[{"_1":2,"_244":-5,"_245":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c4e6a3d2-0208-47b5-989a-f73ee07a4506","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_240":241,"_242":243},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_219":220,"_221":222,"_223":224,"_225":226,"_227":228,"_229":230,"_231":232,"_233":234,"_235":236,"_237":-5,"_238":239},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024","number","28","year","2024","published_date","2024-07-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan","subject_matter","PP ini mengatur mengenai peraturan pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 dengan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Pemerintah ini memberikan pengaturan, penegasan, dan penjelasan lebih lanjut atas pengaturan mengenai: 1) penyelenggaraan upaya kesehatan; 2) pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan; 3) fasilitas pelayanan kesehatan; 4) kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan; 5) sistem informasi kesehatan; 5) penyelenggaraan teknologi kesehatan; 6) penanggulangan KLB dan wabah; 7) pendanaan kesehatan; 8) partisipasi masyarakat; dan 9) pembinaan dan pengawasan.","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Peraturan Pelaksanaan - Undang-Undang - Kesehatan
2024
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 28, LN 2024 (135), TLN (6952): 484 hlm.; jdih.setneg.go.id
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (5), Pasal 33 ayat (5), Pasal 36, Pasal 40 ayat (6), Pasal 43 ayat (2), Pasal 49, Pasal 50 ayat (6), Pasal 51 ayat (5), Pasal 52 ayat (5), Pasal 53 ayat (6), Pasal 59, Pasal 62, Pasal 69, Pasal 73, Pasal 85, Pasal 92, Pasal 95, Pasal 96 ayat (6), Pasal 97 ayat (6), Pasal 101, Pasal 107, Pasal 108 ayat (4), Pasal 113, Pasal 122, Pasal 126 ayat (2), Pasal 134, Pasal 136, Pasal 137 ayat (3), Pasal 144, Pasal 145 ayat (4), Pasal 152 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 159, Pasal 164, Pasal 171, Pasal 172 ayat (5), Pasal 175 ayat (2), Pasal 177 ayat (3), Pasal 178 ayat (6), Pasal 179 ayat (2), Pasal 183, Pasal 187 ayat (11), Pasal 196, Pasal 200 ayat (2), Pasal 206, Pasal 226, Pasal 230, Pasal 231 ayat (6), Pasal 233 ayat (2), Pasal 234 ayat (4), Pasal 235 ayat (4), Pasal 236 ayat (2), Pasal 237 ayat (4), Pasal 239, Pasal 240 ayat (2), Pasal 245, Pasal 247, Pasal 257, Pasal 258 ayat (5), Pasal 262, Pasal 266, Pasal 267 ayat (4), Pasal 271, Pasal 272 ayat (5), Pasal 278, Pasal 283 ayat (6), Pasal 285 ayat (3), Pasal 289, Pasal 290 ayat (4), Pasal 299, Pasal 301 ayat (3), Pasal 304 ayat (5), Pasal 309, Pasal 313 ayat (2), Pasal 314 ayat (7), Pasal 320 ayat (8), Pasal 321 ayat (3), Pasal 324 ayat (4), Pasal 330, Pasal 333, Pasal 337 ayat (3), Pasal 342 ayat (3), Pasal 344, Pasal 349 ayat (12), Pasal 353 ayat (4), Pasal 355, Pasal 360 ayat (9), Pasal 365, Pasal 367, Pasal 368 ayat (3), Pasal 380, Pasal 381 ayat (4), Pasal 388 ayat (3), Pasal 395 ayat (4), Pasal 397 ayat (2), Pasal 398 ayat (2), Pasal 402 ayat (5), Pasal 408, Pasal 417 ayat (4), dan Pasal 423 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2023. \n PP ini mengatur mengenai peraturan pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 dengan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Pemerintah ini memberikan pengaturan, penegasan, dan penjelasan lebih lanjut atas pengaturan mengenai: 1) penyelenggaraan upaya kesehatan; 2) pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan; 3) fasilitas pelayanan kesehatan; 4) kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan; 5) sistem informasi kesehatan; 5) penyelenggaraan teknologi kesehatan; 6) penanggulangan KLB dan wabah; 7) pendanaan kesehatan; 8) partisipasi masyarakat; dan 9) pembinaan dan pengawasan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2024. \n PP ini mencabut beberapa PP dan Perpres sebagaimana diatur dalam Pasal 1170. \n Lampiran file: 656 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 484, penjelasan hlm 485 sd 656) \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","","policy_content","Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kebijakan ini mengatur berbagai aspek kesehatan, termasuk upaya kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab dalam merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi upaya kesehatan yang berkualitas, aman, efisien, merata, dan terjangkau. Ruang lingkup kegiatan yang diatur mencakup kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, gizi, kesehatan jiwa, penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, serta kesehatan lingkungan. Kebijakan ini juga mengatur hak dan kewajiban subjek hukum, termasuk kewajiban perizinan, pendaftaran, dan pelaporan.","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau pencabutan izin. 2. Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. 3. Setiap produsen atau distributor susu formula bayi yang melanggar dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.","revokes",[93,99,103,107,111,115,119,123,127,131,135,139,143,147,151,155,159,163,167,171,175,179,183,187,191,195,199,203,207,211,215],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PP No. 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/163994/pp-no-53-tahun-2021","c3c5981e-d03c-495e-91cb-06bc24c7f7f3",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"PP No. 