[{"_1":2,"_155":-5,"_156":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c94414e6-8159-476e-a50c-8b649c59e290","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_151":152,"_153":154},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":92,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_138":139,"_140":141,"_142":143,"_144":145,"_146":147,"_148":-5,"_149":150},"title","Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana","short_title","Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2026","number","1","year","2026","published_date","2026-01-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"5c23153e-8a22-44ee-bfce-ce6ef5f16760","Hukum Pidana, Perdata & Dagang","tags",[],"sectors",[75,76],"Hukum Pidana","Hukum Tata Negara","location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyesuaian Pidana","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penyesuaian Pidana
2026
Undang-undang (UU) NO. 1, LN 2026 (1), TLN (7153) : 51 hlm.; jdih.setneg.go.id
Undang-undang (UU) TENTANG Penyesuaian Pidana
ABSTRAK:	\n \n Penyesuaian terhadap ketentuan pidana dalam setiap Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Daerah dengan Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta penyesuaian ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mendesak dilakukan sebelum berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 guna menghindari disparitas penegakan hukum, duplikasi pengaturan pidana, serta dampak negatif terhadap kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat. \n Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 1 Tahun 2023. \n UU ini mengatur mengenai penyesuaian terhadap ketentuan pidana dalam setiap undang-undang di luar UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Daerah dengan Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta penyesuaian ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2026. \n Lampiran file: 260 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 51, penjelasan hlm 51 sd 71, dan lampiran hlm 72 sd 260) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Pasal 615 dan Pasal 616 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.\n2. Beberapa ketentuan dalam Pasal 622 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.","scope_and_parties","policy_content","Undang-Undang ini bertujuan untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan agar selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penyesuaian ini meliputi penghapusan ancaman pidana minimum khusus, perubahan ancaman pidana kurungan menjadi pidana denda, dan penyesuaian kategori pidana denda.\n\nKetentuan substansial dalam Undang-Undang ini mencakup:\n\n1. Penghapusan ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang di luar KUHP, kecuali untuk tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, terorisme, korupsi, dan pencucian uang.\n2. Pengubahan ancaman pidana tunggal berupa pidana kurungan menjadi pidana denda, dengan kategori denda disesuaikan berdasarkan lama pidana kurungan.\n3. Pengubahan ancaman pidana tunggal berupa pidana denda, dengan kategori denda disesuaikan berdasarkan subjek hukum (orang perseorangan atau korporasi) dan apakah tindak pidana menghasilkan keuntungan finansial atau tidak.\n4. Penghapusan pidana kurungan dalam ketentuan pidana yang memuat ancaman pidana kurungan dan pidana denda secara bersamaan, serta penyesuaian kategori pidana denda.\n5. Penyesuaian ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah, termasuk pengubahan ancaman pidana kurungan menjadi pidana denda dan pembatasan ancaman pidana denda paling banyak kategori III.\n6. Perubahan terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk perubahan terkait pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang baru, pertanggungjawaban pidana oleh korporasi, pidana tambahan, dan pidana pengawasan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[104,110,114,118,122,126,130,134],{"_105":106,"_107":108,"_36":109},"text","UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-UndangKetentuan Pasal 238 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diubah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023","0652cd74-d4e0-42f6-9ba9-858e75df1a97",{"_105":111,"_107":112,"_36":113},"UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana","https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023","b805ce68-6e4b-4a6e-95cf-a792e3c705f2",{"_105":115,"_107":116,"_36":117},"UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-UndanganKetentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diubah.","https://peraturan.bpk.go.id/Details/212810/uu-no-13-tahun-2022","a9f3d7b2-5e46-40f8-9bf5-2f6ca17ec780",{"_105":119,"_107":120,"_36":121},"UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-UndanganKetentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diubah.","https://peraturan.bpk.go.id/Details/121716/uu-no-15-tahun-2019","de4598b7-6074-4df1-9104-177a2eec11e8",{"_105":123,"_107":124,"_36":125},"UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahKetentuan Pasal 238 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, diubah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38209/uu-no-9-tahun-2015","66932fec-361e-4008-bda7-5bd796b5b988",{"_105":127,"_107":128,"_36":129},"UU No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-UndangKetentuan Pasal 238 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, diubah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/37678/uu-no-2-tahun-2015","d4a66a79-6e59-46fd-aab3-9ffa709efd43",{"_105":131,"_107":132,"_36":133},"UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahKetentuan Pasal 238 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, diubah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014","c61fed3b-4507-4ee2-9287-f6065133b69e",{"_105":135,"_107":136,"_36":137},"UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-UndanganKetentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diubah.","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011","a45d5c38-fa45-43a5-9bc3-b9f05bd86fbd","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 OF 2026
on
CRIMINAL ADJUSTMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that the development of national criminal law
needs to be based on the basic values of Pancasila and
the 1945 Constitution of THE STATE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
which upholds human rights
and promotes justice, certainty,
and expediency of law;
that the development of society demands the existence of a
criminal law system that is consistent, adaptive, and
responsive to social changes, so that
adjustments to legal norms are needed
criminal law that has the potential to create uncertainty
and injustice both between Laws outside
Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code
and Regional Regulations with Law Number 1 of 2023 on
the Criminal Code and in
within Law Number 1 of 2023 on
the Criminal Code itself;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c94414e6-8159-476e-a50c-8b649c59e290","actionData","errors"]