[{"_1":2,"_341":-5,"_342":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f7611c7f-3ae4-4b0f-a87e-9c20161c19d7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_337":338,"_339":340},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_244":245,"_246":247,"_322":323,"_324":325,"_326":327,"_328":329,"_330":331,"_332":333,"_334":-5,"_335":336},"title","Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi","short_title","Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959","number","29","year","1959","published_date","1959-07-04","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pembentukan- Daerah- Tingkat II- Di Sulawesi
1959
Undang-undang (UU) NO. 29, LN. 1959 No. 74, TLN NO. 1822, LL SETNEG : 25 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi
ABSTRAK:	\n \n bahwa berhubung dengan berlakunya Undang-undang No. 1 tahun1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah untuk seluruhwilayah Republik Indonesia sejak tanggal 18 Januari 1957 perlusegera dilaksanakan pembentukan Daerah-daerah tingkat II atasdasar Undang-undang tersebut di Sulawesi;b.bahwa setelah mempelajari pendapat Panitia Negara untukpeninjauan pembagian wilayah Negara dalam daerah-daerahswatantra, termaksud dalam Keputusan Presiden No. 202 tahun 1956serta memperhatikan keinginan-keinginan rakyat di daerah yangbersangkutan, Pemerintah berpendapat sudah tiba saatnya untuksesuai dengan pasal 73 ayat (4) Undang-undang tersebut sub a di atas-melaksanakan pembentukan Daerah-daerah tingkat II dimaksud \n pasal-pasal 89, 131, 132 dan 142 Undang-undang Dasar SementaraRepublik Indonesia;2.Undang-undangNo.1tahun1957tentangPokok-pokokPemerintahan Daerah (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6) sebagai-mana sejak itu telah diubah; \n A.1.Pada saat mulai berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokokPemerintahan Daerah yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, makadidaerah Propinsi admistratip Sulawesi terdapat 20 Daerah-daerah yang berhakmengurus rumah-tangganya sendiri sebagai berikut :a.Daerah-daerah yang berasal dari bentukan Pemerintah Negara Indonesia Timurdahulu yaitu Daerah Sangihe-Talaud dan Minahasa dimaksud Undang-undangNegara Indonesia Timur No. 40 tahun 1950 dan Kota Makassar yang dibentukdengan peraturan dimaksud dalam Saatsblad 1947 No. 21 yo. PeraturanPresiden Negara Indonesia Timur 1949 No. 3;b.Daerah-daerah yang dibentuk setelah berdirinya Negara kesatuan PemerintahRepublik Indonesia Negara Kesatuan berdasarkan Undang-undang pokokNegaraIndonesiaTimurNo-44tahun1950,yaitu:Manado,Bolaang-Mongondow, Sulawesi-Utara, Donggala, Poso, Mandar, Pare-Pare,Bonthain, Makassar, Gowa, Jeneponto Takalar, Bone, Wajo, Soppeng, Luwu,Tana Toraja dan Sulawesi Tenggara.2.Daerah-daerah tersebut diatas menurut ketentuan dalam pasal 73 ayat (4)Undang-undang No. 1 tahun 1957 masih dapat berjalan terus sebagai daerah otonommenurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan-perundangan yang berlaku baginyahingga Daerah itu dibentuk, diubah atau dihapuskan berdasarkan Undang-undangNo. 1 tahun 1957.\r\nDalam pelaksanaannya beberapa daripada 20 Daerah-daerah yang kini ada diSulawesi itu dibagi dalam beberapa Daerah Tingkat II baru, yaitu :1.Dari Daerah Sulawesi Utara dan Daerah Donggala dikeluarkan wilayahSwapraja-Swapraja Buol dan Toli-Toli, yang dibentuk menjadi Daerah TingkatII tersendiri;2.Dari Daerah Sulawesi Utara dikeluarkan pula sebagai wilayahnya yang dibentukmenjadi Kotapraja Gorontalo;3.Daerah Poso dibagi menjadi 2 Daerah Tingkat II;4.Pare-Pare dibagi menjadi 5 Daerah Tingkat II\r\n5.Mandar dibagi menjadi 3 Daerah Tingkat II;6.Sulawesi Tenggara dibagi menjadi 4 Daerah Tingkat II;7.Makassar dibagi menjadi 2 Daerah Tingkat II;8.Jeneponto-Takalar dibagi menjadi daerah Tingkat II;9.Bonthain dibagi menjadi 4 Daerah Tingkat II \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 1959. \n - \n - \n 30 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1957 (Lembaran Negara 1957 Nomor 2) tentang pembubaran Daerah Makassar dan pembentukan Daerah Gowa, Daerah Makassar dan Daerah Jeneponto-Takalar;\n2. Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1957 (Lembaran Negara 1957 Nomor 3) tentang pembubaran Daerah Luwu dan pembentukan Daerah Tana Toraja dan Daerah Luwu;\n3. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1957 (Lembaran Negara 1957 Nomor 4) tentang pembubaran Daerah Bone dan pembentukan Daerah Bone, Daerah Wajo dan Daerah Soppeng;\n4. Semua Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan-peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan pembentukan Daerah-daerah swatantra.","scope_and_parties","policy_content","