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/161982/pp-no-47-tahun-2021","5e093cee-359f-417a-b39a-f71d43d350f0",{"_94":104,"_96":105,"_36":106},"PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)","https://peraturan.bpk.go.id/Details/135059/pp-no-21-tahun-2020","5f87049e-85a0-497f-82fc-e2cdb8cb41f5",{"_94":108,"_96":109,"_36":110},"PP No. 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja","https://peraturan.bpk.go.id/Details/128642/pp-no-88-tahun-2019","0c0ac203-96e4-42b0-bc0a-2e301dff5076",{"_94":112,"_96":113,"_36":114},"PERPRES No. 86 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia","https://peraturan.bpk.go.id/Details/128314/perpres-no-86-tahun-2019","0a4b4dad-8b0c-4d67-a74b-49cd4d8d98d2",{"_94":116,"_96":117,"_36":118},"PP No. 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/121689/pp-no-67-tahun-2019","6f0fcc25-be13-4a92-bf89-be5b7a3d56da",{"_94":120,"_96":121,"_36":122},"PERPRES No. 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis","https://peraturan.bpk.go.id/Details/107865/perpres-no-31-tahun-2019","cd73ac58-dc64-4561-ba8c-caf34ec6b2c0",{"_94":124,"_96":125,"_36":126},"PERPRES No. 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia","https://peraturan.bpk.go.id/Details/73175/perpres-no-90-tahun-2017","23aeee1e-344b-4cc4-8620-e61dc404a5c2",{"_94":128,"_96":129,"_36":130},"PP No. 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran","https://peraturan.bpk.go.id/Details/64760/pp-no-52-tahun-2017","b8a592c3-613f-438c-b512-d68755d9d5e1",{"_94":132,"_96":133,"_36":134},"PP No. 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5768/pp-no-47-tahun-2016","b54c585f-80eb-4196-a899-fa29ecbc0e63",{"_94":136,"_96":137,"_36":138},"PP No. 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5672/pp-no-93-tahun-2015","28d5a935-3f02-409e-b04c-4de7ecb2e168",{"_94":140,"_96":141,"_36":142},"PERPRES No. 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit","https://peraturan.bpk.go.id/Details/41822/perpres-no-77-tahun-2015","bf2dec54-4505-48eb-a48b-c6cfec9af208",{"_94":144,"_96":145,"_36":146},"PP No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5507/pp-no-66-tahun-2014","a833b6c6-8e4b-4206-abff-11be071296c8",{"_94":148,"_96":149,"_36":150},"PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5502/pp-no-61-tahun-2014","102de031-d9af-4ce9-81ba-123a188f9b64",{"_94":152,"_96":153,"_36":154},"PP No. 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5485/pp-no-46-tahun-2014","83923714-3b7b-4a55-b546-e7d17bc46733",{"_94":156,"_96":157,"_36":158},"PP No. 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5557/pp-no-103-tahun-2014","2d7d55fd-699b-4eb6-9284-df6757cb9776",{"_94":160,"_96":161,"_36":162},"PP No. 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawasan Rumah Sakit","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5382/pp-no-49-tahun-2013","3ac95b68-a2fa-4e7b-bd59-a92fd3c60e03",{"_94":164,"_96":165,"_36":166},"PP No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5245/pp-no-33-tahun-2012","0b90f5b7-0bba-4705-8309-5461534947f9",{"_94":168,"_96":169,"_36":170},"PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5324/pp-no-109-tahun-2012","bf9ac744-a587-420b-8cb9-adef424b7ca1",{"_94":172,"_96":173,"_36":174},"PP No. 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5129/pp-no-7-tahun-2011","c8b5cab9-e349-411d-895b-d453dccc80b7",{"_94":176,"_96":177,"_36":178},"PP No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian","https://peraturan.bpk.go.id/Details/4975/pp-no-51-tahun-2009","02a17c9c-4a37-4b73-a225-9e0fccf99e00",{"_94":180,"_96":181,"_36":182},"PERPRES No. 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia","https://peraturan.bpk.go.id/Details/42217/perpres-no-35-tahun-2008","13b032e6-ca48-4217-ba0f-03c327904b53",{"_94":184,"_96":185,"_36":186},"PP No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/55373/pp-no-72-tahun-1998","353cda8f-4cd0-45c7-a66e-ca096daf02a1",{"_94":188,"_96":189,"_36":190},"PP No. 39 Tahun 1995 tentang Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/57094/pp-no-39-tahun-1995","812afc62-74de-4028-80a2-503a47977e8e",{"_94":192,"_96":193,"_36":194},"PP No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular","https://peraturan.bpk.go.id/Details/58188/pp-no-40-tahun-1991","6a162ab0-6272-4440-b65f-b41c716a7f10",{"_94":196,"_96":197,"_36":198},"PP No. 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti Dan Praktek Dokter Dan Dokter Gigi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/63834/pp-no-1-tahun-1988","81c0019c-e74f-4497-afd9-44a5139d1a71",{"_94":200,"_96":201,"_36":202},"PP No. 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran","https://peraturan.bpk.go.id/Details/70871/pp-no-10-tahun-1966","e6e10b92-6d83-497b-b164-27ffbd93157b",{"_94":204,"_96":205,"_36":206},"PP No. 33 Tahun 1963 tentang Lafal Sumpah/Janji Dokter Gigi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/72275/pp-no-33-tahun-1963","e98ae18b-e462-4720-b934-629a9329929e",{"_94":208,"_96":209,"_36":210},"PP No. 20 Tahun 1962 tentang Lafal Sumpah Janji Apoteker","https://peraturan.bpk.go.id/Details/72441/pp-no-20-tahun-1962","ba7521b7-ee4c-4901-b809-b7432e9afc71",{"_94":212,"_96":213,"_36":214},"PP No. 11 Tahun 1961 tentang Penyakit Karantina","https://peraturan.bpk.go.id/Details/72696/pp-no-11-tahun-1961","b1bf873d-f2fe-42bd-b4b1-45f0e784ad68",{"_94":216,"_96":217,"_36":218},"PP No. 26 Tahun 1960 tentang Lafal Sumpah Dokter","https://peraturan.bpk.go.id/Details/74887/pp-no-26-tahun-1960","46869547-748c-475d-bb2b-505394018001","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 28 OF 2024
CONCERNING
IMPLEMENTING REGULATION OF LAW NUMBER 17 OF 2023
ON HEALTH

