":183,"_128":184,"_44":185},"UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38588/uu-no-6-tahun-2009","b1dad754-bb4c-49dc-857e-8a0dd80bc08e",{"_126":187,"_128":188,"_44":189},"UU No. 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38570/uu-no-2-tahun-2009","9075e428-8145-471a-bfb1-4c6eb673889b",{"_126":191,"_128":192,"_44":193},"UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39655/uu-no-21-tahun-2008","000b270c-0bc1-41ac-a2cc-e35841d7448e",{"_126":195,"_128":196,"_44":197},"UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional","https://peraturan.bpk.go.id/Details/40787/uu-no-40-tahun-2004","7844ee17-60b7-4bb7-87d9-0c790f388223",{"_126":199,"_128":200,"_44":201},"UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia","https://peraturan.bpk.go.id/Details/40458/uu-no-3-tahun-2004","a5b3b1ee-efc5-4022-8dca-c4cc2d0ff3a0",{"_126":203,"_128":204,"_44":205},"UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/40598/uu-no-24-tahun-2004","90c4d2e0-fd2a-4452-b882-03c36b37d962",{"_126":207,"_128":208,"_44":209},"UU No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/44476/uu-no-24-tahun-2002","055dea32-e6b5-4c4a-8b06-936ed556d868",{"_126":211,"_128":212,"_44":213},"UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45332/uu-no-23-tahun-1999","27a253f8-b069-421c-88b4-3d50e9d3ca1f",{"_126":215,"_128":216,"_44":217},"UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45486/uu-no-10-tahun-1998","8583ae9d-03f2-463c-859b-322893b384ac",{"_126":219,"_128":220,"_44":221},"UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46052/uu-no-32-tahun-1997","0aea77fc-f620-455d-b6c4-90267e0ce719",{"_126":223,"_128":224,"_44":225},"UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46197/uu-no-8-tahun-1995","fa1c698c-da93-4655-9200-718ec3f6054f",{"_126":227,"_128":228,"_44":229},"UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46599/uu-no-7-tahun-1992","bf5d9f6e-354b-4c9a-b862-56e7fffbda86",{"_126":231,"_128":232,"_44":233},"UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46650/uu-no-25-tahun-1992","35d56fdb-ffc6-4adf-b0ad-fe0d3a03e9e9","amended_by",[236,240],{"_126":237,"_128":238,"_44":239},"UU No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/350166/uu-no-4-tahun-2026","4dc93fc8-4491-42d5-af9f-b48d4df6b369",{"_126":241,"_128":242,"_44":243},"Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2026","https://jdih.bi.go.id/Web/Beranda/DetailPeraturan/12392","b7d20435-2c81-4479-8feb-709d83d40b99","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[254,260],{"_255":256,"_128":257,"_258":259},"nomor_putusan","85/PUU-XXII/2024","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/175/85-PUU-XXII-2024.pdf","teks","Frasa \"untuk mendapat persetujuan\" sebagaimana termuat dalam Pasal 86 ayat (4), frasa \"Menteri Keuangan memberikan persetujuan\" sebagaimana termuat dalam ayat (6), dan frasa \"yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan\" sebagaimana termuat dalam ayat (7) huruf a dalam Pasal 7 angka 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai \"persetujuan DPR\" berlaku setelah pembentuk undang-undang melakukan perubahan paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan a quo diucapkan.",{"_255":261,"_128":262,"_258":263},"59/PUU-XXI/2023","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/220/putusan_mkri_59_PUU-XX_2023.pdf","Ketentuan norma Pasal 8 angka 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) sepanjang frasa “hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan” dalam Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan”. Sehingga norma Pasal 8 angka 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang memuat perubahan dalam Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan selengkapnya berbunyi: “Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan”","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 4 OF 2023

CONCERNING

DEVELOPMENT AND STRENGTHENING OF THE FINANCIAL SECTOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering :

that to realize an Indonesian society that is just, prosperous, and equitable based on Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945, the state must realize national development supported by a resilient economy through optimal development and strengthening of the financial sector;
that to support and realize efforts for the development and strengthening of the financial sector in Indonesia in line with the increasingly complex and diverse development of the financial services industry; the rapidly moving, competitive, and integrated national and international economy; an increasingly advanced financial system; as well as to strengthen

","pdf_url","/proxy/pdf?id=4f0a5fe1-54aa-41a5-9949-8c4b104527e2","actionData","errors"]