[{"_1":2,"_144":-5,"_145":-5},"loaderData",{"_3":4,"_36":37,"_38":39},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11,"_12":13,"_32":33,"_34":35},"locale","en","session","skin","neptunus","ssoEnabled",true,"ENV",{"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29,"_30":31},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","sentryTrace","192a0f82d6692e8c13e20db98a9a169e-5126c2f5896f89c4","sentryBaggage","sentry-environment=production,sentry-public_key=4ccbe4391cfa90b0d1dd7cac9f108b9f,sentry-trace_id=192a0f82d6692e8c13e20db98a9a169e,sentry-org_id=4511369588899840","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_40":41,"_42":43,"_143":139},"regulationId","097f9499-9c7d-4d8d-ab74-177d976bd3ce","regulationData",{"_44":41,"_45":46,"_140":-5,"_141":142},"regulation_id","overview",{"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_55":56,"_57":56,"_58":59,"_60":61,"_67":68,"_69":70,"_74":75,"_79":80,"_81":82,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":-5,"_100":101,"_102":-5,"_103":-5,"_104":-5,"_105":-5,"_106":-5,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_123":124,"_129":130,"_131":132,"_133":134,"_135":136,"_137":-5,"_138":139},"title","Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi","short_title","Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2011","number","10","year","2011","published_date","2011-08-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_62":59,"_63":64,"_65":66},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_62":68,"_63":71,"_72":73},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[76],{"_62":77,"_63":78,"_65":-5},"feb8f454-1631-42b4-a835-e67ae0546d27","Pasar Modal & Bursa Komoditi","tags",[],"sectors",[83,84,85,86,87,88,89,90,91,92],"Energi","Pertambangan Mineral dan Batubara","Pasar Modal","Kehutanan","Perkebunan","Pertanian & Peternakan","Kelautan & Perikanan","Perdagangan Internasional & Ekspor-Impor","General Corporate","Anti Pencucian Uang","location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perdagangan Berjangka Komoditi - PERUBAHAN
2011
Undang-undang (UU) NO. 10, LN.2011/No. 79, TLN No. 5232, LL SETNEG: 36 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
ABSTRAK:	\n \n Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, serta agar Perdagangan Berjangka Komoditi yang bertujuan meningkatkan kegiatan usaha Komoditi dapat terselenggara secara teratur, wajar, efisien, efektif, dan terlindunginya masyarakat dari tindakan yang merugikan serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi, perlu pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan Perdagangan Berjangka Komoditi. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi sehingga perlu dilakukan perubahan. \n Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU No. 32 Tahun 1997. \n Dalam Undang-Undang ini mengatur tentang Perdagangan Berjangka Komoditi atau segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya. Perdagangan Berjangka Komoditi antara lain mengatur pengertian Komoditi, Perdagangan Berjangka Komoditi, dan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya, praktik Perdagangan Berjangka di luar bursa, sanksi pidana terhadap praktik kegiatan promosi, rekrutmen, pelatihan, seminar oleh pihak-pihak yang tidak memiliki izin dari Bappebti (Ilegal), demutualisasi Bursa Berjangka, Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka, dan transaksi Perdagangan Berjangka melalui elektronik. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2011. \n Undang-Undang ini mengubah UU No. 32 Tahun 1997. \n Lampiran file: 67 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 36 dan penjelasan hlm 37 sd 67) \n \n

","regulatory_relationship","scope_and_parties","policy_content","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[117],{"_118":119,"_120":121,"_44":122},"text","UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46052/uu-no-32-tahun-1997","0aea77fc-f620-455d-b6c4-90267e0ce719","amended_by",[125],{"_118":126,"_120":127,"_44":128},"UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/240203/uu-no-4-tahun-2023","4f0a5fe1-54aa-41a5-9949-8c4b104527e2","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","pdf_url","/proxy/pdf?id=097f9499-9c7d-4d8d-ab74-177d976bd3ce","notFound","actionData","errors"]