[{"_1":2,"_136":-5,"_137":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fc50cbd3-2b3f-45dc-9bbb-b582b5a6f44d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_132":133,"_134":135},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":-5,"_130":131},"title","Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara","short_title","Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2025","number","16","year","2025","published_date","2025-10-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"92e92caa-7c7b-4324-a088-7bb318232860","Badan Usaha Milik Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Badan Usaha Milik Negara - perubahan
2025
Undang-undang (UU) NO. 16, LN 2025 (162), TLN (7142) : 51 hlm.; jdih.setneg.go.id
Undang-undang (UU) TENTANG Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
ABSTRAK:	\n \n Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu dilakukan penyesuaian materi muatan sesuai kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diubah. \n Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945; Tap MPR Nomor XVI/MPR/1998; dan UU Nomor 19 Tahun 2003. \n Dalam Undang-Undang ini, materi perubahan antara lain mencakup perubahan nomenklatur kelembagaan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang BUMN, pemisahan fungsi pengawasan dan operasional, kepemilikan saham seri A Dwiwarna oleh Negara Republik Indonesia dengan hak istimewa pada BUMN, larangan organ BUMN merangkap jabatan lain termasuk menteri dan wakil menteri, dan pemeriksaan keuangan BUMN oleh Badan Pemeriksa Keuangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2025. \n UU ini mengubah UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. \n Lampiran file: 81 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 51 dan penjelasan hlm 52 sd 81) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: (-) Peraturan ini mengubah: 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Perubahan ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan ekonomi dan mengoptimalkan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui transformasi kelembagaan yang efektif dan efisien. Negara bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui BUMN sebagai perpanjangan tangan negara.

Ketentuan Substansial: Undang-Undang ini mengatur pembentukan Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) yang bertanggung jawab kepada Presiden dan memiliki kewenangan dalam pengelolaan BUMN. Negara memiliki saham seri A Dwiwarna dengan hak istimewa pada BUMN. BUMN diharuskan untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi nasional dan penerimaan negara. Pengelolaan BUMN harus sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dan BUMN dapat melakukan restrukturisasi, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

","transitional_provisions","1. Segala penugasan yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN dan menteri teknis sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap dapat dilaksanakan sampai dengan berakhirnya jangka waktu penugasan. 2. Tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang BUMN tetap dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN sampai dengan dibentuknya BP BUMN berdasarkan Undang-Undang ini. 3. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN tetap melaksanakan tugas pengelolaan BUMN sampai ditetapkannya pimpinan BP BUMN. 4. Pada saat BP BUMN dibentuk, maka: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pegawai kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN dialihkan menjadi pegawai BP BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. kepemilikan saham pada BUMN yang tercatat atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN beralih kepada BP BUMN.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[101,107,111,115],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","UU No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/314622/uu-no-1-tahun-2025","b56db2a6-d8a2-4cb3-b1e5-2f4ef886fd84",{"_102":108,"_104":109,"_36":110},"UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023","0652cd74-d4e0-42f6-9ba9-858e75df1a97",{"_102":112,"_104":113,"_36":114},"UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja","https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020","cce2bd84-2ff7-4ad7-9f03-5ace7b635e24",{"_102":116,"_104":117,"_36":118},"UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/43919/uu-no-19-tahun-2003","9fb1feba-2488-4611-81a9-f0cf49cc7bcc","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 16 OF 2025
on
FOURTH AMENDMENT TO LAW NUMBER 19 OF 2003
ON STATE-OWNED ENTERPRISES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to maintain economic sovereignty as part of national economic development, branches of production that are important to the state and control the livelihood of the public are controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people so that the state is responsible for realizing the welfare of society through State-Owned Enterprises as an extension of the state;
that to optimize the management of State-Owned Enterprises, an effective and efficient institutional transformation and business or business paradigm are needed, but can still be accounted for and the state's authority in supervision still applies to contribute to the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fc50cbd3-2b3f-45dc-9bbb-b582b5a6f44d","actionData","errors"]