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 bertujuan untuk membentuk Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi sebagai respons terhadap berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Latar belakang pembentukan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan daerah, dengan mempertimbangkan keinginan rakyat, kemampuan keuangan negara, serta faktor-faktor politis, sosial-ekonomis, geografis, historis, etnologis, dan kebudayaan.

\n\n

Undang-undang ini mengatur pembentukan 37 Daerah Tingkat II di Sulawesi, yang meliputi wilayah dari bekas daerah-daerah atau bagian-bagian dari bekas daerah-daerah yang telah ada sebelumnya. Beberapa daerah lama dibagi menjadi Daerah Tingkat II baru. Undang-undang ini juga menetapkan tempat kedudukan pemerintah daerah untuk masing-masing Daerah Tingkat II.

\n\n

Urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah Tingkat II meliputi segala urusan yang telah dimiliki oleh daerah-daerah lama yang meliputinya, kecuali urusan-urusan yang sewajarnya terletak dalam bidang urusan Daerah Tingkat I atau urusan Pemerintah Pusat. Segala urusan-urusan bekas Swapraja atau bekas Swapraja tidak sejati yang termasuk dalam suatu Daerah menjadi urusan dari Daerah yang bersangkutan, kecuali urusan-urusan yang menurut peraturan-peraturan yang masih berlaku merupakan urusan Pemerintah Pusat dan urusan-urusan yang sewajarnya terletak dalam bidang urusan Pemerintah Pusat atau urusan Daerah tingkat atasan.

\n\n

Undang-undang ini mengatur jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk masing-masing daerah, yang didasarkan pada jumlah penduduk. Menteri Dalam Negeri dapat mengubah jumlah anggota dewan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

\n\n

Untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah, Menteri yang bersangkutan dapat menyerahkan atau memperbantukan pegawai Negara kepada Daerah. Undang-undang ini juga mengatur tentang tanah, bangunan, gedung, dan barang-barang lainnya yang dibutuhkan oleh Daerah untuk memenuhi tugas kewajibannya.

