For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara

Also known as: UU 24/2002 · UU No. 24 Tahun 2002 · UU Nomor 24 Tahun 2002

Status:
Active
Effective Date:22 Oktober 2002Publication Date:22 Oktober 2002
Pasar ModalPerpajakanPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Information

TypeUndang-undang (UU)
ThemeSurat Utang Negara
LocationPemerintah Pusat
Effective Date22 Oktober 2002
Publication Date22 Oktober 2002
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amended By

Peraturan ini mencabut: (-) Peraturan ini mengubah: (-)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional melalui penerbitan Surat Utang Negara. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi beban keuangan negara di masa depan dan memberikan kepastian hukum kepada pemodal. Surat Utang Negara dapat diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat, dan terdiri dari Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara. Pemerintah, melalui Menteri Keuangan, memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Utang Negara setelah berkonsultasi dengan Bank Indonesia dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Pengelolaan Surat Utang Negara meliputi penetapan strategi, penerbitan, penjualan, dan pembelian kembali sebelum jatuh tempo. Informasi mengenai kebijakan pengelolaan utang dan rencana penerbitan harus dipublikasikan secara berkala untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

1. Surat Utang atau Obligasi Negara yang telah diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka: a. program rekapitalisasi bank umum; b. pinjaman luar negeri dalam bentuk surat utang atau obligasi; c. pinjaman dalam negeri dalam bentuk surat utang; d. pembiayaan kredit program; dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai dengan saat jatuh tempo.

1. Setiap orang yang meniru atau memalsukan Surat Utang Negara dipidana dengan penjara 5-10 tahun dan denda Rp10.000.000.000,00-Rp20.000.000.000,00. 2. Setiap orang yang menerbitkan Surat Utang Negara tanpa dasar Undang-Undang ini dipidana dengan penjara 10-20 tahun dan denda Rp20.000.000.000,00-Rp40.000.000.000,00.
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 24 YEAR 2002
ON
STATE DEBT SECURITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY,

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,
Considering:
  1. that in order to realize a just and prosperous society in accordance with the ideals and national goals based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is necessary to improve the ability and independence to carry out sustainable national economic development based on the strength of the community;
  2. that mobilizing funds through the financial market is an effort to increase optimal community participation in the national development financing program through the State Revenue and Expenditure Budget management mechanism;
  3. that the issuance of State Debt Securities to the public is one of the financing potentials to reduce the burden and financial
Locked content

Continue with Full Access

Activate your Veritask subscription for full access to Veritask AI premium features.