[{"_1":2,"_132":-5,"_133":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a9f3d7b2-5e46-40f8-9bf5-2f6ca17ec780","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_128":129,"_130":131},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_111":112,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":-5,"_126":127},"title","Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan","short_title","Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022","number","13","year","2022","published_date","2022-06-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pembentukan - Peraturan Perundang-Undangan
2022
Undang-undang (UU) NO. 13, LN.2022/No.143, TLN No.6801 jdih.setneg.go.id: 13 hlm.
Undang-undang (UU) TENTANG Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
ABSTRAK:	\n \n Untuk mewujudkan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan dengan menambahkan antara lain pengaturan mengenai metode omnibus dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna. \n Dasar hukum UU ini adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \n UU ini mengatur mengenai perubahan beberapa pasal, penjelasan, dan lampiran dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penyempurnaan UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diatur dalam UU ini antara lain: 1) menambahkan metode omnibus; 2) memperbaiki kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan dan pengundangan; 3) memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation); 4) membentuk peraturan perundang-undangan secara elektronik; 5) mengubah sistem pendukung dari peneliti menjadi pejabat fungsional lain yang ruang lingkup tugasnya terkait Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 6) mengubah teknik penyusunan Naskah Akademik; dan 7) mengubah teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2022. \n UU ini mengubah UU Nomor 12 Tahun 2011. \n Penjelasan: 11 hlm; Lampiran : 38 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","

Peraturan ini adalah Peraturan Baru yang mengatur perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tidak ada peraturan yang dicabut atau diubah secara langsung oleh peraturan ini.

","scope_and_parties","policy_content","

Ketentuan Baru dan Perubahan:\n
- Penambahan metodologi omnibus dalam perencanaan dan penyusunan peraturan perundang-undangan untuk memastikan penggabungan materi muatan baru dan perubahan dari beberapa peraturan yang ada.
- Penerapan tanda tangan elektronik untuk proses perundang-undangan, yang berfungsi meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses legislasi.
- Penguatan partisipasi masyarakat dengan kewajiban memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahap pembentukan peraturan perundang-undangan.
\n
Dasar Pemikiran Perubahan:\n
- Perubahan ini didasari oleh kebutuhan untuk memperbarui mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut.
- Peryataan terkait keputusan Mahkamah Konstitusi dan aspirasi masyarakat untuk memiliki peraturan yang lebih baik.
- Peningkatan sistem teknologi informasi di bidang pembentukan perundang-undangan agar lebih transparan dan mudah diakses.
\n
Jangka Waktu Transisi:\nTidak ada ketentuan peralihan spesifik karena peraturan ini mulai berlaku langsung pada tanggal diundangkan.

","transitional_provisions","

Tidak Ada

","sanctions","

Sanksi Administratif: Meskipun peraturan ini tidak secara eksplisit mencantumkan sanksi administratif, ketidakpatuhan terhadap prosedur yang diatur dalam peraturan ini dapat berakibat pada penundaan atau pembatalan dalam proses pembentukan perundang-undangan.

Sanksi Pidana: Tidak ditemukan ketentuan sanksi pidana dalam peraturan ini. Namun, pelanggaran hukum terkait pembentukan perundang-undangan dapat dihadapkan pada pembatalan keputusan atau tindakan hukum lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[101,107],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/121716/uu-no-15-tahun-2019","de4598b7-6074-4df1-9104-177a2eec11e8",{"_102":108,"_104":109,"_36":110},"UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011","a45d5c38-fa45-43a5-9bc3-b9f05bd86fbd","amended_by",[113],{"_102":114,"_104":115,"_36":116},"UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian PidanaKetentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diubah.","https://peraturan.bpk.go.id/Details/337869/uu-no-1-tahun-2026","c94414e6-8159-476e-a50c-8b649c59e290","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 13 OF 2022

ON

THE SECOND AMENDMENT TO LAW NUMBER 12 OF 2011

ON THE ESTABLISHMENT OF LEGISLATION

WITH THE BLESSING OF THE ONE AND ONLY GOD

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=a9f3d7b2-5e46-40f8-9bf5-2f6ca17ec780","actionData","errors"]