","transitional_provisions","1. Pemerintah Daerah dari daerah-daerah yang wilayahnya meliputi wilayah yang sama dengan daerah-daerah yang dibubarkan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah lama sampai tersusun Pemerintah Daerah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957.\n2. Menteri Dalam Negeri menentukan waktu pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.\n3. Setelah terbentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dijalankan ketentuan Pasal 74 ayat (3) dan ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957.\n4. Pemerintah Daerah dari Daerah-daerah lama yang dibubarkan terus melakukan tugasnya menyelesaikan penyerahan tugas-tugas, pegawai-pegawai, barang-barang inventaris, perusahaan-perusahaan, hutang-piutang dan lain-lainnya pada Pemerintah Daerah-daerah Tingkat II yang baru.\n5. Penyerahan harus selesai selambat-lambatnya dalam 3 bulan sejak penunjukan penguasa-penguasa dalam Daerah-daerah Tingkat II baru.\n6. Apabila penyerahan belum selesai dalam jangka waktu 3 bulan, penyerahan selanjutnya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.\n7. Pemisahan pegawai-pegawai, barang-barang bergerak dan tidak bergerak, perusahaan-perusahaan, hutang-piutang dan lain-lain dilakukan dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Menteri yang bersangkutan.\n8. Menteri Dalam Negeri menunjuk penguasa-penguasa dalam Daerah-daerah yang dibentuk dengan Undang-Undang ini, yang wilayahnya merupakan sebagian dari wilayah bekas Daerah lama yang dibubarkan.\n9. Menjelang terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dapat dibentuk Dewan-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan berpedomankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1956.\n10. Selama belum terbentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan, penguasa menjalankan segala tugas, wewenang, hak dan kewajiban Pemerintah Daerah.\n11. Semua peraturan-peraturan Daerah-daerah Swatantra/Swapraja/Swapraja tidak sejati yang dibubarkan berlaku terus sebagai peraturan Daerah dan dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh yang bersangkutan.\n12. Semua pegawai yang dahulu diangkat oleh Daerah Swatantra/Swapraja/Swapraja tidak sejati menjadi pegawai Daerah yang bersangkutan.\n13. Segala milik berupa barang bergerak, barang tidak bergerak, perusahaan-perusahaan dan hutang-piutang menjadi milik dan tanggungan dari Daerah yang bersangkutan.\n14. Peraturan \"Zelfbestuursregelen 1938\" dinyatakan tidak berlaku lagi bagi bekas Daerah-daerah Swapraja/Swapraja tidak sejati.\n15. Kedudukan hukum bekas Kepala-kepala Swapraja/Swapraja tidak sejati akan diatur oleh Menteri Dalam Negeri.\n16. Tugas-tugas dalam wilayah bekas Swapraja/Swapraja tidak sejati terus dijalankan oleh pejabat yang bersangkutan hingga diadakan ketentuan lain oleh Pemerintah Pusat.\n17. Dalam hal belum terlaksana pembentukan Daerah-daerah Tingkat I di Sulawesi, segala tugas, wewenang, hak dan kewajiban Daerah Tingkat I terhadap Daerah-daerah Tingkat II dijalankan oleh penguasa yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.\n18. Untuk membantu penguasa, dapat dibentuk Dewan Penasehat yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[94,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144,148,152,156,160,164,168,172,176,180,184,188,192,196,200,204,208,212,216,220,224,228,232,236,240],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","UU No. 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengahketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Donggala dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/307445/uu-no-124-tahun-2024","171e1c2c-9934-4554-bd9c-de31fac4f27d",{"_95":101,"_97":102,"_36":103},"Undang-undang (UU) Nomor 128 Tahun 2024","https://peraturan.bpk.go.id/Details/307431/uu-no-128-tahun-2024","51b336c0-8ce9-4383-9335-7af9e10ae515",{"_95":105,"_97":106,"_36":107},"Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2025","https://peraturan.bpk.go.id/Details/332355/uu-no-4-tahun-2025","6ac1e33d-68d5-4c35-bf18-65cd1c1f7a8c",{"_95":109,"_97":110,"_36":111},"Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2025","https://peraturan.bpk.go.id/Details/331524/uu-no-11-tahun-2025","7b2c1887-3a06-4e3b-b718-d76a5e52bcef",{"_95":113,"_97":114,"_36":115},"Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2025","https://peraturan.bpk.go.id/Details/332356/uu-no-5-tahun-2025","021d7fe5-de2c-44af-aa51-05a7cdaa1670",{"_95":117,"_97":118,"_36":119},"Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2025","https://peraturan.bpk.go.id/Details/331517/uu-no-8-tahun-2025","bc5ccb23-b63e-4e0d-8329-53e1543cd17c",{"_95":121,"_97":122,"_36":123},"Undang-undang (UU) Nomor 141 Tahun 2024","https://peraturan.bpk.go.id/Details/307350/uu-no-141-tahun-2024","b938d8a5-d6d3-47fb-bd13-66961c4633f0",{"_95":125,"_97":126,"_36":127},"Undang-undang (UU) Nomor 130 Tahun 