[{"_1":2,"_155":-5,"_156":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e63fd993-81c4-46e8-9832-a3ed8f9b082d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_151":152,"_153":154},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_133":134,"_135":136,"_137":138,"_139":140,"_141":142,"_149":150},"title","Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal","short_title","Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007","number","25","year","2007","published_date","2008-04-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penanaman Modal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2007
Undang-undang (UU) NO. 25, LN.2007/NO.67, TLN NO.4724, LL SETNEG : 28 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Penanaman Modal
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2008. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970.\n2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970.","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Undang-Undang ini dibentuk untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dengan meningkatkan penanaman modal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, guna mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketentuan Substansial: Undang-Undang ini mengatur penanaman modal di semua sektor di Indonesia, memberikan perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan asing, dan menjamin kepastian hukum. Penanaman modal asing harus berbentuk perseroan terbatas. Pemerintah memberikan fasilitas dan kemudahan bagi penanam modal yang memenuhi kriteria tertentu, seperti menyerap banyak tenaga kerja atau melakukan alih teknologi. Penanam modal juga memiliki hak untuk mengalihkan aset dan melakukan transfer dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

","transitional_provisions","1. Perjanjian internasional dalam bidang penanaman modal yang telah disetujui sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian tersebut.\n2. Rancangan perjanjian internasional yang belum disetujui wajib disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini.\n3. Ketentuan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.\n4. Persetujuan penanaman modal dan izin pelaksanaan yang telah diberikan tetap berlaku sampai berakhirnya persetujuan dan izin tersebut.\n5. Permohonan penanaman modal yang belum disetujui wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.\n6. Perusahaan penanaman modal yang telah diberi izin usaha dapat diperpanjang berdasarkan Undang-Undang ini.","sanctions","1. Penanam modal yang membuat perjanjian kepemilikan saham atas nama orang lain, perjanjian tersebut batal demi hukum.\n2. Penanam modal yang melakukan kejahatan korporasi dapat dikenai sanksi berupa pengakhiran perjanjian atau kontrak kerja sama.\n3. Badan usaha yang tidak memenuhi kewajiban dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan, pembekuan, atau pencabutan kegiatan usaha.","revokes",[93,99,103,107],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","UU No. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/47914/uu-no-12-tahun-1970","3bc061a0-4c58-4911-97fd-5f23177d0c64",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"UU No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing","https://peraturan.bpk.go.id/Details/47864/uu-no-11-tahun-1970","cac961d4-d009-4ed5-bfb1-66bb77fcffb5",{"_94":104,"_96":105,"_36":106},"UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri","https://peraturan.bpk.go.id/Details/49144/uu-no-6-tahun-1968","668e43c8-005e-4c7d-ace9-61cc03ef3d39",{"_94":108,"_96":109,"_36":110},"UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing","https://peraturan.bpk.go.id/Details/49513/uu-no-1-tahun-1967","64ebf8d9-49e8-4f41-aad2-b54a048cc9d1","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[121,125,129],{"_94":122,"_96":123,"_36":124},"UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023","0652cd74-d4e0-42f6-9ba9-858e75df1a97",{"_94":126,"_96":127,"_36":128},"PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja","https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022","38c2d482-037b-4467-9237-8a564f0a28ef",{"_94":130,"_96":131,"_36":132},"UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja","https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020","cce2bd84-2ff7-4ad7-9f03-5ace7b635e24","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[143],{"_144":145,"_96":146,"_147":148},"nomor_putusan","21-22/PUU-V/2007","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/104/putusan_sidang_Putusan%2021-22%20PUU%20V%202007%20Baca%2025%20Maret%202008_ASLI2.pdf","teks","1. Pasal 22 Ayat (1) sepanjang menyangkut kata-kata “di muka sekaligus” dan “berupa:\r\na. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun;\r\nb. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan\r\nc. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun”;\r\n2. Pasal 22 Ayat (2) sepanjang menyangkut kata-kata “di muka sekaligus”;\r\n3. Pasal 22 Ayat (4) sepanjang menyangkut kata-kata “sekaligus di muka”;\r\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 25 OF 2007
CONCERNING
INVESTMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize a just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is necessary to carry out sustainable national economic development based on economic democracy to achieve state goals;
that in accordance with the mandate contained in the Decree of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia Number XVI/MPR/1998 concerning Economic Politics in the context of Economic Democracy, investment policies should always underlie a people's economy that involves development for micro, small, medium enterprises, and cooperatives;
that in order to accelerate national economic development and realize Indonesian political and economic sovereignty,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e63fd993-81c4-46e8-9832-a3ed8f9b082d","actionData","errors"]