[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_24":25,"_26":27},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_28":29,"_30":31},"regulationId","6b828ef4-4761-443c-a6a3-92394e33833a","regulationData",{"_32":29,"_33":34,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_35":36,"_37":38,"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":44,"_46":47,"_48":49,"_55":56,"_57":58,"_62":63,"_67":68,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_96":97,"_102":-5,"_103":-5,"_104":105,"_116":117},"title","Undang-undang (UU) Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang","short_title","Undang-undang (UU) No. 37 Tahun 2004","number","37","year","2004","published_date","2004-10-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_50":47,"_51":52,"_53":54},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_50":56,"_51":59,"_60":61},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[64],{"_50":65,"_51":66,"_53":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan","location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang","subject_matter","Dalam UU ini diatur mengenai kepailitan; penundaan kewajiban pembayaran utang; dan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kepailitan - Penundaan Kewajiban - Pembayaran Utang
2004
Undang-undang (UU) NO. 37, LN. 2004/ No. 131, TLN NO.4443, LL SETNEG : 126 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
ABSTRAK:	\n \n Krisis moneter yang terjadi di Indonesia telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatannya. Sebagai salah satu sarana hukum untuk penyelesaian utang piutang, Undang-undang tentang Kepailitan (Faillissements-verordening, Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348) sebagian besar materinya tidak\r\nsesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, namun perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu ditetapkan UU baru. \n Dasar hukum UU ini adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 24, dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1926:559 juncto Staatsblad 1941:44); Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227); UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. \n Dalam UU ini diatur mengenai kepailitan; penundaan kewajiban pembayaran utang; dan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2004. \n Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang tentang Kepailitan (Faillissements-verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348) dan UU Nomor 4 Tahun 1998 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU tentang Kepailitan menjadi Undang- Undang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang tentang Kepailitan (Faillissements-verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348) yang diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 1998 pada saat Undang-Undang ini diundangkan, masih tetap berlaku sejauh tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang ini. \n Penjelasan : 54 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Undang-Undang tentang Kepailitan (Faillissements-verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348) 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang","scope_and_parties","","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan

Undang-Undang ini dibentuk untuk mendukung pembangunan hukum nasional yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dengan perkembangan ekonomi dan perdagangan, serta dampak krisis moneter, diperlukan pembaruan hukum kepailitan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ketentuan Substansial

Undang-Undang ini mengatur syarat dan prosedur kepailitan, termasuk pembentukan Pengadilan Niaga. Debitor yang memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar utang yang jatuh tempo dapat dinyatakan pailit. Pengajuan permohonan pailit dapat dilakukan oleh kreditor, debitor, atau kejaksaan untuk kepentingan umum. Pengaturan juga mencakup hak dan kewajiban kurator, serta proses penundaan kewajiban pembayaran utang.

","transitional_provisions","1. Perkara yang sudah diperiksa dan diputus tetapi belum dilaksanakan atau sudah diperiksa tetapi belum diputus diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan sebelum berlakunya Undang-Undang ini. 2. Perkara yang sudah diajukan tetapi belum diperiksa, diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.","sanctions","(-)","revoked_by","partially_revoked_by",[90],{"_91":92,"_93":94,"_32":95},"text","UU No. 4 Tahun 2023tentangPengembangan dan Penguatan Sektor KeuanganKetentuan mengenai: a. permohonan kepailitan bagi Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 2; dan b. penundaan kewajiban pembayaran utang bagi Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, dan Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 223, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/240203/uu-no-4-tahun-2023","4f0a5fe1-54aa-41a5-9949-8c4b104527e2","revokes",[98],{"_91":99,"_93":100,"_32":101},"UU No. 4 Tahun 1998tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45434/uu-no-4-tahun-1998","085fe6ab-9f1b-4082-bf4a-070cf6b2381f","amended_by","amends","constitutional_review",[106,112],{"_107":108,"_93":109,"_110":111},"nomor_putusan","74/PUU-XXIV/2026","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/230/putusan_mkri_74-PUU-XXIV-2026.pdf","teks","Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “kurator menyampaikan laporan kepada hakim pengawas dalam pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan mengenai perkembangan penanganan harta pailit dengan tembusan kepada kreditor dan debitor pailit atau kuasanya melalui surat tercatat dan/atau surat elektronik (surel) atau aplikasi",{"_107":113,"_93":114,"_110":115},"071/PUU-II/2004_001- 002/PUU-III/2005","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/135/PutusanKepailitan.pdf","Pasal 6 ayat (3) beserta Penjelasannya dan Pasal 224 ayat (6) sepanjang menyangkut kata “ayat (3)” UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 37 OF 2004
CONCERNING
BANKRUPTCY AND POSTPONEMENT OF DEBT PAYMENT OBLIGATIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that national legal development in order to realize a just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia must be able to support and guarantee certainty, order, enforcement, and legal protection which are based on justice and truth;
that with the rapid development of the economy and trade, more and more debt problems arise in society;
that the monetary crisis that occurred in Indonesia has had an unfavorable impact on the national economy, causing great difficulties for the business world in settling debts to continue its activities;
that as one of the legal means for settling debts, the Law on Bankruptcy (Faillissements-verordening, Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348) most of its material is no longer in accordance with the developments and legal needs of the community and therefore has been amended by Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 1998 concerning Amendments to the Law on Bankruptcy, which was subsequently enacted into Law based on Law Number 4 of 1998, but these amendments have not yet met the developments and legal needs of the community;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, c, and d, it is necessary to form a new Law concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations;

In view of:

Article 1 paragraph (3), Article 5 paragraph (1), Article 20, Article 24, and Article 33 paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
The Amended Indonesian Regulations (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1926:559 juncto Staatsblad 1941:44);
The Regulation on Legal Procedures for Regions Outside Java and Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227);
Law Number 14 of 1985 concerning the Supreme Court (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1985 Number 73; Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3316) as amended by Law Number 5 of 2004 concerning Amendments to Law Number 14 of 1985 concerning the Supreme Court (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2004 Number 9; Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4359);
Law Number 2 of 1986 concerning General Courts (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1986 Number 20; Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3327) as amended by Law Number 8 of 2004 concerning Amendments to Law Number 2 of 1986 concerning General Courts (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2004 Number 34; Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4379);
Law Number 4\nTahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 8 of 2004, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4358);

With ...

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

DECIDES:

\n\n \n \n \n \n \n \n

To Stipulate:

LAW CONCERNING BANKRUPTCY AND POSTPONEMENT OF DEBT PAYMENT OBLIGATIONS.

\n","pdf_url","https://storage.googleapis.com/legalx-id/regulations/6b828ef4-4761-443c-a6a3-92394e33833a/UU%20Nomor%2037%20Tahun%202004.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=GOOGX3DHGFVRXSL6RUADU76S%2F20260527%2Fasia-southeast2%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20260527T170537Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=2ccbca0b6ef5846b3b3063ed90605625e28d5e5c24cbfe935dc703d19ba5af4d","actionData","errors"]