2024","https://peraturan.bpk.go.id/Details/307369/uu-no-130-tahun-2024","4d3df916-71fa-41a5-ab3e-29b175c7d561",{"_95":129,"_97":130,"_36":131},"Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2025","https://peraturan.bpk.go.id/Details/332357/uu-no-6-tahun-2025","b7cc844b-c469-4f7e-bb99-53ed5bc6686f",{"_95":133,"_97":134,"_36":135},"Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2025","https://peraturan.bpk.go.id/Details/331520/uu-no-10-tahun-2025","6175b7e9-6e28-45be-a1e3-dfbab49dcb51",{"_95":137,"_97":138,"_36":139},"Undang-undang (UU) Nomor 126 Tahun 2024","https://peraturan.bpk.go.id/Details/307426/uu-no-126-tahun-2024","21bc9262-3596-4902-a26d-e28b52a1613c",{"_95":141,"_97":142,"_36":143},"Undang-undang (UU) Nomor 138 Tahun 2024","https://peraturan.bpk.go.id/Details/307358/uu-no-138-tahun-2024","1a1e44c1-6aa9-4b48-9dee-d89c1bcc9475",{"_95":145,"_97":146,"_36":147},"Undang-undang (UU) Nomor 134 Tahun 2024","https://peraturan.bpk.go.id/Details/307375/uu-no-134-tahun-2024","413b7ceb-ec82-42f6-be87-5f35764e6c86",{"_95":149,"_97":150,"_36":151},"Undang-undang (UU) Nomor 125 Tahun 2024","https://peraturan.bpk.go.id/Details/307393/uu-no-125-tahun-2024","623b0d11-a35c-470b-a097-b52461da1a9b",{"_95":153,"_97":154,"_36":155},"Undang-undang (UU) Nomor 144 Tahun 2024","https://peraturan.bpk.go.id/Details/307342/uu-no-144-tahun-2024","f4f26906-8c16-43ad-94f0-f416b51b5b74",{"_95":157,"_97":158,"_36":159},"Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2025","https://peraturan.bpk.go.id/Details/331519/uu-no-9-tahun-2025","9abe4d6c-96d1-4c2e-914d-9b08c2018515",{"_95":161,"_97":162,"_36":163},"Undang-undang (UU) Nomor 135 Tahun 2024","https://peraturan.bpk.go.id/Details/307377/uu-no-135-tahun-2024","f2d3a134-27f0-4059-b530-372de5afd8ac",{"_95":165,"_97":166,"_36":167},"Undang-undang (UU) Nomor 149 Tahun 2024","https://peraturan.bpk.go.id/Details/307196/uu-no-149-tahun-2024","6f2e91af-6fdb-499d-84ad-ca3373b4370e",{"_95":169,"_97":170,"_36":171},"Undang-undang (UU) Nomor 148 Tahun 2024","https://peraturan.bpk.go.id/Details/307267/uu-no-148-tahun-2024","0660aaeb-d9ad-418d-b44a-7c239f98f924",{"_95":173,"_97":174,"_36":175},"Undang-undang (UU) Nomor 133 Tahun 2024","https://peraturan.bpk.go.id/Details/307374/uu-no-133-tahun-2024","98fcd89a-0bfb-438c-9232-8ffa0c02525c",{"_95":177,"_97":178,"_36":179},"Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2025","https://peraturan.bpk.go.id/Details/331528/uu-no-12-tahun-2025","efcf00d5-431b-4c04-9683-a1a17713abf7",{"_95":181,"_97":182,"_36":183},"Undang-undang (UU) Nomor 131 Tahun 2024","https://peraturan.bpk.go.id/Details/307371/uu-no-131-tahun-2024","fd9fc231-ceb2-4a22-9caa-94ae3f144858",{"_95":185,"_97":186,"_36":187},"Undang-undang (UU) Nomor 129 Tahun 2024","https://peraturan.bpk.go.id/Details/307433/uu-no-129-tahun-2024","ddc80ad4-3102-457c-89c1-6c9b08c57e03",{"_95":189,"_97":190,"_36":191},"Undang-undang (UU) Nomor 145 Tahun 2024","https://peraturan.bpk.go.id/Details/307290/uu-no-145-tahun-2024","4c9aafbb-682f-4995-9d22-94aa30f8f8d4",{"_95":193,"_97":194,"_36":195},"Undang-undang (UU) Nomor 137 Tahun 2024","https://peraturan.bpk.go.id/Details/307359/uu-no-137-tahun-2024","04f5aa8f-4e2f-49fd-9179-21bf98b4642c",{"_95":197,"_97":198,"_36":199},"Undang-undang (UU) Nomor 143 Tahun 2024","https://peraturan.bpk.go.id/Details/307345/uu-no-143-tahun-2024","2d13de52-642d-4557-93a2-4d23c667dec4",{"_95":201,"_97":202,"_36":203},"Undang-undang (UU) Nomor 139 Tahun 2024","https://peraturan.bpk.go.id/Details/307356/uu-no-139-tahun-2024","30342a51-b15b-4717-b5ac-61fd4c006e0a",{"_95":205,"_97":206,"_36":207},"Undang-undang (UU) Nomor 140 Tahun 2024","https://peraturan.bpk.go.id/Details/307351/uu-no-140-tahun-2024","5364456c-f750-4c0d-ab2d-f1c29b88816b",{"_95":209,"_97":210,"_36":211},"Undang-undang (UU) Nomor 150 Tahun 2024","https://peraturan.bpk.go.id/Details/307192/uu-no-150-tahun-2024","2fb09b81-bb47-468a-b1f1-8d1617d67c4e",{"_95":213,"_97":214,"_36":215},"Undang-undang (UU) Nomor 136 Tahun 2024","https://peraturan.bpk.go.id/Details/307361/uu-no-136-tahun-2024","3683165b-0ade-4e45-a47a-c05b171cb0f7",{"_95":217,"_97":218,"_36":219},"Undang-undang (UU) Nomor 147 Tahun 2024","https://peraturan.bpk.go.id/Details/307272/uu-no-147-tahun-2024","f0642eca-6562-4b6f-868c-1389bb00d6ba",{"_95":221,"_97":222,"_36":223},"Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2025","https://peraturan.bpk.go.id/Details/331531/uu-no-13-tahun-2025","8d3537b2-dec7-4925-bfd3-5afad2f25e8c",{"_95":225,"_97":226,"_36":227},"Undang-undang (UU) Nomor 127 Tahun 2024","https://peraturan.bpk.go.id/Details/307429/uu-no-127-tahun-2024","10db21c5-a37a-4850-bd6b-4d7f78500341",{"_95":229,"_97":230,"_36":231},"Undang-undang (UU) Nomor 132 Tahun 2024","https://peraturan.bpk.go.id/Details/307372/uu-no-132-tahun-2024","10b00b0d-faad-43e8-abcf-943799789e11",{"_95":233,"_97":234,"_36":235},"Undang-undang (UU) Nomor 142 Tahun 