For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Also known as: UU 21/2011 · UU No. 21 Tahun 2011 · UU Nomor 21 Tahun 2011

Status:
Active
Effective Date:22 November 2011Publication Date:22 November 2011
Pasar ModalPerbankanAsuransi

Information

TypeUndang-undang (UU)
ThemeOtoritas Jasa Keuangan
LocationPemerintah Pusat
Effective Date22 November 2011
Publication Date22 November 2011
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amended By

(-)

Undang-Undang ini dibentuk untuk mewujudkan perekonomian nasional yang stabil dan berkelanjutan melalui pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK merupakan lembaga independen yang berada di luar pemerintah, yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, meliputi sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Tujuan pembentukan OJK adalah agar kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner yang bersifat kolektif dan kolegial, yang memiliki wewenang pengaturan dan pengawasan, termasuk perizinan, pemeriksaan, penyidikan, dan perlindungan konsumen.

Dalam menjalankan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan, serta membentuk Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. OJK memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan, mengenakan sanksi administratif, serta melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

1. Sejak 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK. 2. Sejak 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK. 3. Presiden wajib mengangkat anggota Dewan Komisioner pertama kali paling lama 8 bulan sejak UU diundangkan. 4. Pejabat dan pegawai dari Bapepam-LK dan Bank Indonesia dialihkan untuk dipekerjakan di OJK dengan jangka waktu tertentu sebelum memilih status kepegawaian tetap. 5. Keputusan perizinan dan proses pemeriksaan/penyidikan yang sedang berjalan di instansi lama tetap berlaku dan dilanjutkan oleh OJK.

1. Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan informasi (Pasal 33) oleh perseorangan dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp15 miliar. 2. Pelanggaran kerahasiaan oleh korporasi dipidana denda paling banyak Rp45 miliar dan/atau sebesar kerugian yang ditimbulkan. 3. Sengaja mengabaikan atau menghambat kewenangan OJK (Pasal 9 dan Pasal 30) dipidana penjara 2-6 tahun dan denda Rp5-15 miliar. 4. Pelanggaran oleh korporasi atas penghambatan kewenangan OJK dipidana denda Rp15-45 miliar. 5. Sengaja mengabaikan perintah tertulis OJK dipidana penjara 2-6 tahun dan denda Rp5-15 miliar.
LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 21 OF 2011
ON
FINANCIAL SERVICES AUTHORITY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Considering :
  1. that to realize a national economy capable of growing in a sustainable and stable manner, activities within the financial services sector must be conducted in an orderly, fair, transparent, and accountable manner, and must be capable of realizing a financial system that grows in a sustainable and stable manner, and is capable of protecting the
Locked content

Continue with Full Access

Activate your Veritask subscription for full access to Veritask AI premium features.