[{"_1":2,"_135":-5,"_136":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a02a571e-ade6-43be-9744-fd893c3f3ecd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_131":132,"_133":134},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":23,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":-5,"_129":130},"title","Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian","short_title","Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2014","number","3","year","2014","published_date","2014-09-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan","location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perindustrian","subject_matter","Pokok- pokok pengaturan dalam undang-undang yang baru meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, Kebijakan Industri Nasional, perwilayahan Industri, pembangunan sumber daya Industri, pembangunan sarana dan prasarana Industri, pemberdayaan Industri, tindakan pengamanan dan penyelamatan Industri, perizinan, penanaman modal bidang Industri dan fasilitas, Komite Industri Nasional, peran serta masyarakat, serta pengawasan dan pengendalian.","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perindustrian
2014
Undang-undang (UU) NO. 3, LN.2014/No. 4, TLN No. 5492, LL SETNEG: 58 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Perindustrian
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merdeka, bersatu, dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan pembangunan nasional berdasar atas demokrasi ekonomi;\r\n\r\nbahwa pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kukuh melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh;\r\n\r\nbahwa pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional;\r\n\r\nbahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian sudah tidak sesuai dengan perubahan paradigma pembangunan industri sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;\r\n \n Dasar hukum Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian adalah:\r\n\r\nPasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi;\r\n\r\n \n Pokok- pokok pengaturan dalam undang-undang yang baru meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, Kebijakan Industri Nasional, perwilayahan Industri, pembangunan sumber daya Industri, pembangunan sarana dan prasarana Industri, pemberdayaan Industri, tindakan pengamanan dan penyelamatan Industri, perizinan, penanaman modal bidang Industri dan fasilitas, Komite Industri Nasional, peran serta masyarakat, serta pengawasan dan pengendalian.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2014. \n Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274).\r\n \n Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan pengaturan yang bersifat teknis untuk bidang Industri tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\n\r\nKetentuan mengenai kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.\r\n\r\nRencana Induk Pembangunan Industri Nasional ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.\r\n\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai perwilayahan Industri diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\n\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kegiatan diatur dengan Peraturan Menteri.\r\n\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kegiatan diatur dengan Peraturan Menteri.\r\n\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai penyediaan konsultan Industri diatur dengan Peraturan\r\n\r\n Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.\r\n\r\n Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga kerja Industri dan konsultan Industri diatur dalam Peraturan Pemerintah.\r\n\r\nDst.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \n 50 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","Undang-Undang ini mengatur tentang Perindustrian dengan tujuan mewujudkan industri nasional sebagai pilar perekonomian, memperkuat struktur industri, mewujudkan industri mandiri dan berdaya saing, menciptakan kepastian berusaha, pemerataan pembangunan industri, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lingkup pengaturan meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), Kebijakan Industri Nasional (KIN), perwilayahan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, tindakan pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan, penanaman modal bidang industri, fasilitas, Komite Industri Nasional, peran serta masyarakat, serta pengawasan dan pengendalian.\n\nPresiden menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang dilaksanakan oleh Menteri Perindustrian. RIPIN disusun untuk jangka waktu 20 tahun dan menjadi pedoman bagi Pemerintah dan pelaku industri. KIN disusun untuk jangka waktu 5 tahun dan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Industri. Perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan peruntukan industri, Kawasan Industri, serta sentra industri kecil dan menengah.\n\nPembangunan sumber daya industri meliputi pembangunan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri, pengembangan kreativitas dan inovasi, serta penyediaan sumber pembiayaan. Pembangunan sarana dan prasarana industri meliputi standardisasi industri, infrastruktur industri, dan Sistem Informasi Industri Nasional. Pemberdayaan industri dilakukan terhadap industri kecil dan menengah, industri hijau, dan industri strategis. Pemerintah juga melakukan tindakan pengamanan dan penyelamatan industri.\n\nPerizinan usaha industri dan Kawasan Industri diatur, dengan kewajiban memiliki izin usaha bagi setiap kegiatan usaha industri dan Kawasan Industri. Pemerintah mendorong penanaman modal di bidang industri dan memberikan fasilitas untuk mempercepat pembangunan industri. Komite Industri Nasional dibentuk untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan industri. Masyarakat dapat berperan serta dalam pembangunan industri, dan berhak mendapatkan perlindungan dari dampak negatif kegiatan usaha industri. Pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap kegiatan usaha industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri.","transitional_provisions","1. Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang telah beroperasi dalam melakukan pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan.","sanctions","1. Setiap Orang yang membubuhkan tanda SNI atau tanda kesesuaian pada barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi ketentuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a dikenai sanksi administratif.\n2. Pelaku usaha atau pemilik barang dan/atau jasa industri yang tidak menarik barang dan/atau menghentikan kegiatan jasa industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dikenai sanksi administratif.\n3. Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang tidak menggunakan tenaga kerja industri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa:peringatan tertulis;denda administratif;penutupan sementara;pembekuan izin usaha industri atau izin usaha Kawasan Industri; dan/atau pencabutan izin usaha industri atau izin usaha Kawasan Industri.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46975/uu-no-5-tahun-1984","db1a34d2-2c48-47bf-8a46-42fac82556f2","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[108,112,116],{"_93":109,"_95":110,"_36":111},"UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023","0652cd74-d4e0-42f6-9ba9-858e75df1a97",{"_93":113,"_95":114,"_36":115},"PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja","https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022","38c2d482-037b-4467-9237-8a564f0a28ef",{"_93":117,"_95":118,"_36":119},"UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja","https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020","cce2bd84-2ff7-4ad7-9f03-5ace7b635e24","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 3 OF 2014
CONCERNING
INDUSTRY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to realize a just and prosperous society that is independent, united, and sovereign based on Pancasila and the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia, national development is carried out based on economic democracy;
that national development in the economic sector is carried out in order to create a solid economic structure through the development of advanced industry as an engine of economic growth supported by strong resource strength and capabilities;
that the development of advanced industry is realized through strengthening an independent, healthy, and competitive industrial structure, by utilizing resources optimally and efficiently, and encouraging industrial development throughout Indonesia while maintaining a balance of progress and national economic unity based on populism, justice, and the noble values of the nation's culture by prioritizing national interests;
that Law Number 5 of 1984 concerning Industry is no longer in accordance with changes in the industrial development paradigm, so it needs to be replaced with a new law;
that based on the considerations as referred to in letters a to d, it is necessary to form a Law concerning Industry;

In view of:

Article 5 paragraph (1), Article 20, and Article 33 of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;
Decree of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia Number XVI/MPR/1998 concerning Economic Politics in the context of Economic Democracy;

With Joint Approval
HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
and
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

DECIDES:

\n\n \n \n \n \n \n \n

To stipulate:

LAW CONCERNING INDUSTRY.

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=a02a571e-ade6-43be-9744-fd893c3f3ecd","actionData","errors"]