[{"_1":2,"_164":-5,"_165":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e828a4ea-f37e-4b76-bf9d-4135d10e4f13","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_160":161,"_162":163},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_143":144,"_149":150,"_151":152,"_153":154,"_155":156,"_157":-5,"_158":159},"title","Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan","short_title","Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021","number","7","year","2021","published_date","2021-10-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Harmonisasi Peraturan Perpajakan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Harmonisasi - Peraturan Perpajakan
2021
Undang-undang (UU) NO. 7, LN.2021/No.246, TLN No.6736, jdih.setneg.go.id : 104 hlm.
Undang-undang (UU) TENTANG Harmonisasi Peraturan Perpajakan
ABSTRAK:	\n \n Untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, diperlukan strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan delisit anggaran dan peningkatan rasio pajak, yang antara lain dilakukan melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. \n Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 6 Tahun 1983; UU Nomor 7 Tahun 1983; UU Nomor 8 Tahun 1983; UU Nomor 11 Tahun 1995; UU Nomor 11 Tahun 2016; UU Nomor 2 Tahun 2020; dan UU Nomor 11 Tahun 2020. \n UU ini mengatur mengenai materi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memuat beberapa ketentuan yang diubah dan/atau ditambah antara lain mengenai kerja sama bantuan penagihan pajak antarnegara, kuasa Wajib Pajak, pemberian data dalam rangka penegakan hukum dan kerja sama untuk kepentingan negara, dan daluwarsa penuntutan pidana pajak. Dalam materi Pajak Penghasilan terdapat beberapa ketentuan yang diubah dan/atau ditambah antara lain mengenai perubahan pengenaan pajak atas natura dan/atau kenikmatan, tarif Pajak Penghasilan orang pribadi dan badan, penyusutan dan amortisasi, serta kesepakatan/perjanjian internasional di bidang perpajakan. Selanjutnya perubahan materi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah meliputi antara lain pengurangan pengecualian objek Pajak Pertambahan Nilai, pengaturan kembali fasilitas Pajak Pertambahan Nilai, perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai, dan pengenaan tarif pajak Pertambahan Nilai final. Kemudian untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak terdapat materi Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak yang memberikan kesempatan kepada wajib Pajak untuk mengungkapkan hartanya yang belum diungkapkan. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021. \n UU ini mengubah UU Nomor 6 Tahun 1983 beserta perubahannya; UU Nomor 7 Tahun 1983 beserta perubahannya; UU Nomor 8 Tahun 1983 beserta perubahannya; UU Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007; \n Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah ditetapkan dengan UU Nomor 2 Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Penjelasan 120 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.","scope_and_parties","policy_content","Tujuan dari Undang-Undang ini adalah untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan transparan, meningkatkan rasio pajak, serta mendukung pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Kebijakan mencakup perubahan ketentuan umum, penyederhanaan proses perpajakan, serta pengenalan pajak karbon sebagai bagian dari upaya pengontrolan emisi karbon. Alur kewenangan diatur agar efektivitas administrasi perpajakan dapat terakomodasi dengan baik.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran atas kewajiban perpajakan dapat dikenai sanksi administratif berupa denda atau bunga keterlambatan. 2. Pelanggaran yang tergolong tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana penjara atau denda sesuai ketentuan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[101,107,111,115,119,123,127,131,135,139],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/137323/uu-no-2-tahun-2020","9b93830a-6d29-455c-a1a2-ff289ea752c8",{"_102":108,"_104":109,"_36":110},"PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/135060/perpu-no-1-tahun-2020","fc1cbf92-685f-44aa-b2b8-3f67d8a53277",{"_102":112,"_104":113,"_36":114},"UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38787/uu-no-42-tahun-2009","a17eb29d-c71a-4cca-9c12-c15b5561b126",{"_102":116,"_104":117,"_36":118},"UU No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38624/uu-no-16-tahun-2009","33aadaab-220c-444d-85a2-f8e7cd96d93f",{"_102":120,"_104":121,"_36":122},"UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39704/uu-no-36-tahun-2008","fd310de0-27de-4300-a62b-eb6377a3db2b",{"_102":124,"_104":125,"_36":126},"UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39962/uu-no-39-tahun-2007","f251bf63-68bd-4157-a883-24ad2a3b8fc4",{"_102":128,"_104":129,"_36":130},"UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46203/uu-no-11-tahun-1995","6a150906-e2fe-4198-b807-ba5a4fde31eb",{"_102":132,"_104":133,"_36":134},"UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46990/uu-no-8-tahun-1983","cc5596c7-ef47-4e8b-979b-cda743033f4c",{"_102":136,"_104":137,"_36":138},"UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46988/uu-no-7-tahun-1983","a8c4524b-c1a7-4a46-ab38-959de0b7be5b",{"_102":140,"_104":141,"_36":142},"UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46986/uu-no-6-tahun-1983","473dcab0-f9b9-4bbe-b1bf-9e854dfd0915","amended_by",[145],{"_102":146,"_104":147,"_36":148},"UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023","0652cd74-d4e0-42f6-9ba9-858e75df1a97","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n\n \n \n \n

Considering:

\n a. that to realize a just, prosperous, and welfare society in Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which upholds the rights and obligations of citizens and residents of Indonesia, it is necessary to place taxation as one of the manifestations of national duties in the effort to enhance welfare, justice, and social development;
\n b. that to increase sustainable economic growth and support the acceleration of economic recovery, a fiscal consolidation strategy focusing on budget deficit correction and increasing the tax ratio is needed, which is carried out, among other things, through the implementation of policies to improve tax revenue performance, reform of tax administration, expansion of the tax base, the creation of a taxation system that prioritizes principles of justice and legal certainty, as well as increasing voluntary compliance of Taxpayers;
\n c. that to implement the fiscal consolidation strategy focusing on correcting the budget deficit and increasing the tax ratio as mentioned above, adjustments to policies in the field of general provisions and tax procedures,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e828a4ea-f37e-4b76-bf9d-4135d10e4f13","actionData","errors"]