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 24 paragraph (2), Article 25 paragraph (5), Article 33 paragraph (5), Article 36, Article 40 paragraph (6), Article 43 paragraph (2), Article 49, Article 50 paragraph (6), Article 51 paragraph (5), Article 52 paragraph (5), Article 53 paragraph (6), Article 59, Article 62, Article 69, Article 73, Article 85, Article 92, Article 95, Article 96 paragraph (6), Article 97 paragraph (6), Article 101, Article 107, Article 108 paragraph (4), Article 113, Article 122, Article 126 paragraph (2), Article 134, Article 136, Article 137 paragraph (3), Article 144, Article 145 paragraph (4), Article 152 paragraph (1) and paragraph (2), Article 159, Article 164, Article 171, Article 172 paragraph (5), Article 175 paragraph (2), Article 177 paragraph (3), Article 178 paragraph (6), Article 179 paragraph (2), Article 183, Article 187 paragraph (11), Article 196, Article 200 paragraph (2), Article 206, Article 226, Article 230, Article 231 paragraph (6), Article 233 paragraph (2), Article 234 paragraph (4), Article 235 paragraph (4), Article 236 paragraph (2), Article 237 paragraph (4), Article 239, Article 240 paragraph (2), Article 245, Article 247, Article 257, Article 258 paragraph (5), Article 262, Article 266, Article 267 paragraph (4), Article 271, Article 272 paragraph (5), Article 278, Article 283 paragraph (6), Article 285 paragraph (3), Article 289, Article 290 paragraph (4), Article 299, Article 301 paragraph (3), Article 304 paragraph (5), Article 309, Article 313 paragraph (2), Article 314 paragraph (7), Article 320 paragraph (8), Article 321 paragraph (3), Article 324 paragraph (4), Article 330, Article 333, Article 337 paragraph (3), Article 342 paragraph (3), Article 344, Article 349 paragraph (12), Article 353 paragraph (4), Article 355, Article 360 paragraph (9), Article 365, Article 367, Article 368 paragraph (3), Article 380, Article 381 paragraph (4), Article 388 paragraph (3), Article 395 paragraph (4), Article 397 paragraph (2), Article 398 paragraph (2), Article 402 paragraph (5), Article 408, Article 417 paragraph (4), and Article 423 of Law Number 17 of 2023 concerning Health, it is necessary to stipulate a Government Regulation concerning the Implementing Regulation of Law Number 17 of 2023 concerning Health;

In view of:

Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 17 of 2023 concerning Health (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023 Number 105, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6887);

DECIDES:

\n\n \n \n \n \n \n \n

To stipulate:

GOVERNMENT REGULATION CONCERNING THE IMPLEMENTING REGULATION OF LAW NUMBER 17 OF 2023 CONCERNING HEALTH.

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=c4e6a3d2-0208-47b5-989a-f73ee07a4506","actionData","errors"]