[{"_1":2,"_132":-5,"_133":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e42c5289-6489-47a3-acbf-42087507557d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_128":129,"_130":131},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":-5,"_126":127},"title","Undang-undang (UU) Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentan Keimigrasian","short_title","Undang-undang (UU) Nomor 63 Tahun 2024","number","63","year","2024","published_date","2024-10-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"86fc4614-8fc5-4d8e-a848-013614af0932","Kewarganegaraan & Keimigrasian","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentan Keimigrasian","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Keimigrasian - perubahan
2024
Undang-undang (UU) NO. 63, LN 2024 (227), TLN (6996) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id
Undang-undang (UU) TENTANG Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentan Keimigrasian
ABSTRAK:	\n \n Untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-IX/2011, sehingga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian perlu diubah. \n Dasar hukum UU ini adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 28E ayat 1 UUD 1945 dan UU Nomor 6 Tahun 2011. \n UU ini mengubah beberapa ketentuan dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal yang diubah antara lain Pasal 16 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa Pejabat Imigrasi menolak orang untuk keluar wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut diperlukan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan atas permintaan pejabat yang berwenang. Selain itu, pasal yang diubah yaitu Pasal ayat (1) yang menyatakan bahwa jangka waktu pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2024. \n Lampiran file: 12 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 7 dan penjelasan hlm 8 sd 12) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.","scope_and_parties","policy_content","

Undang-Undang ini bertujuan untuk memperkuat fungsi keimigrasian dalam rangka menjaga kedaulatan negara dan memberikan kepastian hukum bagi Warga Negara Indonesia dan orang asing. Perubahan ini dilakukan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi pasca-pandemi COVID-19 dengan menarik investasi dan wisatawan mancanegara. Kebijakan ini mencakup penguatan kelembagaan dan peningkatan sistem pengawasan serta deteksi lalu lintas orang. Pejabat Imigrasi tertentu dapat dilengkapi dengan senjata api untuk penegakan hukum. Selain itu, dokumen perjalanan diakui sebagai bukti kewarganegaraan, dan ada penyesuaian dalam izin masuk kembali bagi pemegang izin tinggal. Perubahan juga mencakup ketentuan mengenai pencegahan dan penangkalan, serta sumber pembiayaan fungsi keimigrasian yang tidak hanya bergantung pada APBN.

","transitional_provisions","1. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat wajib melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang ini paling lambat 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini berlaku.","sanctions","1. Pemilik atau pengurus tempat penginapan yang tidak memberikan data Orang Asing dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[101,107,111],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023","0652cd74-d4e0-42f6-9ba9-858e75df1a97",{"_102":108,"_104":109,"_36":110},"UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja","https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020","cce2bd84-2ff7-4ad7-9f03-5ace7b635e24",{"_102":112,"_104":113,"_36":114},"UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39140/uu-no-6-tahun-2011","4ad92b92-611a-47ef-9b09-4927adb302b7","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 63 OF 2024
on
THIRD AMENDMENT TO LAW NUMBER 6 OF 2011
ON IMMIGRATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that the implementation of immigration to realize state sovereignty over the territory of Indonesia that protects the entire Indonesian nation and all Indonesian blood based on Pancasila and the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA;
that to provide legal certainty for Indonesian Citizens and foreigners, it is necessary to improve the immigration function;
that to follow up on the Constitutional Court Decision Number 40/PUU-IX/2011 and Constitutional Court Decision Number 64/PUU-IX/2011, the Law Number 6 of 2011 on Immigration needs to be amended;
that based on the considerations as referred to in letters a, letter b, and letter c, it is necessary

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e42c5289-6489-47a3-acbf-42087507557d","actionData","errors"]