[{"_1":2,"_137":-5,"_138":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d54991b7-a576-4491-964b-bec165a18452","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_133":134,"_135":136},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":-5,"_131":132},"title","Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan","short_title","Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2016","number","9","year","2016","published_date","2016-04-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan","subject_matter","Pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan meliputi: (a) koordinasi pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan; (b) penanganan Krisis Sistem Keuangan; dan (c) penanganan permasalahan Bank Sistemik, baik dalam kondisi Stabilitas Sistem Keuangan normal maupun kondisi Krisis Sistem Keuangan. \r\nDengan Undang-Undang ini dibentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyelenggarakan pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan untuk melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian.","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SISTEM KEUANGAN - PENCEGAHAN - PENANGANAN
2016
Undang-undang (UU) NO. 9, LN.2016/NO.70, TLN NO.5872, LL SETNEG : 34 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
ABSTRAK:	\n \n Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mendukung perekonomian nasional melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, diperlukan stabilitas sistem keuangan yang kokoh. Stabilitas sistem keuangan yang kokoh dilakukan guna menghadapi ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. \n Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 \n Pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan meliputi: (a) koordinasi pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan; (b) penanganan Krisis Sistem Keuangan; dan (c) penanganan permasalahan Bank Sistemik, baik dalam kondisi Stabilitas Sistem Keuangan normal maupun kondisi Krisis Sistem Keuangan. \r\nDengan Undang-Undang ini dibentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyelenggarakan pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan untuk melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2016. \n Undang-undang ini mencabut: Pasal 37A UU No 10 Tahun 1998; Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 55 ayat (5) UU No 23 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2009; Pasal 1 angka 25, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 69 ayat (3) UU No 21 Tahun 2011 \n Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, keputusan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan tetap sah dan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini atau tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini. \n Lamp. 25 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Pasal 37A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan\n2. Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009\n3. Pasal 1 angka 25, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan","scope_and_parties","","policy_content","

Undang-Undang ini dibentuk untuk mewujudkan stabilitas sistem keuangan yang kokoh guna menghadapi ancaman dari dalam dan luar negeri. Tujuannya adalah untuk mendukung perekonomian nasional melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kebijakan ini mengatur pembentukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang bertugas melakukan koordinasi dalam pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, serta penanganan krisis sistem keuangan dan permasalahan bank sistemik. Komite ini beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Undang-Undang ini juga menetapkan kewajiban dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dalam menetapkan dan memutakhirkan daftar bank sistemik, serta mengatur langkah-langkah penanganan permasalahan likuiditas dan solvabilitas bank sistemik.

","transitional_provisions","1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, keputusan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan tetap sah dan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini atau tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini.\n2. Tugas dan wewenang sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan, termasuk pengelolaan dokumen, dilaksanakan oleh sekretariat Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan sampai dengan terbentuknya sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.\n3. Penetapan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Undang-Undang ini.","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[111,117,118],{"_112":113,"_114":115,"_36":116},"text","UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/240203/uu-no-4-tahun-2023","4f0a5fe1-54aa-41a5-9949-8c4b104527e2",{"_112":113,"_114":115,"_36":116},{"_112":119,"_114":120,"_36":121},"PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/135060/perpu-no-1-tahun-2020","fc1cbf92-685f-44aa-b2b8-3f67d8a53277","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 9 OF 2016
CONCERNING
PREVENTION AND HANDLING OF FINANCIAL SYSTEM CRISIS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that in order to realize the welfare of the Indonesian people based on Pancasila and the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia and support the national economy through the implementation of economic democracy with the principles of togetherness, efficiency, fairness, sustainability, environmental awareness, independence, and by maintaining a balance of progress and national economic unity, a solid financial system stability is needed;
that in order to realize the stability of a solid financial system in order to face threats, both from within and outside the country, efforts are needed to prevent and handle financial system crises;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Law on the Prevention and Handling of Financial System Crises;

In view of :

Article 5 paragraph (1) and Article 20 of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;

With Joint Approval
THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
and
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

DECIDES:

\n\n \n \n \n \n \n \n

To stipulate :

LAW ON THE PREVENTION AND HANDLING OF FINANCIAL SYSTEM CRISIS.

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=d54991b7-a576-4491-964b-bec165a18452","actionData","errors"]