2024","https://peraturan.bpk.go.id/Details/307346/uu-no-142-tahun-2024","cf64edac-9aad-486e-80b9-2ad20bb32053",{"_95":237,"_97":238,"_36":239},"Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2025","https://peraturan.bpk.go.id/Details/331516/uu-no-7-tahun-2025","56554dba-0025-4c34-8010-f784391c8609",{"_95":241,"_97":242,"_36":243},"Undang-undang (UU) Nomor 146 Tahun 2024","https://peraturan.bpk.go.id/Details/307284/uu-no-146-tahun-2024","150433de-7657-4edd-8fa7-d796281547b4","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[248,250,252,254,256,258,260,262,264,266,268,270,272,274,276,278,280,282,284,286,288,290,292,294,296,298,300,302,304,306,308,310,312,314,316,318,320],{"_95":249,"_97":158,"_36":159},"UU No. 9 Tahun 2025 tentang Kabupaten Muna di Provinsi Sulawesi TenggaraKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Muna dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.",{"_95":251,"_97":118,"_36":119},"UU No. 8 Tahun 2025 tentang Kabupaten Konawe di Provinsi Sulawesi TenggaraKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Konawe dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.",{"_95":253,"_97":238,"_36":239},"UU No. 7 Tahun 2025 tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi TenggaraKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Kolaka dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.",{"_95":255,"_97":130,"_36":131},"UU No. 6 Tahun 2025 tentang Kabupaten Buton di Provinsi Sulawesi TenggaraKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Buton dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.",{"_95":257,"_97":114,"_36":115},"UU No. 5 Tahun 2025 tentang Kota Gorontalo di Provinsi GorontaloKetentuan yang mengatur mengenai Kota Gorontalo dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.",{"_95":259,"_97":106,"_36":107},"UU No. 4 Tahun 2025 tentang Kabupaten Gorontalo di Provinsi GorontaloKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Gorontalo dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.",{"_95":261,"_97":222,"_36":223},"UU No. 13 Tahun 2025 tentang Kota Manado di Provinsi Sulawesi UtaraKetentuan yang mengatur mengenai Kota Manado dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.",{"_95":263,"_97":178,"_36":179},"UU No. 12 Tahun 2025 tentang Kabupaten Minahasa di Provinsi Sulawesi UtaraKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Minahasa dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.",{"_95":265,"_97":110,"_36":111},"UU No. 11 Tahun 2025 tentang Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi UtaraKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.",{"_95":267,"_97":134,"_36":135},"UU No. 10 Tahun 2025 tentang Kabupaten Bolaang Mongondow di Provinsi Sulawesi UtaraKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.",{"_95":269,"_97":210,"_36":211},"UU No. 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi BaratKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Polewali Mandar dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.",{"_95":271,"_97":166,"_36":167},"UU No. 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi BaratKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Mamuju dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.",{"_95":273,"_97":170,"_36":171},"UU No. 148 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majene di Provinsi Sulawesi BaratKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Majene dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.",{"_95":275,"_97":218,"_36":219},"UU No. 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi SelatanKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Tana Toraja dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.",{"_95":277,"_97":242,"_36":243},"UU No. 146 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi SelatanKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Luwu dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.",{"_95":279,"_97":190,"_36":191},"UU No. 145 Tahun 2024 tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi SelatanKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Enrekang dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.",{"_95":281,"_97":154,"_36":155},"UU No. 144 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pinrang di Provinsi Sulawesi SelatanKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Pinrang dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.",{"_95":283,"_97":198,"_36":199},"UU No. 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi SelatanKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.",{"_95":285,"_97":234,"_36":235},"UU No. 142 Tahun 2024 tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi SelatanKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Wajo dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.",{"_95":287,"_97":122,"_36":123},"UU No. 141 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi SelatanKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Bantaeng dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.",{"_95":289,"_97":206,"_36":207},"UU No. 