[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a5b3b1ee-efc5-4022-8dca-c4cc2d0ff3a0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_107":108,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia","short_title","Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2004","number","3","year","2004","published_date","2004-01-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bank-indonesia
2004
Undang-undang (UU) NO. 3, LN 2004/ No.7, TLN. NO.4357, LL SETNEG : 16 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
ABSTRAK:	\n \n bahwa pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan dalam rangka mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nbahwa untuk mendukung terwujudnya pembangunan nasional yang berkesinambungan dan sejalan dengan tantangan perkembangan serta pembangunan ekonomi yang semakin kompleks, sistem keuangan yang semakin maju serta perekonomian internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi, maka kebijakan moneter harus dititikberatkan pada upaya untuk memelihara stabilitas nilai rupiah;\r\nbahwa sehubungan dengan itu, perlu dilaksanakan prinsip keseimbangan antara independensi Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan pengawasan dan tanggung jawab atas kinerjanya serta akuntabilitas publik yang transparan. \n Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 23D, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843).\r\n \n 1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah\r\n2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) diubah\r\n3. Ketentuan Pasal 7 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat baru, yaitu ayat (2)\r\n4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a diubah\r\n5. Ketentuan Pasal 11 ditambah 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (4) dan ayat (5)\r\n6. Penjelasan Pasal 34 ayat (1) diubah\r\n7. Penjelasan Pasal 37 ayat (1) diubah\r\n8. Ketentuan Pasal 38 ayat (2) diubah, dan menambah 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (3) dan ayat (4)\r\n9. KetentuanPasal40hurufbdiubah\r\n10. Ketentuan Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah\r\n11. Ayat (1) huruf c Pasal 47 dihapus, dan ayat (2) diubah, serta ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3), \r\n12. Ketentuan Pasal 48 diubah, dan ditambah 2 (dua) ayat baru, yaitu ayat (2) dan ayat (3),\r\n13. Ketentuan Pasal 52 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat baru, yaitu ayat (2),\r\n14. Ketentuan Pasal 54 ayat (2) diubah,\r\n15. Ketentuan Pasal 55 ayat (4) dan ayat (5) diubah\r\n16. Ketentuan Pasal 58 diubah,\r\n17. Di antara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 1 (satu) pasal baru menjadi Pasal 58A \r\n18. Ketentuan Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3) diubah, serta ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4),\r\n19. Ketentuan Pasal 62 diubah\r\n20. Ketentuan Pasal 77 diubah,\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2004. \n mengubah UU 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. \n Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.\r\nPemberhentian anggota Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.\r\n \n 36 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.","scope_and_parties","policy_content","

Undang-Undang ini bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan kredibilitas Bank Indonesia tanpa mengurangi independensinya. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan moneter dengan tujuan memelihara stabilitas nilai rupiah. Bank Indonesia diberi wewenang untuk menetapkan kebijakan moneter yang berkelanjutan dan konsisten, serta mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah. Modal Bank Indonesia ditetapkan minimal Rp2 triliun dan dapat ditambah hingga 10% dari kewajiban moneter. Bank Indonesia juga dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat dengan beban pendanaan pada pemerintah jika terjadi krisis sistemik. Pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen juga diatur untuk mengawasi bank dan perusahaan jasa keuangan lainnya.

","transitional_provisions","

Sepanjang Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (5) belum ditetapkan maka pengaturan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (5) tersebut dituangkan dalam nota kesepakatan antara Pemerintah dan Bank Indonesia.
Nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemerintah dan Bank Indonesia selambat-lambatnya akhir Februari 2004.
Selama penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia belum berakhir, Cadangan Tujuan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).
Sepanjang belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa surplus Bank Indonesia dikenakan pajak penghasilan, maka berdasarkan Undang-Undang ini surplus Bank Indonesia tidak dikenakan pajak penghasilan.

","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[101],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45332/uu-no-23-tahun-1999","27a253f8-b069-421c-88b4-3d50e9d3ca1f","amended_by",[109],{"_102":110,"_104":111,"_36":112},"UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/240203/uu-no-4-tahun-2023","4f0a5fe1-54aa-41a5-9949-8c4b104527e2","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 3 OF 2004
CONCERNING
AMENDMENT TO
LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 23 OF 1999 CONCERNING BANK INDONESIA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

\n\n \n \n

Considering:

that the national development carried out so far is a sustainable development effort covering all aspects of life in order to achieve national goals based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that in order to support the realization of sustainable national development and in line with the challenges of increasingly complex economic development, an increasingly advanced financial system and an increasingly competitive and integrated international economy, monetary policy must be focused on efforts to maintain the stability of the Rupiah's value;
that in this regard, it is necessary to implement the principle of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a5b3b1ee-efc5-4022-8dca-c4cc2d0ff3a0","actionData","errors"]