[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eacbff09-b77c-4064-92d0-197a71cb209a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_125":126},"title","Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan","short_title","Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2011","number","21","year","2011","published_date","2011-11-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"73d0e312-aa83-444c-a52f-e309dbb041bc","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Otoritas Jasa Keuangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

OTORITAS JASA KEUANGAN
2011
Undang-undang (UU) NO. 21, LN.2011/No. 111, TLN No. 5253, LL SETNEG: 52 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Otoritas Jasa Keuangan
ABSTRAK:	\n \n Untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan otoritas jasa keuangan yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel. \n Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU No.23 Tahun 1999. \n Dalam Undang-Undang ini mengatur mengenai Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki fungsi intermediasi yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga jasa keuangan, dalam perkembangannya telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam penyediaan dana untuk pembiayaan pembangunan ekonomi nasional. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2011. \n Berdasarkan UU No. 9 Tahun 2016 Pasal 53 ayat (1) huruf c menyatakan :\r\nPasal 1 angka 25, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253),\r\ndicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n Lampiran file: 2 berkas, 92 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 52 dan penjelasan hlm 53 sd 92) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Peraturan ini mengubah: (-)","scope_and_parties","policy_content","

Undang-Undang ini dibentuk untuk menciptakan sistem keuangan yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk sebagai lembaga independen yang bertugas mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. OJK memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan, melakukan pengawasan, dan memberikan sanksi administratif. Selain itu, OJK juga bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat melalui edukasi dan penanganan pengaduan. Struktur organisasi OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner yang terdiri dari sembilan anggota, termasuk perwakilan dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan secara ex-officio. Dewan Komisioner bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan tugas OJK. Undang-Undang ini juga mengatur mengenai hubungan kelembagaan antara OJK dengan Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan, serta kerja sama internasional dalam rangka pengawasan sektor jasa keuangan.

","transitional_provisions","1. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK. 2. Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK. 3. Paling lama 8 bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan, Presiden mengangkat dan menetapkan anggota Dewan Komisioner untuk pertama kali. 4. Paling lama 60 hari sejak Undang-Undang ini diundangkan, Presiden membentuk Panitia Seleksi calon anggota Dewan Komisioner untuk pertama kali.","sanctions","1. Setiap orang perseorangan yang melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00. 2. Apabila pelanggaran dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp45.000.000.000,00. 3. Setiap Orang yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 atau pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[103],{"_104":105,"_106":107,"_36":108},"text","UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/240203/uu-no-4-tahun-2023","4f0a5fe1-54aa-41a5-9949-8c4b104527e2","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[119],{"_120":121,"_106":122,"_123":124},"nomor_putusan","25/PUU-XII/2014","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/40/25_PUU-XII_2014.pdf","teks","a. Frasa \"dan bebas dari campur tangan pihak lain\" yang mengikuti kata \"independen\" dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.\r\nb. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan selengkapnya menjadi \"Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 21 OF 2011
CONCERNING
FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (FSA)

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize a national economy that is able to grow sustainably and stably, activities in the financial sector are needed that are organized in an orderly, fair, transparent, and accountable manner, and are able to realize a financial system that grows sustainably and stably, and is able to protect the interests of consumers and the public;
that based on the considerations as referred to in letter a, a Financial Services Authority (FSA) is needed that has the functions, duties, and authorities to regulate and supervise activities in the financial sector in an integrated, independent, and accountable manner;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eacbff09-b77c-4064-92d0-197a71cb209a","actionData","errors"]