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi SelatanKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Kepulauan Selayar dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.",{"_95":291,"_97":202,"_36":203},"UU No. 139 Tahun 2024 tentang Kota Parepare di Provinsi Sulawesi SelatanKetentuan yang mengatur mengenai Kota Parepare dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.",{"_95":293,"_97":142,"_36":143},"UU No. 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi SelatanKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Soppeng dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.",{"_95":295,"_97":194,"_36":195},"UU No. 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi SelatanKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Barru dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.",{"_95":297,"_97":214,"_36":215},"UU No. 136 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Provinsi Sulawesi SelatanKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.",{"_95":299,"_97":162,"_36":163},"UU No. 135 Tahun 2024 tentang Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi SelatanKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Maros dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.",{"_95":301,"_97":146,"_36":147},"UU No. 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi SelatanKetentuan yang mengatur mengenai Kota Makassar dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.",{"_95":303,"_97":174,"_36":175},"UU No. 133 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gowa di Provinsi Sulawesi SelatanKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Gowa dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.",{"_95":305,"_97":230,"_36":231},"UU No. 132 Tahun 2024 tentang Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi SelatanKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Takalar dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.",{"_95":307,"_97":182,"_36":183},"UU No. 131 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jeneponto di Provinsi Sulawesi SelatanKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Jeneponto dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.",{"_95":309,"_97":126,"_36":127},"UU No. 130 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi SelatanKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Bone dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.",{"_95":311,"_97":186,"_36":187},"UU No. 129 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi SelatanKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Bulukumba dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.",{"_95":313,"_97":102,"_36":103},"UU No. 128 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sinjai di Provinsi Sulawesi SelatanKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Sinjai dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.",{"_95":315,"_97":226,"_36":227},"UU No. 127 Tahun 2024 tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi TengahKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Poso dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.",{"_95":317,"_97":138,"_36":139},"UU No. 126 Tahun 2024 tentang Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi TengahKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Banggai dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.",{"_95":319,"_97":150,"_36":151},"UU No. 125 Tahun 2024 tentang Kabupaten Toli-Toli di Provinsi Sulawesi TengahKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Toli-Toli dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.",{"_95":321,"_97":98,"_36":99},"UU No. 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi TengahKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Donggala dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 29 OF 1959
ON
ESTABLISHMENT OF LEVEL II REGIONS IN SULAWESI

\n
\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n
\n\n \n \n

Considering:

that in connection with the enactment of Law Number 1 of 1957 concerning the Basic Principles of Regional Government for the entire territory of the Republic of Indonesia since January 18, 1957, it is necessary to immediately implement the establishment of Level II Regions based on the Law in Sulawesi;
that after studying the opinion of the State Committee for reviewing the division of the State's territory into autonomous regions, including in Presidential Decree Number 202 of 1956 and taking into account the wishes of the people in the regions concerned, the Government is of the opinion that the time has come, in accordance with Article 73 paragraph (4) of Law No. 1 of 1957, to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f7611c7f-3ae4-4b0f-a87e-9c20161c19d7","actionData","errors"]